Permendikbudristek PPKS Ditolak, Pakar Hukum: Alasannya Dicari-cari

Nasional | jawapos | Published at Minggu, 14 November 2021 - 12:51
Permendikbudristek PPKS Ditolak, Pakar Hukum: Alasannya Dicari-cari

JawaPos.com Sejumlah pihak menolak Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Sebab, kebijakan itu dinilai telah melangkahi pembentukan peraturan perundang-undangan.

Mengenai hal itu, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyampaikan bahwa alasan itu terlalu mengada-ada. Saya juga baca di medsos yang menanggapi negatif (Permendikbudristek) ini, dan mulai cari-cari. Alasannya hukum, tapi saya yang orang hukum saya merasa alasan itu dicari-cari, jelas dia dalam acara daring dikutip, Minggu (14/11).

Kemudian, apabila ada pertanyaan kenapa mengedepankan level Permen dibandingkan undang-undang (UU), Bivitri mengatakan bahwa semua orang yang memiliki kapasistas untuk membuat kebijakan harus bergerak mengatasi isu tersebut.

Jadi siapapun yang punya kewenangan harus mengatasinya, jadi saya menyambut baik di kampus itu untuk berani speak up . Sehingga, kalau ada yang mempertanyakan boleh tidak menteri membuat peraturan seperti ini, jawaban saya dan teman-teman yang menjalani bidang hukum adalah jelas boleh, ujarnya.

Bivitri menjelaskan, pembentukan permen ini juga didasari oleh delegasi UU, di mana Indonesia sendiri memiliki sejumlah regulasi terkait kekerasan seksual. Jadi, meskipun RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) belum disahkan sebagai UU, ada regulasi lain yang mengaturnya.

Karena peraturan itu dasarnya adalah delegasi oleh UU di atas Permen. Kita sudah punya berbagai UU terkait kekerasan seksual dan juga ada teori dalam hukum yang wewenangnya berdasarkan atribusi. Jadi, wewenang Kemendikbud adalah mengatur kampus-kampus, jelasnya.

Tentunya, lanjut Bivitri, Permen ini telah melengkapi kerangka hukum yang belum ada sebelumnya. Dirinya pun mengapresiasi langkah dari Kemendikbudistek atas hal tersebut.

Jadi saya mengapresiasi dalam konteks itu, memang Permen ini bisa mengisi ruang kosong, pungkas dia.

Artikel Asli