Loading...
Loading…
UMP Naik 1,09 Persen Tahun Depan Pengusaha Setuju Kenaikannya Adil

UMP Naik 1,09 Persen Tahun Depan Pengusaha Setuju Kenaikannya Adil

Nasional | rm.id | Kamis, 18 November 2021 - 06:40

Kementerian Ketenagakerjaan memutuskan, rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 naik sebesar 1,09 persen. Perusahaan bakal dikenai sanksi jika memberikan upah di bawah ketetapan UMP.

Perusahaan juga tidak boleh lagi menangguhkan pembayaran gaji kepada pekerja sesuai ketentuan upah minimum mulai 2022.

Kendati begitu, kenaikan ini masih menunggu keputusan masing-masing gubernur, paling lambat 20 November 2021.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mendukung keputusan pemerintah menaikkan upah minimum 2022 sebesar 1,09 persen.

Menurutnya, kenaikan upah minimum tersebut sudah adil. Karena, mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian diturunkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Kenaikan upah minimun 2022 sudah paling adil karena di situ ada faktor rata-rata konsumsi rumah tangga, ujar Hariyadi di Jakarta, kemarin.

Bos Sahid Grup ini menilai, kenaikan upah minimum 2022 sebesar 1,09 persen juga mempertimbangkan tingkat pengangguran terbuka, inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Formula yang digunakan dalam penetapan upah minimum 2022 juga sudah tepat.

Parameternya sudah lengkap. Seperti rata-rata konsumsi rumah tangga dari BPS (Badan Pusat Statistik) itu angka yang riil. Angka yang benar-benar dikumpulkan dari seluruh survei, katanya.

Ekonom Indef Tauhid Ahmad meminta pemerintah terang-terangan membuka cara menghitung kenaikan UMP 2022 yang cuma setara inflasi itu.

Menurutnya, meski kondisi ekonomi Indonesia masih dalam proses pemulihan, tapi bukan alasan pemerintah untuk menetapkan rata-rata kenaikan upah yang cuma setara inflasi.

Apalagi, kondisi ekonominya diproyeksi membaik dari tahun ini, kata Tauhid.

Karena itu, Tauhid meminta pemerintah tidak menutup mata atas pertumbuhan positif dari beberapa sektor usaha, seperti kesehatan dan telekomunikasi.

Menurutnya, rata-rata pertumbuhan sektor usaha mencapai tiga persen, maka kenaikan upah buruh tidak bisa hanya satu persen.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengingatkan, tenggat waktu penetapan UMP kepada para gubernur paling lambat tanggal 21 November 2021.

Ida menegaskan, gubernur harus segera menetapkan UMK paling lambat 30 November 2021. Tentunya dilakukan setelah penetapan UMP.

Sekadar informasi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Berlandaskan aturan tersebut, diproyeksikan rata-rata kenaikan upah minimum pada tahun 2022 hanya 1,09 persen. Aturan itu juga memuat adanya batas bawah dan batas atas pada upah minimum.

UMP 2022 tertinggi adalah DKI Jakarta, yakni Rp 4,4 juta dengan perbandingan UMP terendah di Jawa Tengah Rp 1,8.

Kenaikan UMP 1 persen tersebut membuat serikat buruh melayangkan tuntutan. Sebab, selama periode 2017-2020, upah minimum selalu naik di atas angka 8 persen. Kemudian saat pandemi Covid-19, UMP naik 3 persen. [KPJ]

Original Source

Topik Menarik