Jubir KPK Soal Formula E Nuansa Politiknya Kental

Nasional | rm.id | Published at Minggu, 14 November 2021 - 08:20
Jubir KPK Soal Formula E Nuansa Politiknya Kental

Upaya KPK yang sedang mengusut perlehatan ajang mobil balap Formula E yang diselenggarakan oleh Pemprov DKI, menemui jalan terjal. Hampir dua pekan berjalan, pemeriksaan KPK belum membuahkan hasil. Justru, dalam 2 pekan ini, nuansa politiknya malah yang tercium. Plt Jubir KPK, Ali Fikri tidak membantah soal nuansa politik di pemeriksaan kasus Formula E.

Kentalnya nuansa politik itu dirasakan oleh Ali, ketika pernyataannya bahwa KPK bakal menyetop pemeriksaan terhadap Formula E. Para pendukung Anies langsung girang dengan kabar tersebut. Kesimpulan mereka, KPK sudah menghentikan kasus penyidikan terhadap Formula E.

Lawan-lawan Anies juga langsung bereaksi. Firli cs jadi sasaran kritik yang dituding tidak berani memeriksa soal ada atau tidaknya unsur korupsi dalam penyelenggaraan Formula E.

Setelah pernyataanya bikin gaduh, Ali Fikri akhirnya merespon. Jubir dari unsur kejaksaan ini geram dengan pernyataan publik yang seenaknya mengambil kesimpulan sendiri.

Kami harap publik memberi kesempatan KPK untuk fokus bekerja, dan tidak mengembuskan opini maupun kesimpulan-kesimpulan prematur yang justru akan kontraproduktif, kata Ali kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Ali bilang penyelidikan kasus Formula E tetap berproses. Kini KPK masih mengumpulkan bahan keterangan yang nantinya menjadi bukti. Tim penyelidik masih terus mendalami berbagai data dan Informasi, serta mengumpulkan keterangan yang dibutuhkan, tegas Ali.

Dia juga menegaskan, kalau kerja KPK dalam mengusut masalah tidak bisa diukur cepat atau lambat. Dalam menangani perkara, kata dia, KPK selalu berhati-hati. Termasuk dalam mengumpulkan bukti-bukti.

Setiap penanganan perkara di KPK tentu tidak bisa dipercepat maupun diperlambat. Seluruhnya didasarkan pada kecukupan bukti-bukti yang membuat terangnya suatu konstruksi peristiwa pidana korupsi, tambah dia.

Ali berharap, publik berpikir jernih dan netral dalam pemeriksaan Formula E. Tidak perlau pemeriksaan ini dikaitkan dengan masalah politik. Dukungan publik sangat kami butuhkan di dalam KPK melaksanakan tupoksinya sesuai mekanisme dan aturan hukum yang berlaku, jelas dia.

Dia lantas mengklarifikasi soal pernyataanya yang bilang KPK menghentikan pemeriksaan terhadap Formula E. Kata dia, maksud penghentian kasus, bila dalam pemeriksaannya tidak ditemukan unsur pidana.

Penyelidikan ini yang dicari adalah peristiwa pidananya dulu. Apakah ada atau tidak, kalau kemudian tidak ada (peristiwa pidananya) ya tidak dilanjutkan, kata Ali Fikri, Kamis (11/11) lalu.

Politisi senior PKS, Tifatul Sembiring ikut mengkritik KPK yang ngotot periksa Formula E karena ada muatan politiknya. Memang bukti awal adanya pidana nggak ada. Masalahnya cuma satu, kenapa survey capres Anis Baswedan selalu paling tinggi. Dan ini dianggap dosa besaaar. Terus nyari2 salah, macam nyari kutu dirambut yg habis keramas.. cuitnya dalam akun @tifsembiring .

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengingatkan KPK agar tidak bertindak sebagai auditor. Menurutnya, mencari ada atau tidak adanya penyelewengan dana itu ranah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebaiknya KPK memprioritaskan mengusut kasus-kasus yang sudah lebih jelas dugaan kerugian negara dan siapa aktornya yang terlibat.

Jadi, ini kok terkesan KPK seperti sedang melakukan audit sebuah kegiatan, bukan melakukan investigasi kasus korupsi. Soal audit itu kan ranahnya BPK dan setahu saya BPK sudah melakukan audit dan sudah ada hasilnya, sindir Refli.

Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis juga menyerukan hal yang sama. Kata dia, sebaiknya KPK menghentikan penyidikan terhadap Formula E. Alasannya, dari awal penyelidikan kasus ini sudah menyalahi prosedur paling dasar dalam penentuan dugaan pidana.

Hal yang standar adalah dugaan pidananya sudah harus ada, bukan baru dicari-cari. Jadi setiap tindakan penyelidikan itu diawali dengan asumsi pidananya sudah ada, ujar Margarito.

Dia juga mengomentari soal pinjaman Pemprov DKI ke Bank DKI untuk penyelenggaraan Formula E. Menurut Margarito, sistem keuangan daerah Indonesia memang mengatur tentang tuntutan ganti rugi, apabila ada temuan penyalahgunaan pinjaman yang membebani APBD. Namun, penyalahgunaan tersebut harus berdasarkan temuan BPK.

Katakanlah dia sudah bayar commitment fee lalu peristiwanya nggak terjadi, apakah itu salah? Sistem hukum kita bisa menuntut ganti rugi kepada penyelenggara melalui tim penuntut ganti rugi yang dibentuk Gubernur Sekda dan Inspektorat, jelas Margarito.

Sementara itu, di barisan lawan Anies, KPK juga mendapatkan kritik. KPK dianggap tidak punya nyali untuk membongkar skandal pelaksanaan Formula E. Kritikan pertama dari dari selebtwit yang terkenal keras ke Anies, Ferdinand Hutahaean.

Apakah kekuatan sang majikan akan mampu menghentikan proses ini hingga mati suri atau dinyatakan belum ditemukan dugaan pidana korupsinya, cuit Ferdinand di akun Twitter pribadinya, @FerdinandHaean3 .

Politisi PSI Guntur Romli ikutan menyimpulkan pernyataan Ali Fikri. Dengan menyertakan bukti yang telah dipaparkan partainya, dia mendukung KPK agar melanjutkan kasus ini. Ini bukti yang menguatkan dugaan korupsi di Formula E dan @aniesbaswedan nggak bisa ngeles, ayo @KPK_RI , tulis Guntur Romli di akun Twitter pribadinya, @GunRomli .

Lebih lanjut, Gun Romli menilai apa yang telah dipaparkan anggota DPRD DKI Fraksi PSI Anggara Wicitra bisa dijadikan bukti kuat oleh KPK. Dalam penjabarannya, Anggara Wicitra menyebut jika ada dua aturan yang berpotensi dilanggar Anies terkait pinjaman uang Rp 180 miliar ke Bank DKI untuk ajang Formula E.

Sementara itu, Pengamat Hukum dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengingatkan KPK agar lebih berhati-hati. Pemeriksaan terhadap Formula E, sangat kental nuansa politiknya. Dia lalu menyarankan, agar KPK menunggu dulu laporan resmi dan hasil audit lembaga terkait.

Kalau, semuanya tidak diikuti, langkah KPK menjadi langkah politis. Bahkan KPK bisa terjebak menjadi alat permainan politik, pungkas Fickar saat dihubungi Rakyat Merdeka , kemarin.

Dia mendesak Firli Bahuri bersikap profesional. Jangan mau diarahkan sehingga terkesan dikuasi segelintir kelompok. Ini tidak sehat. Ketuanya terlalu politis sehingga langkah yang seharusnya penegakan hukum menjadi langkah politis, tukasnya. [UMM]

Artikel Asli