Dipimpin Ganjar Pranowo, Ketua KPK: Indeks Pencegahan Korupsi Jateng Menggembirakan

Nasional | rm.id | Published at Minggu, 14 November 2021 - 16:47
Dipimpin Ganjar Pranowo, Ketua KPK: Indeks Pencegahan Korupsi Jateng Menggembirakan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak seluruh Kepala Daerah dan Ketua DPRD Jawa Tengah (Jateng) untuk menyadari bahaya dan efek negatif dari praktik korupsi. Hal tersebut disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Gedung Gradhika Baktipraja, Semarang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

"Hari ini kita berada di Jateng niatnya satu, bagaimana kita bisa merapatkan satu barisan untuk melawan korupsi. Saya ajak seluruhnya yang hadir untuk menyadarkan praktik korupsi," ujar Firli.

Eks Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) itu menyampaikan apresiasi kepada Provinsi Jateng. Sebab, berdasarkan hasil monitor KPK, pencegahan atau monitor korupsi dengan delapan aspek yang diintervensi, Jateng menunjukkan indeks yang cukup menggembirakan.

"Apresiasi kepada Jateng dan jajarannya Bupati, Wali Kota. Namun demikian monitor ini adalah indikator apakah ada upaya untuk tidak terjadi korupsi, karena tugas pokok KPK itu melakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi korupsi," tuturnya.

Sementara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, dikumpulkannya kepala daerah dan Ketua DPRD dalam rapat koordinasi ini adalah untuk mengingatkan mereka agar tidak melakukan korupsi.

"KPK kemarin kontak saya, untuk mengumpulkan semuanya. Di rakor ini sekali lagi mengingatkan ya kepada kepala daerah agar tidak korupsi," tegas Ganjar.

Ganjar mengaku sudah memiliki grup WhatsApp dengan KPK yang juga terdapat konseling terbuka untuk memastikan pemerintahan hingga anggaran negara dipergunakan dengan baik

"Sebenarnya (membahas) teknisnya bagaimana, seperti recofusing dan penentuan harga dalam kondisi yang berbeda-beda. Ini penting untuk dipahami, sehingga ada yang tidak dikategorikan sebagai korupsi. Kecuali memang ada niat jahat mau nyolong," jelasnya.

Politisi PDIP ini berharap para kepala daerah dan ketua DPRD yang datang bisa mengetahui dan memahami hal yang termasuk dalam praktik korupsi. Seperti jual beli jabatan, pungutan liar (pungli), kolusi, dan terkait perizinan.

"Mudah-mudahan semuanya sadar, karena semua areanya pun sudah diketahui. Kalau masih ada yang nekat, ya tangkap," ingat Ganjar. [OKT]

Artikel Asli