Berpotensi Dijegal, Pemerintah Perlu Sosialisasi Permen PPKS Lebih Masif

Nasional | limapagi.id | Published at Kamis, 11 November 2021 - 17:09
Berpotensi Dijegal, Pemerintah Perlu Sosialisasi Permen PPKS Lebih Masif

LIMAPAGI - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi menjadi kontroversi lantaran dinilai mengakomodir pembiaran praktik perzinaan di kampus.

SETARA Institute for Democracy and Peace mendesak pemerintah gencar mensosialisasikan Permendikbud Ristek PPKS tersebut. Sosialisasi yang masif diperlukan agar tidak terjadi disinformasi yang dimanfaatkan oleh kelompok konservatif dalam menjegal Permendikbud Ristek PPKS.

"SETARA Institute mendesak Pemerintah untuk melakukan sosialisasi secara lebih luas kepada masyarakat untuk mencegah disinformasi yang dikampanyekan oleh kelompok-kelompok konservatif dengan narasi misleading bahwa Permen PPKS adalah legalisasi zinah," kata Direktur Eksekutif SETARA Institute Ismail Hasani dalam keterangan tertulis, Kamis, 11 November 2021.

Selain itu, pemerintah mesti melakukan dialog yang lebih ekstensif dengan organisasi-organisasi keagamaan mengenai substansi hukum Permendikbud Ristek PPKS yang secara ideal melindungi perempuan dan korban kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Ismail berpendapat, Permendikbud Ristek PPKS merupakan payung hukum yang dibutuhkan dalam upaya penghapusan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Utamanya melalui jaminan perlindungan terhadap korban dan saksi.

"Secara faktual, ketiadaan jaminan atas perlindungan terhadap korban dan saksi menjadi penghambat utama dalam pelaporan kasus kekerasan seksual," katanya.

Pada kesempatan itu Ismail juga menyampaikan, SETARA Institute mendorong seluruh elemen dan stakeholder di lingkungan perguruan tinggi untuk segera mengimplementasikan langkah-langkah dalam upaya pencegahan sekaligus penghapusan kekerasan seksual.

"Misalnya, melalui sosialisasi dan diseminasi materi tentang isu-isu pencegahan kekerasan seksual, pembuatan Peraturan Rektor tentang pencegahan dan penghapusan kekerasan seksual, pengembangan mekanisme layanan pelaporan, dan upaya-upaya implementatif lainnya," papar Ismail.

Artikel Asli