AHY Sikapi PTUN Tolak Gugatan Moeldoko “Ini Peringatan Bagi Perusak Demokrasi”

Nasional | rm.id | Published at Kamis, 25 November 2021 - 07:15
AHY Sikapi PTUN Tolak Gugatan Moeldoko “Ini Peringatan Bagi Perusak Demokrasi”

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersyukur, karena Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak gugatan kubu Moeldoko terkait pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demoklrat di Deli Serdang, belum lama ini.

Bagi AHY, putusan PTUN itu adalah peringatan keras alias wake-up call bagi perusak demokrasi. Jangan ada lagi niat sedikit pun, bagi siapapun, mengambil alih kepemimpinan sebuah partai politik melalui upaya KLB illegal, ujar AHY, melalui video yang disiarkan di DPP Partai Demokrat, Jakarta, kemarin.

Saat ini, AHY masih berada di Amerika Serikat, mendampingi sang ayah, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tengah menjalani pengobatan kanker prostat. Dikabarkan, SBY dalam kondisi berangsur membaik pasca operasi. Proses pemulihan kesehatan pun dipastikan lancar.

Memimpin partai dari negeri Paman Sam, AHY bersyukur PTUN menolak gugatan kubu Moeldoko, atas nomor registrasi 150/G/2021/PTUN.JKT berisi permohonan untuk melegalkan SK kepengurusanhasil KLB Deli Serdang yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Menurutnya, penolakan PTUN ini semakin memperkuat Keputusan Mahkamah Agung (MA) sebelumnya, yang juga menolak permohonan pihak Moeldoko, terkait judicial review AD/ART Partai Demokrat. Dua kemenangan ini menjadi bukti, kebenaran dan keadilan di Indonesia masih tegak.

Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute (TYI) ini meyakini, sejak awal pihaknya akan menang di tingkat PTUN. Indikasinya, putusan MA yang lebih dahulu keluar itu menjadi dasar atau legal standing . Sehingga, materi gugatan Moeldoko Cs di PTUN pun tidak relevan.

Bagi kami, keputusan hukum ini memberi pesan hangat bagi demokrasi kita, sebagai tanda kemenangan bagi rakyat, ujarnya.

AHY menjamin, pihaknya akan terus berjuang jika Moeldoko Cs kembali menggugat ke jalur hukum, atau mencoba mengambil alih partai secara ilegal. Dia mengingatkan, bila model politik ini dicoba diadopsi tokoh lain kepada partai politik lain, diyakini bakal kalah juga.

Para perusak demokrasi itu tidak hanya berhadapan dengan kader partai politik yang coba direbut, melainkan juga akan berhadapan dengan rakyat secara langsung. Pasalnya, parpol adalah kepanjangan tangan sekaligus penyambung lidah rakyat di Senayan.

Keputusan hukum ini adalah kemenangan bagi rakyat Indonesia, karena tetap melindungi hak-hak politik rakyat, yang berusaha dirampas melalui upaya politik dan hukum, tekannya.

Terakhir, AHY mengapresiasi semua pihak atas ditolaknya gugatan kubu Moeldoko Cs di PTUN. Di antaranya, para Hakim di Mahkamah Agung, jajaran Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta, Kementerian Polhukam dan Kemenkumham, Tim Hukum Partai Demokrat.

Namun kubu Moeldoko menegaskan, PTUN bukan menolak gugatannya, tetapi tidak diterima secara hukum alias niet ontvankelijke verklaard atau N.O. Juru Bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Rahmad mengatakan, putusan PTUN itu bukanlah akhir perjuangan, karena belum bisa disimpulkan sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap ( inkracht ).

Berdasarkan Undang-Undang, ada masa tenggang 14 hari bagi Partai Demokrat kubu Moeldoko untuk menentukan langkah hukum yang akan diambil. Di antaranya, memperbaiki pokok gugatan atau mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta.

Untuk diketahui, PTUN Jakarta telah memutus perkara dengan nomor registrasi 150/G/2021/PTUN.JKT pada Selasa (23/11). Perkara itu diajukan Moeldoko Cs terhadap Menkumham, Yasonna Laoly terkait SK kepengurusan Partai Demokrat.

Gugatan itu terkait KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 5 Maret 2021, yang menghasilkan Jenderal (Purn) Moeldoko dan Jhonni Allen Marbun sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat 2021-2025.

Namun, Yasonna menolak mengesahkan SK hasil KLB Demokrat itu. Akhirnya, Moeldoko Cs melalui kuasa hukumnya, Rusdiansyah menggugat Yasonna ke PTUN dan memohon mengesahkan hasil KLB Demokrat di Deli Serdang. [BSH]

Artikel Asli