Loading...
Loading…
PKS Nilai Kenaikan UMP yang Kecil Tak Penuhi Kebutuhan Hidup Layak Pekerja

PKS Nilai Kenaikan UMP yang Kecil Tak Penuhi Kebutuhan Hidup Layak Pekerja

Nasional | limapagi.id | Kamis, 18 November 2021 - 10:20

LIMAPAGI - Kenaikan Upah Minimum Provinsi yang rata-rata hanya naik 1,09 persen menuai pro dan kontra. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR mengkritisi besaran angka kenaikan ini.

Menurut anggota Fraksi PKS di Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Aher, kenaikan ini tidak mencukupi kebutuhan hidup layak para buruh atau pekerja.

Jumlah kenaikan ini sangat kecil sekalipun diukur dari sisi inflasi yang hanya merupakan salah satu indikator dalam penentuan upah, kata Netty dalam keterangan yang diterima Limapagi, Kamis 18 November 2021.

Dia mempertanyakan formula apa yang digunakan pemerintah dalam menyusun UMP 2022. Menurutnya, dalam Undang-Undang Cipta Kerja saja memuat banyak indikator lain dalam menentukan upah.

Kami di Fraksi PKS sedari awal memang menolak pengesahan UU Cipta Kerja. Tapi katakanlah pemerintah memakai itu, seharusnya dalam PP 36/2021 juga ada indikator lain seperti tingkat daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah, ujarnya.

Netty meminta pemerintah mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dalam menentukan UMP 2022. Apalagi, katanya, selama pandemi biaya kebutuhan hidup para buruh juga naik.

Apakah pemerintah sudah melakukan survei terhadap harga bahan pokok di pasar? Jangan hanya berpihak pada kalangan pengusaha, tapi harus memperhatikan juga kesejahteraan dari para pekerja. Apalagi selama pandemi ini kebutuhan dan biaya hidup terus naik, katanya.

Menurut Netty, jika pemerintah berani menaikkan UMP yang berkeadilan, maka justru akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Apabila UMP naik, katanya, maka dengan sendirinya membuat daya beli masyarakat meningkat dan membuat ekonomi nasional tumbuh dan bergerak.

Original Source

Topik Menarik

{