Institusi Di 63 Daerah Tak Patuh Prokes Pemerintah Pusat Kudu Lebih Galak Ke Pemerintah Daerah

Nasional | rm.id | Published at Minggu, 14 November 2021 - 06:30
Institusi Di 63 Daerah Tak Patuh Prokes Pemerintah Pusat Kudu Lebih Galak Ke Pemerintah Daerah

Miris Banget. Satgas Penanganan Covid-19 mencatat adanya institusi di 63 kabupaten/kota dengan kepatuhan protokol kesehatan (prokes) rendah. Bahkan, di bawah 35 persen.

Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19, Sonny Harry B Harmadi mengungkapkan, ketidakpatuhan institusi Pemerintah terhadap prokes hampir merata. Yaitu, tidak adanya petugas pengukur suhu dan fasilitas stiker jaga jarak/cuci tangan di tempat umum. Dan tidak menyediakan masker cadangan di fasilitas publik.

Data kami menunjukkan bahwa 63 kabupaten/kota institusinya itu tidak patuh. Bahkan, kepatuhan prokes di bawah 35 persen. Ini yang menjadi PR (pekerjaan rumah) kita, kata Sonny.

Dia menjelaskan, ketika ada institusi yang tidak patuh, tidak memfasilitasi atau tidak memudahkan orang untuk melaksanakan prokes, berdampak terhadap ketidakpatuhan masyarakat secara keseluruhan. Dia pun mendorong pembentukan Satgas Institusi.

Sonny bilang, pihaknya terus mendorong penerapan prokes di semua level kabupaten/ kota, komunitas dan institusi diperkuat. Ditambah lagi, kata dia, memperkuat di level keluarga.

Setiap keluarga, kita harapkan, menjadi garda terdepan di dalam kepatuhan melaksanakan protokol kesehatan, katanya.

Sonny mengungkapkan, data Satgas sejauh ini juga mencatat 136 kabupaten/kota lainnya memiliki institusi dengan kepatuhan prokes di atas 85 persen. Meskipun begitu, Sonny meminta seluruh Pemerintah Daerah (pemda) tetap memberikan edukasi kepada seluruh warga dan juga institusi di dalamnya untuk patuh pada prokes Covid-19.

Sonny juga mengaku upaya itu salah satunya dilakukan guna mencegah ancaman gelombang tiga Covid-19 di Indonesia yang diprediksi sejumlah ahli kesehatan dan epidemiolog bakal terjadi pada akhir tahun atau awal tahun imbas libur Natal dan tahun baru.

Memang masih ada potensi gelombang ketiga, potensi peningkatan kasus. Apalagi dengan adanya varian baru AY.4.2 yang Alhamdulillah memang belum masuk ke Indonesia dan kita terus jaga agar tidak masuk ke Indonesia, kata dia.

Sonny melanjutkan, Pemerintah sudah memiliki strategi jitu agar Indonesia berhasil mengendalikan pandemi Covid-19, di antaranya adalah dengan disiplin menjalankan tiga fokus utama. Pertama, upaya surveilans pemerintah melalui program testing, tracing, dan treatment (3T).

Kedua, mengajak masyarakat disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan 3M yang meliputi memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ketiga adalah dengan menggenjot program vaksinasi Covid-19 nasional.

Kita juga mendorong perkuatan posko desa dan kelurahan di level komunitas. Dan juga satu hal yang kami perkuat sekarang karena aktivitas sudah mulai dibuka cukup banyak, maka setiap ruang publik harus memiliki Satgas, ujarnya.

Netizen kecewa masih banyak institusi di daerah yang justru melanggar prokes. Padahal, institusi menjadi salah satu rujukan masyarakat dalam menjalankan dan disiplin prokes.

Akun @ EllyKoro tidak habis pikir dengan institusi Pemerintah yang justru melanggar prokes. Seharusnya, kata dia, institusi di daerah Pemerintah memberi contoh kepada masyarakat dalam menerapkan disiplin prokes.

Ini realita, institusi yang seharusnya memberi contoh prokes malah sering membuat acara yang melanggar prokes. Otomatis akan ada banyak masyarakat yang mengikuti, kata @ putribaibaba .

Akun @ OVinoki mengatakan, terjadinya pelanggaran prokes di institusi karena lemahnya pengawasan dan perilaku pimpinannya. Kalau institusi paling atas melanggar, bawahan biasanya mengikuti atasannya, ujarnya.

Akun @ ariomalv meminta Pemerintah Pusat menindak tegas daerah-daerah yang institusinya lemah dalam menerapkan prokes. Kata dia, Pemerintah perlu lebih galak lagi ke Pemda.

Sudah vaksinasi sedikit, prokes hancur lebur, cetusnya.

Bukan hanya masyarakat abai yang ditindak tapi juga pejabat dan lembaga/institusi yang abai juga harus ditindak lebih keras. Apalagi ada kepala daerah yang seharusnya menjalankan kebijakan prokes ketat, malah jadi contoh nyata abai prokes, tutur @ abdalloh .

Akun @ ZAEffendy mengatakan, kepatuhan prokes masyarakat tercermin dari baiknya perilaku pemimpin.

Mau rakyat disiplin dan sadar prokes? Jangan ada lagi contoh pejabat/institusi yang langgar kerumunan, tidak jaga jarak dan bermasker dengan benar, ungkapnya.

Mulai dari kepala daerah dan pimpinan institusi/lembaga negara dulu lah. Baru turun ke masyarakat. Kalau mereka saja masih melanggar prokes, jangan salahkan rakyatnya kalau ikut-ikutan, sambung @ andiplatN .

Sementara @ Toejoehkeliling memaklumi jika masih ada institusi hingga pejabat di daerah yang semakin lemah dalam menjalankan prokes. Sekarang ini, kata dia semua elemen masyarakat dan level Pemerintah serba lelah dan capek menghadapi pandemi yang sudah berlangsung lama ini. [ASI]

Artikel Asli