Komisi II Dan III Soroti Kasus Mafia Tanah Aparat Tak Bisa Sendirian, Sebaiknya Dibentuk Satgas

Nasional | rm.id | Published at Minggu, 14 November 2021 - 07:15
Komisi II Dan III Soroti Kasus Mafia Tanah Aparat Tak Bisa Sendirian, Sebaiknya Dibentuk Satgas

Senayan menyoroti aksi mafia tanah yang makin meresahkan masyarakat. Aparat hukum bersama pihak terkait lainnya diminta bekerja sama menindak aksi mafia tanah ini.

Kejaksaan Agung, kepolisian, tidak bisa bekerja sendirian dalam penanganan mafia tanah ini tapi harus bersama-sama dengan pihak terkait untuk memberantas mafia tanah ini, kata anggota Komisi III DPR Santoso, kemarin.

Atas dasar itu, Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta ini mendorong pembentukan satgas pemberantasan mafia tanah. Satgas ini bisa terdiri dari jaksa, kepolisian, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan kementerian/lembaga lain seperti Kementerian BUMN dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Dan yang paling penting, bersama pemerintah daerah memastikan setiap aduan dan laporan yang masuk ke pihak berwajib dapat ditindaklanjuti. Penindakan hukum harus berikan efek jera agar masalah pertanahan bersih dari mafia termasuk menindak oknum BPN yang terlibat dalam kasus ini, tegasnya.

Sementara itu, anggota Komisi II Guspardi Gaus meyakini, mafia satgas ini bekerja secara terstruktur dan diduga melibatkan oknum petugas dari BPN. Tidak mungkin kerja sendirian, kemungkinan besar melibatkan orang dalam, kata Politisi senior Fraksi PAN ini.

Guspardi pun tidak ragu menyebut aksi para mafia ini sebagai tindakan perampokan terhadap tanah rakyat. Makanya, Panja Mafia Tanah Komisi II DPR akan fokus bekerja agar mafia tanah ini diberantas.

Guspardi juga mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN melakukan pembersihan di internal. Tidak mungkin mafia ini bisa jalan dan berhasil tanpa akses orang dalam. Ada oknum yang mem- back up , yakinnya.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri ATR/BPN Teuku Taufiqul Hadi menegaskan, ada beberapa pihak yang mengaku-ngaku sertipikat tanah miliknya hilang. Mereka menuduh BPN serampangan. Dia lalu memberi contoh kasus seorang pengusaha yang mengaku kehilangan sertipikat di BPN ketika hendak melakukan balik nama atas sebidang tanah di Jakarta Pusat.

Padahal setelah dilakukan penelusuran, sertipikat tanah miliknya sama sekali tidak hilang tapi telah dibatalkan di pengadilan, ucapnya.

Taufiqul lalu menceritakan kronologis yang dialami pengusaha tersebut. Dijelaskannya, sekitar 30 tahun lalu pengusaha tersebut membeli sepetak tanah melalui prores lelang dengan sertipikat hak milik (SHM) nomor 139. Namun ternyata sertipikat SHM 139 ini menjadi objek perkara lantaran SHM ini digugat oleh PT Sumarecon Agung pada Tahun 1991.

Hasilnya, baik di tingkat pengadilan negeri, banding dan kasasi semua dimenangkan PT Summarecon. Mahkamah Agung (MA) juga belakangan menolak permohonan kasasi. Dengan keputusan tersebut, maka secara otomatis sertipikat atas nama Abdullah bin Niam dibatalkan pengadilan.

Dengan demikian, tidak benar sertipikat SHM 139 hilang. Sertipikat itu masih ada sampai sekarang tapi sudah tidak sah karena telah dibatatalkan oleh pengadilan, tegasnya. Dia pun berharap pengusaha-pengusaha tersebut mencari novum baru sebagai bahan untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK.

Pengusaha bernama Robert Sudjasmin tergabung di Forum Korban Mafia Tanah Indonesia. Robert mengaku menjadi korban atas raibnya berkas sertipikat miliknya yakni SHM Nomor 139 di kantor BPN Jakarta Utara. Adapun yang dimilikinya saat itu adalah akta jual beli Risalah Lelang Nomor 338.

Atas kasus tersebut, dia mengaku pernah mengadu ke Wakil Presiden, Ketua Komisi II DPR, Sekjen BPN hingga Bareskrim Polri. Entah sampai kapan saya mendapatkan keadilan atas kehilangan Sertipikat tersebut, kata Robert. [KAL]

Artikel Asli