Ingin Hukum Mati Koruptor Firli Dan Jaksa Agung Saling Mendukung

Nasional | rm.id | Published at Kamis, 25 November 2021 - 07:45
Ingin Hukum Mati Koruptor Firli Dan Jaksa Agung Saling Mendukung

Keinginan Jaksa Agung, ST Burhanuddin ingin hukum mati koruptor dapat dukungan. Ketua KPK, Komjen (Purn) Firli Bahuri ternyata juga ingin ada hukuman mati bagi koruptor. Kalau dua institusi penegak hukum sudah saling dukung, harusnya hukum mati koruptor bisa segera diterapkan.

Sebenarnya, wacana hukuman mati bagi koruptor bukanlah hal baru. Sudah lama, usulan ini disuarakan banyak pihak yang geram melihat kasus korupsi tidak pernah mati. Sayangnya, sampai hari ini, belum pernah tercatat pelaku korupsi dijatuhi vonis hukuman mati oleh pengadilan.

Bahkan, Firli Bahuri yang sempat menebar ancaman bakal menuntut hukuman mati bagi pelaku korupsi dana bantuan sosial saat pandemi, belum juga melakukannya. Misalnya, dalam kasus korupsi dana bansos yang dilakukan eks Mensos Juliari P Batubara.

Dalam proses hukum di pengadilan, KPK tidak mengajukan tuntutan hukuman mati bagi Juliari. Dalam pembacan tuntutan, KPK hanya menuntut politisi PDIP itu dengan ancaman pidana selama 11 tahun. Meskipun dalam vonisnya, hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memberikan hukuman yang lebih berat, yaki 12 tahun penjara.

Kini, wacana hukuman mati bagi koruptor kembali dihidupkan. Yang melemparkan isu tersebut adalah Burhanuddin saat mengisi diskusi daring bertajuk Hukuman Mati Bagi Koruptor, Terimplementasikah? yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dengan Kejaksaan Agung, pekan lalu.

Usulan itu disampaikan Burhanuddin, karena merasa gerah dengan perilaku korupsi yang tidak pernah mati. Menurutnya, hukuman yang selama ini dijatuhkan pada para koruptor tidak cukup membuat jera. Perilaku korupsi tetap saja terjadi hampir di semua wilayah dan instansi.

Menanggapi keinginan Jaksa Agung itu, Firli memberikan lampu hijau. Dia mengaku sangat setuju kalau koruptor dalam sejumlah kasus dijatuhi hukuman mati. Kami KPK dan segenap seluruh anak bangsa yakin para pelaku korupsi itu harus dilakukan hukuman mati, kata Firli di Polda Bali, kemarin.

Namun, kata Firli, payung hukum untuk menjatuhkan vonis mati bagi koruptor perlu ditambah lagi. Firlu mengaku, pernah menyampaikan perlunya dibuatkan pasal tersendiri yang mengatur hukuman mati bagi koruptor. Sehingga, 30 jenis tindak pidana korupsi bisa dikenakan hukuman mati. Namun, sampai hari ini hukuman mati hanya diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Ditafsirkan Firli, dalam syarat tersebut, hukuman mati adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan bencana maupun keadaan tertentu. Tetapi Pasal 2 Ayat (2) ini bisa dikenakan terhadap pelaku korupsi kalau dia melakukan Tipikor Pasal 2 Ayat (1), ujarnya.

Indonesia, sambungnya adalah negara hukum. Konsekuensinya adalah hukum menjadi panglima. Semua proses harus mengikuti prosedur hukum, ungkap dia.

Pengamat Hukum dari Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menjelaskan, hukuman mati dapat dilaksanakan pada tindak pidana korupsi tertentu. Misalnya koruptor yang menggarong anggaran bencana alam, bantuan sosial atau anggaran kritis lainnya. Termasuk koruptor yang berkali-berkali menilep uang negara. Itulah norma yang ada. Saya kira alasan itu cukup menjadi payung untuk dilaksanakan hukuman mati, kata Suparji saat dihubungi Rakyat Merdeka , kemarin.

Namun dalam prakteknya, hukuman mati bagi koruptor selama ini sulit diwujudkan. Kenapa? Menurutnya, bukan karena persoalan payung hukum, tapi keinginan dari para penegak hukum itu sendiri.

Kalau hukuman mati menunggu payung hukumnya yang lebih rinci, saya kira bertentangan dengan makna hukuman mati yang dilakukan secara selektif, terangnya.

Wakil Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra menilai usulan hukuman mati koruptor yang diutarakan dua pimpinan lembaga penegak hukum hanya sekedar gimik saja.

Ardi menilai wacana itu sengaja dimunculkan untuk mengembalikan kepercayaan publik akibat kegagalan dua lembaga itu dalam memberantas korupsi.

Wacana hukuman mati bagi koruptor yang digaungkan Jaksa Agung dan Firli dalam minggu terakhir ini hanya gimik untuk menutupi kegagalan meraka berdua, atas merosotnya kepercayaan publik terhadap kedua institusi tersebut, tandas Ardi.

Dia mengingatkan hukuman mati bukan solusi untuk mencegah maupun memberantas korupsi. Daripada menerapkan hukuman mati, Ardi menyarankan agar penegakan hukum diperbaiki. Hukuman mati juga enggak bisa mengembalikan uang yang dikorupsi. Lebih baik sistem penegakan hukum dan pemberantasan korupsinya betul-betul diperbaiki, tukasnya. [UMM]

Artikel Asli