Menteri LHK: Mangrove Salah Satu Simbol Pemulihan Lingkungan

Nasional | sindonews | Published at Minggu, 14 November 2021 - 15:12
Menteri LHK: Mangrove Salah Satu Simbol Pemulihan Lingkungan

JAKARTA - Kegunaan hutan bakau atau hutan mangrove dinilai sangat memberi peran bagi pemulihan lingkungan di pesisir. Hal ini dikatakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, dalam rapat mempersiapkan showcase Konservasi Mangrove G20 2022 di Provinsi Bali, Sabtu (13/11/2021).

"Mangrove merupakan salah satu simbol dari perbaikan pemulihan lingkungan, yang menjadi prioritas pemerintah beriringan dengan pembangunan nasional. Indonesia bekerja serius dalam upaya pemulihan lingkungan termasuk mangrove," kata Siti dalam keterangannya, Minggu (14/11/2021).

" Showcase mangrove untuk agenda G20 merupakan penegasan kepada semua pihak dan dunia, bahwa aktualisasi walk the talk atau bukti bahwa kerja pemulihan secara konkret dilaksanakan di Indonesia," tambahnya.

Menteri Siti menyampaikan, upaya konservasi hutan dan mangrove di Indonesia senantiasa menjadi perhatian dunia.

"Nanti ketika pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dilangsungkan di Indonesia, tentang lingkungan dan khususnya mangrove akan menjadi bagian penting pesan Bapak Presiden kepada para pemimpin negara lain," terang Siti.

Sebagai informasi, kawasan mangrove yang terjaga dengan baik dapat memberikan manfaat secara ekonomi dan ekologi. Mangrove dapat menjadi tempat hidup biota laut bernilai ekonomis penting bagi masyarakat.

"Selain itu, mangrove juga banyak dimanfaatkan untuk kegiatan ekowisata oleh masyarakat sehingga dapat memberikan mata pencaharian," ujar Siti.

Diketahui, yang hadir dalam rapat ini yakni Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono, Gubernur Bali Wayan Koster, Duta Besar dan utusan tetap Indonesia untuk PBB Dian Triansyah serta para pejabat dari Kementerian LHK dan Kementerian PUPR.

Kemudian perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta para ahli mangrove dan penasihat senior menteri LHK dan staf khusus Menteri, juga Dirut Jasa Marga dan unsur-unsur profesional perencanaan dan akademisi serta aktivis dan pejabat Pemda Provinsi Bali.

Artikel Asli