Sanksi Tilang Ditunda Pemilik Kendaraan Tidak Lolos Uji Emisi Cuma Kena Teguran

Nasional | rm.id | Published at Minggu, 14 November 2021 - 07:05
Sanksi Tilang Ditunda Pemilik Kendaraan Tidak Lolos Uji Emisi Cuma Kena Teguran

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengimbau warga pemilik kendaraan melakukan uji emisi untuk mengurangi pencemaran udara.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan, uji emisi bertujuan meningkatkan kualitas udara di Ibu Kota.

Ini untuk kesehatan. Supaya udara yang kita hirup menjadi lebih baik, kata Riza di Jakarta, kemarin.

Dia mengakui, jumlah pengendara yang sudah melakukan uji emisi masih jauh dari target. Namun, Pemprov tetap optimistis warga bakal mematuhi imbauan ini. Sehingga, mau melakukan uji emisi kendaraan dan jumlahnya bakal terus meningkat.

Nanti kalau sudah lebih dari 50 persen baru akan ditindak. Upaya penindakan, ada teguran dan sebagainya. Kami berharap, masyarakat melakukan uji emisi untuk kepentingan kesehatan dan keselamatan bersama, imbaunya.

Soal ada tempat parkir yang membedakan tarif dengan merujuk hasil uji emisi kendaraan, Riza setuju saja. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada setiap pengelola.

Apa pun upaya mendorong masyarakat melakukan uji emisi, kami dukung, tandasnya.

Makin Gencar

Lokasi uji emisi mulai menjamur di Jakarta. Suku Dinas Lingkungan Hidup di berbagai wilayah di Jakarta juga makin gencar menggenjot uji emisi bagi kendaraan. Seperti di Jakarta Pusat.

Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) Jakarta Pusat Marsigit memggelar uji emisi gratis di kantornya di Jalan Rawasari Selatan.

Uji emisi yang digelar dua hari lalu itu diikuti 317 kendaraan roda empat. Terdapat 272 mobil berbahan bakar bensin dan 45 mobil solar yang ikut pemeriksaan.

Sembilan kendaraan roda empat tidak lolos uji emisi. Kendaraan yang tidak lolos itu terdiri dari lima mobil berbahan bakar solar dan empat mobil berbahan bakar bensin.

Kendaraan yang lolos uji emisi dalam kegiatan itu diberikan stiker. Yang tidak lolos, pemilik kendaraan diimbau segera servis mesin secara rutin di bengkel sampai emisi gas buang mobilnya memenuhi standar.

Syarat Perpanjang STNK

Polda Metro Jaya dan Pemprov DKI Jakarta mewacanakan sertifikat uji emisi gas buang bakal menjadi syarat untuk memperpanjang STNK tahunan atau pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan.

Penerapan tersebut sembari menunggu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam PP tersebut, hasil uji emisi akan menjadi dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor untuk unsur pencemaran lingkungan.

Uji emisi jadi salah satu persyaratan pembayaran pajak yang rencananya dalam PP tersebut berlaku 2 tahun sejak ditetapkan. Misalnya, penetapan Februari 2021 maka akan berlaku Februari 2023, jelas Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo di Polda Metro Jaya, kemarin.

Untuk diketahui, tilang kendaraan bagi yang tak lolos uji emisi sedianya diterapkan, kemarin. Namun, Pemprov menyebut sanksi tilang bagi kendaraan tidak lulus emisi bakal mulai diterapkan Januari 2022.

Sambodo mengatakan, saat ini Polda Metro dan Pemprov DKI Jakarta memastikan fasilitas uji emisi memadai. Minimal, harus ada 500 bengkel untuk kendaraan roda empat dan 1.400 untuk roda dua.

Supaya bisa meng- cover 4,5 juta mobil di Jakarta yang berusia 3 tahun lebih. Serta, 14 juta sepeda motor, tuturnya.

Meski tilang uji emisi ditunda, namun Polda Metro bersama Dinas Perhubungan serta Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta tetap akan melakukan pemeriksaan secara acak kendaraan untuk sosialisasi.

Jika terdapat kendaraan yang melebihi baku mutu emisi, akan diberi tindakan berupa teguran. Pemilik kendaraan diminta memperbaiki sistem kendaraannya. Sehingga bisa lolos baku mutu dari gas buang yang diperbolehkan. Penindakan terhadap uji emisi gas buang sebagaimana diatur Pergub Nomor 66 Tahun 2020.

Apabila ditemukan kendaraan tak lulus uji emisi maka akan diarahkan untuk melakukan uji emisi gas buang di bengkel-bengkel tersertifikasi. Tapi ini sifatnya baru teguran, jadi belum tilang, tutur Sambodo.

Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengakui, Pemprov resmi menunda penerapan sanksi denda bagi pengendara yang belum uji emisi atau kendaraannya tidak lulus uji emisi. Berdasarkan datanya, jumlah kendaraan bermotor yang sudah melakukan uji emisi baru sekitar 10 sampai 15 persen.

Hingga saat ini, baru ada 254 bengkel uji emisi kendaraan roda empat dan 15 untuk roda dua. Pihaknya menargetkan akan ada penambahan bengkel baik roda empat dan roda dua yang melakukan uji emisi hingga mencapai 500 bengkel atau kios uji emisi.

Di saat bersamaan, Pemprov DKI juga akan melakukan koordinasi dengan daerah tetangga, mengingat mobilitas yang tinggi di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. [FAQ]

Artikel Asli