12 Poin Bahasan Ijtima Ulama MUI, soal Cryptocurrency hingga Makna Jihad

Nasional | limapagi.id | Published at Kamis, 11 November 2021 - 16:35
12 Poin Bahasan Ijtima Ulama MUI, soal Cryptocurrency hingga Makna Jihad

LIMAPAGI - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh mengungkap Ijtima Ulama ke-7 Komisi Fatwa MUI selesai Kamis 11 November 2021. Pertemuan itu menyepakati 12 poin bahasan, salah satunya soal cryptocurrency.

Asrorun Niam mengatakan, Ijtima Ulama ketujuh ini menjadi wadah untuk saling menguatkan dan mengokohkan. Hal ini lantaran menjadi wujud dari shillatul fikri (ketersambungan pemikiran) yang terjadi karena pertimbangan kemaslahatan.

"Perdebatan ide, gagasan yang justru menguatkan dan mengokohkan, serta meneguhkan ukhuwah dan juga kebersamaan di antara kita," ujar Asrorun dikutip Limapagi dari laman MUI, Kamis 11 November 2021.

Ia menegaskan musyawarah itu tidak didasarkan kepenringan personal, fanatik sempit maupun lainnya. Musyawarah berdasarkan ide dan ilmu.

"Ini hal yang patut kita syukuri bahwa musyawarah didasarkan kepada ide, ilmu, dan hikmah akan saling menguatkan dan mengokohkan," ujar Asrorun.

Pimpinan Pondok Pesantren Al-Nahdlah ini menuturkan kesepakatan sebagai bagian dari wujud komitmen untuk optimalisasi fatwa guna mengoptimalkan kemaslahatan bangsa.

"Musyawarah sudah kita lakukan, hasil-hasil telah kita sepakati, dengan hasil ini kita bertawakal kepada Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi panduan di dalam mewujudkan baldatun, toyyobatun, dan warrobun ghafur," kata Asrorun.

Diketahui 12 poin bahasan yang disepakati dalam Ijtima ulama MUI yakni

1. Makna jihad

2. Makna khilafah dalam konteks NKRI

3. Kriteria penodaan agama

4. Tinjauan pajak bea cukai dan juga retribusi untuk kepentingan kemaslahatan

5. Panduan pemilu dan pemilukada yang lebih bermaslahat bagi bangsa

6. distribusi lahan untuk pemerataan dan kemaslahatan

7. Mengenai hukum pinjaman online

8. Hukum transplantasi rahim

9. Hukum cryptocurrency

10. Penyaluran dana zakat dalam bentuk qardhun hasan

11. Hukum zakat perusahaan

12. Hukum zakat saham

Artikel Asli