Luhut Minta KPK, Kejaksaan, Dan Polisi Bentuk Satgas Tangani Mafia Pelabuhan

Nasional | rm.id | Published at Kamis, 11 November 2021 - 17:44
Luhut Minta KPK, Kejaksaan, Dan Polisi Bentuk Satgas Tangani Mafia Pelabuhan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk satuan tugas (Satgas) bersama kejaksaan dan kepolisian untuk memantau mafia pelabuhan.

"Saya mohon KPK dengan kejaksaan, polisi ayo kita ramai-ramai bentuk task force untuk memonitoring ini. Ini saya kira bagus dipenjarakan," ujar Luhut dalam telekonferensi, di Jakarta, Kamis (11/11).

Luhut mengatakan, sistem pelabuhan di Indonesia masih belum efisien. Pemerintah saat ini tengah mengusahakan mengatur sistem yang membuat kerja seluruh pelabuhan di Indonesia jadi efisien.

"Tahapan untuk memangkas birokrasi sudah kita lakukan, pemerintah juga sudah launching Batam Logistic Ecosystem sebagai pilot project , di mana penyederhanaan proses logistik dan operasi nonstop di pelabuhan dapat mempersingkat waktu layanan, mendorong lebih banyak investasi yang maju," bebernya.

Namun, salah satu masalah pemerintah untuk mengefisienkan pelabuhan adalah pihak-pihak yang bermain di sana. Mafia itu memaksa sistem tetap ribet, agar mereka tetap mendapat celah untuk bermain.

"Berdasarkan hasil monitoring di lapangan, nilai ini masih belum dapat perhatian karena belum direalisasikan sesuai dengan best practice benchmarks . Misalnya digitalisasinya belum mencapai level seperti Tanjung Priok," tutur Luhut.

KPK dan Polri diminta berani menindak tegas orang-orang yang bermain di saat pemerintah bekerja. "Sudah jelas orang begini masih macam-macam, saya sudah bilang Pak Pahala (Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan), ayo kita bawa orang ini sudah jelas merusak sistem kita diganti atau dipenjarakan," tegas Luhut.

KPK juga dimintanya membuat sistem yang bisa mencegah tindakan rasuah di pelabuhan. Luhut tak mau pelabuhan jadi ladang korupsi karena kurang pemantauan dari KPK.

"Saya sangat harapkan peran KPK sama-sama mengawasi. Ini saya kira success story luar biasa buat republik ini, buat KPK, kalau bisa buat pelabuhan efisien," bebernya.

Luhut mengatakan, sistem kerja pelabuhan di Indonesia masih ribet. Menurut dia, sistem kerja pelabuhan di Indonesia masih kalah dengan Abu Dhabi dan Dubai yang sudah sangat efisien.

"Saya melihat betapa negara sangat efisien sekarang, mereka betul-betul membuat negaranya menjadi tertata dengan baik. Semua karena disiplin, semua karena digitalisasi. Tren digitalisasi sudah terjadi di seluruh dunia dan berangsung di berbagai sektor," paparnya.

Pembuatan sistem kerja pelabuhan yang efisien juga dinilai sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia mengandalkan transportasi laut dalam pengoptimalan perdagangan internasional.

"Sekitar 80 persen perdangan internasional ditransportasikan melalui laut, laut sangat vital sekali. Kita tidak dapat menaifkan betapa krusialnya penanganan pelabuhan bagi suatu negara. Kalau di pelabuhan gak tertata dengan baik, high cost. Itu yang terjadi di negeri ini," tutur Luhut.

Sistem pelabuhan yang ribet dinilai cuma bikin susah sistem perdagangan di Indonesia. KPK diminta memutar otak untuk mencari cara paten untuk membuat sistem pelabuhan di Indonesia menjadi lebih ringkas.

"Pelabuhan yang produktif dan efisien dapat menjadi keunggulan tersendiri dan menarik pemuatan internasional untuk singgah di pelabuhan Indonesia," tandas Luhut. [OKT]

Artikel Asli