Sederet Kerugian jika Pemerintah Angkat Tangan soal Garuda

Nasional | jawapos | Published at Minggu, 14 November 2021 - 17:15
Sederet Kerugian jika Pemerintah Angkat Tangan soal Garuda

JawaPos.com Muncul dua kubu berbeda dalam melihat kasus PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) yang terlilit utang menggunung. Sebagian kalangan menilai maskapai tersebut wajib diselamatkan dari kebangkrutan.

Itu lantaran Garuda Indonesia menjadi salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan flag carrier kebanggaan Indonesia. Di lain pihak, ada yang mendukung agar Garuda dipailitkan.

Itu mengingat opsi penyelamatannya membutuhkan dana sangat besar dan akan membebani keuangan negara.

Menteri BUMN Erick Thohir sempat menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen melakukan penyelamatan Garuda dengan cara restrukturisasi utang, serta menyusun strategi bisnis ke depan. Pengamat Investasi Global dan Pasar Modal Edhi Pranasidhi juga menyebut, pemerintah wajib menyelamatkan maskapai pelat merah tersebut.

Menurutnya, bukan hanya sebagai brand, Garuda merupakan salah satu identitas Indonesia di mata dunia. Secara mayoritas, kepemilikan saham Garuda juga dikuasai oleh negara, dengan porsi lebih dari 60 persen.

Edhi memaparkan beberapa kerugian jika Garuda dibiarkan bangkrut. Yang pasti, kepercayaan investor asing terhadap pemerintah bisa hilang. Ini dikarenakan, kreditur dan lessor Garuda berinvestasi di Indonesia.

Bila kepercayaan investor hilang, ke depannya akan menambah country risk investment bagi Indonesia, ujarnya dalam keterangan yang diterima oleh JawaPos.com, Senin (8/11).

Bahkan, kata dia, risiko berinvestasi di Indonesia bisa meningkat di mata investor asing. Selain itu, akan menimbulkan multiplier effect kepada industri di dalam negeri. Sebab, Garuda bukan hanya punya utang kepada lessor (prinsipal sewa pesawat), tapi juga ke sejumlah BUMN.

Skema penyelesaian utang-utang Garuda kepada kreditur dan lessor harus berjalan win-win solution, bukan lose-lose solution. Sebab, apabila skema penyelesaiannya merugikan Garuda, dampaknya pemerintah juga akan ikut menanggung kerugian. Dalam dunia bisnis, kepercayaan adalah segalanya, tuturnya.

Ia mencatat, saat ini total aset Garuda sekitar Rp146,6 triliun. Sementara itu, short term debt atau utang jangka pendek maskapai berkode saham GIAA ini sebesar Rp73 triliun.

Lalu, long term debt atau utang jangka panjang Garuda mencapai Rp114,6 triliun. Angka ini berpotensi terus bertambah seiring berjalannya beban bunga utang Garuda.

Edhi menggambarkan, umumnya, kreditor memberikan pinjaman dalam dolar Amerika Serikat (AS) dengan bunga di atas 7 persen. Jika dirupiahkan, bunganya rata-rata bisa 10 persen per tahun.

Dengan bunga sebesar itu, maka kewajiban Garuda membayar bunga pinjaman sekitar Rp7,3 triliun per tahun. Ini baru bayar bunga utang jangka pendek, belum termasuk utang jangka panjang.

Untuk kupon bunga jangka panjang, biasanya sebesar 10 persen per tahun. Jadi, untuk bayar bunga utang long term kepada kreditur berkisar Rp11,4 triliun per tahun.

Kondisi seperti ini seharusnya bisa menjadi pertimbangan bagi pemangku kebijakan di Indonesia untuk menyelamatkan Garuda, imbuhnya.

Pemerintah, lanjutnya, harus dapat meyakinkan kepada seluruh kreditor bahwa Garuda memiliki dana tunai untuk membayar utang pokok beserta bunganya. Sehingga, pemerintah perlu menentukan skema yang tepat agar Garuda bisa membayar seluruh utangnya kepada kreditor.

Opsi Penyelamatan

Menurutnya, terdapat beberapa skema opsi yang bisa dilakukan Garuda. Pertama,
pemerintah bisa memberikan izin kepada Garuda untuk menerbitkan obligasi (bond) dengan tenor 30 tahun. Nilai obligasinya berkisar Rp20 triliun sampai Rp30 triliun.

Dari jumlah ini, 50 persen digunakan untuk membayar utang dan sisanya untuk keperluan biaya operasional Garuda. Tentu, yang membeli obligasi Garuda adalah pemerintah. Bisa juga, pemerintah berbagi beban dengan Bank Indonesia (BI). Toh, selama ini, BI juga membeli surat utang pemerintah, katanya.

Penerbitan obligasi bisa dilakukan bertahap dengan kupon 1 persen per tahun. Tapi, pemerintah harus memberikan graceperiode/ masa tenggang 5 tahun bagi Garuda untuk membayar cicilan dan kupon obligasi.

Dengan adanya grace periode , Garuda bisa memperbaiki dulu kinerjanya selama lima tahun. Setelah lima tahun, baru Garuda mulai mencicil pembayaran dan kupon obligasi yang diterbitkan.

Lewat penerbitan obligasi ini, bisa menjadi solusi bagi Garuda dan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan utang kepada para lender, paparnya.

Cara lainnya, kata dia, bisa lewat penerapan mandatory convertible bond (MCB) atau obligasi wajib konversi. Misalnya, ditetapkan harga MCB Rp 500 dengan jangka waktu selama 7 tahun dan bunga sebesar 6 persen.

Yang beli MCB tentu kreditur. Setelah jatuh tempo, obligasi tadi dikonversi dengan saham Garuda. Jadi, ada kepercayaan dari kreditur bahwa Garuda punya niat untuk membayar utangnya, ucapnya.

Kalau MCB itu bisa mengurangi beban utang Garuda sebesar Rp10 triliun saja, itu sudah lumayan. Dana sebesar itu, terutama bisa digunakan untuk membayar utang-utang short term.

Selanjutnya, hal terpenting lainnya, ekuitas Garuda bisa positif terlebih dahulu. Jika kinerja Garuda positif, tentu akan ikut mempengaruhi pergerakan harga saham Garuda di pasar modal.

Artikel Asli