KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Suap di Ditjen Pajak

Nasional | limapagi.id | Published at Kamis, 11 November 2021 - 16:05
KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Suap di Ditjen Pajak

LIMAPAGI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka baru terkait kasus dugaan suap pemeriksaan perpajakan periode 2016 dan 2017 di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

Pertama, Wawan Ridwan selaku eks Supervisor Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak dan Kepala Pajak Bantaeng Sulawesi Selatan yang saat ini menjabat Kepala Bidang Pedaftaran, Ekstensifikasi Dan Penilaian Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara.

Kedua, Alfred Simanjuntak selaku eks Ketua Tim Pemeriksa pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak yang saat ini menjabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kanwil DJP Jawa Barat II.

"Dengan telah dilakukannya pengumpulan berbagai informasi dan data serta mencermati fakta persidangan dalam perkara terdakwa Angin Prayitno dan kawan-kawan serta ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan pada sekitar awal November 2021," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 11 November 2021.

Dalam konferensi pers hari ini, KPK hanya menampilkan Wawan Ridwan. Sementara Alfred, tidak dihadirkan dan belum ada penjelasan dari KPK atas hal itu. Ghufron menyampaikan, Wawan Ridwan ditangkap penyidik KPK di kantornya di Makassar pada Rabu, 10 November 2021 pukul 13.00 WITA. Dia ditangkap guna mempercepat proses penyidikan.

"Karena KPK menilai dalam proses penyelesaian penyidikan perkara pajak dimaksud, tersangka WR (Wawan Ridwan) tidak kooperatif," ucap Ghufron.

Setelah ditangkap, Wawan dibawa ke Polrestabes Makassar untuk diperiksa dan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK pada hari ini.

Awal Mula Kasus

Ghufron menjelaskan, Wawan dan Alfred mendapat perintah dan arahan khusus dari Angin Prayitno Aji selaku eks Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak dan Dadan Ramdani selaku Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak.

Keduanya diminta memeriksa perpajakan tiga wajib pajak, yaitu PT Gunung Madu Plantations (GMP) untuk tahun pajak 2016, PT Bank PAN Indonesia (BPI) Tbk untuk tahun pajak 2016, dan PT Jhonlin Baratama (JB) untuk tahun pajak 2016 dan 2017.

"Dalam proses pemeriksaan tiga wajib pajak tersebut, diduga ada kesepakatan pemberian
sejumlah uang agar nilai penghitungan pajak tidak sebagaimana mestinya dan tentunya memenuhi keinginan dari para wajib pajak dimaksud," kata Ghufron.

Atas hasil pemeriksaan pajak yang telah diatur dan dihitung sedemikian rupa, Wawan dan Alfred diduga telah menerima uang yang selanjutnya diteruskan kepada Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani.

Rinciannya pada Januari-Februari 2018 sebesar Rp15 miliar diserahkan perwakilan PT Gunung Madu Plantations, pertengahan 2018 sebesar SGD 500 ribu yang diserahkan perwakilan PT Bank Panin dari total komitmen sebesar Rp25 miliar, dan pada Juli-September 2019 sebesar SGD 3 juta diserahkan dari perwakilan PT Jhonlin Baratama.

"Dari total penerimaan tersebut, tersangka WR (Wawan Ridwan) diduga menerima jatah pembagian sejumlah sekitar sebesar SGD 625 ribu," beber Gfuron.

Selain itu, Wawan juga diduga menerima uang dari beberapa wajib pajak lain yang diduga sebagai gratifikasi. Saat ini, jumlah uangnya masih terus didalami.

"Tim penyidik KPK telah melakukan penyitaan tanah dan bangunan milik tersangka WR (Wawan Ridwan) di Kota Bandung yang diduga diperoleh dari penerimaan-penerimaan uang suap dan gratifikasi terkait pemeriksaan pajak," ucap dia.

Atas perbuatannya, Wawan Ridwan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan pertama
untuk 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 11 November 2021 sampai dengan 30 November 2021 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur," tutur Ghufron.

KPK sebelumnya telah menetapkan enam tersangka. Di antaranya Angin Prayitno, Dadan Ramdani, tiga konsultan pajak, yakni Ryan Ahmad Ronas, Aulia Imran Maghribi, dan Agus Susetyo, serta Veronika Lindawati selaku kuasa wajib pajak.

Sebelumnya, Angin dan Dadan didakwa menerima suap Rp57 miliar dari tiga wajib pajak untuk merekayasa hasil penghitungan pajak. Keduanya didakwa menerima suap dari pihak PT Gunung Madu Plantations, Bank Pan Indonesia (Panin), dan Jhonlin Baratama.

Artikel Asli