Membaca Motif Politik Isu Harga PCR

Nasional | rmol.id | Published at Kamis, 11 November 2021 - 16:16
Membaca Motif Politik Isu Harga PCR

BELAKANGAN sekelompok orang jahil bikin gaduh gegara berita cliping bisnis PCR. Diduga dua menteri kabinet Jokowi meraup keuntungan dari bisnis PCR dan Vaksin di tengah kesulitan rakyat.

PCR adalah Polymerase Chain Reaction merupakan salah satu metode pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi Virus Corona dalam tubuh.

Pemeriksaan PCR bekerja dengan cara memperbanyak (amplifikasi) DNA Invitro secara Enzimatis. Alat kedokteran ini mendeteksi tubuh positif atau negatif terkena virus Corona.

Yang disayangkan, pemangku kepentingan Partai Prima, Kami, dan masyarakat yang mengklaim Relawan Jokowi melaporkan kedua menteri tersebut ke KPK dan BPK.

Sebut saja, Luhut Binsar Pandjaitan (Menko Kemaritiman-Investasi) dan Erick Thohir (Menteri BUMN). Keduanya adalah pendekar pandemi Covid 19 dan Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN). Semestinya keberhasilan kedua pendekar itu dan beberapa menteri terkait lainnya patut diacungkan jempol.

Indonesia mampu memitigasi siklikalitas resesi ekonomi global, bahkan mengatasi kontraksi pertumbuhan ekonomi di era pandemi ini dari angka negatif ke positif.
Perlahan namun pasti, diprediksi akhir tahun 2021 ekonomi Indonesia tumbuh berkisar 4 persen.

Tak cuma itu, angka pertumbuhan pandemi Corona pun berhasil ditekan landai. Keseriusan Pemerintah diawali pasokan vaksin sebanyak 54 juta dosis memang didapat secara gratis dari organisasi kesehatan dunia (WHO).

Selanjutnya Pemerintah Indonesia menggelontorkan Rp 77 triliun untuk pembelian Vaksin Covid 19 dengan tujuan pemberian secara gratis bagi masyarakat.

Tak selesai disitu, 181 juta dosis Vaksin disiapkan Pemerintah untuk program Vaksin Nasional dikirim ke pelosok tanah air. Langkah itu mengikuti jejak negara negara maju yang nyaris capaiannya sudah 70 persen hingga 100 persen.

Prestasi Indonesia itu diakui dunia dan tak menyangka Indonesia bisa.

Ketika Konferensi tingkat tinggi G-20 yang baru lalu, Menteri Keuangan Indonesia dan Italy di percaya memimpin gugus tugas kesehatan keuangan global.

Perlu diketahui, dunia habiskan USD 12 triliun atau setara Rp 170.400 triliun (asumsi kurs Rp 14.200) untuk tangani Pandemi Corona. Sedangkan, Indonesia tahun 2020 menghabiskan anggaran sebesar Rp 695,2 triliun.

Pada tahun 2021 anggaran meningkat jadi Rp 744,77 triliun dan telah terealisasi sebesar Rp 433,91 triliun atau 58,3 persen per 22 Oktober 2021.

Dalam Relasi itu, G-20 sepakat membentuk Joint Finance Health Task Force, yakni kerjasama menteri keuangan dan menteri kesehatan negara-negara G20 yang bertujuan Prevention, Preparedness dan Respons (PPR) yang ketuanya dipercayakan Indonesia dan Italy.

Mari kita tengok prestasi Indonesia tangani Covid varian delta di tingkat ASEAN. Tentu dapat dibanggakan seperti yang dilaporkan Kompas, 25 Oktober 2021 tentang perkembangan situasi Covid 19 di negara-negara ASEAN.

Dari 10 negara ASEAN, Kasus Harian Baru Covid 19 Indonesia berada diperingkat tiga terendah dengan angka 460. Sedangkan, peringkat tertinggi adalah Thailand di angka 8.756.

Begitu pula, Kasus Kematian Baru, Indonesia berada diposisi ke 6 terendah dengan angka 30 dan Filipina tertinggi dengan angka 149.

Terakhir Indonesia pun harus bangga masuk 6 besar yang berhasil melakukan Penyembuhan Baru. Angkanya capai 1.236 dan tertinggi Thailand dengan angka 9.589. Sedangkan, Capaian Vaksin Indonesia berada di urutan 8 dengan rasio 25 persen secara nasional.

Data di atas, menunjukkan suatu prestasi dan kemewahan personalitas kedua menteri Luhut dan Erick Thohir dalam kerja-kerja kerasnya menanggulangi Covid dan kontraksi ekonomi.

Jika kita bandingkan, dengan negara-negara dunia lainnya, masih banyak capaian Vaksinnya hanya berkisar 3 persen warganya.

Rendahnya capaian itu, tak lepas dari tingkat keseriusan Pemerintah masing-masing dalam merumuskan agenda strategi penanggulangan masalah kembar siam ini (Covid-19 dan kontraksi ekonomi).

Kembali ke Indonesia, kecerdasan Luhut dan Erick Thohir tak perlu diragukan lagi dalam menerjemahkan kebijakan Presiden Jokowi di satu sisi dan kerja keras mereka yang diabdikan untuk kepentingan bangsa dan negara pada sisi lain.

Isu Harga PCR dan dosis Vaksin

Heboh bisnis PCR di media, harus cermati secara seksama. Masyarakat harus ekstra hati-hati membaca gorengan pisang yang hampir gosong. Pertanyaannya kemudian, bagaimana munculnya tudingan bisnis PCR dan Vaksin menggelinding?

Perlu diketahui. Vaksin Covid 19 yang diadakan Pemerintah dikelola oleh Biofarma (importir Vaksin, penyedia dan penyalur Vaksin). Biofarma merupakan induk holding Perusahaan Farmasi BUMN.

Sedangkan, Vaksin Gotong Royong yang terdiri dari: Sinovac, Sinopharm, Moderna, Astrazeneca merupakan partisipasi pengusaha yang bertujuan percepatan pemulihan ekonomi, diawali dengan mensukseskan program Vaksinasi bagi karyawannya.

Vaksin Gotong Royong dikelola swasta dalam hal ini, Kamar Dagang Indonesia (Kadin). Kadin yg ingin berpartisipasi bertemu Presiden Jokowi di Istana negara. Partisipasi itu di nilai positif oleh Pemerintah. Bahkan, keikutsertaan Kadin direspon Pengusaha dan UMKM.

Dalam waktu relatif singkat, 7.000 UMKM yang berbadan hukum daftar ikut Vaksinasi Gotong Royong Kadin. Melalui PT Genomic Sodaritas Indonesia (GSI), tatakelola Vaksinasi dilakukan untuk karyawan swasta. Semua yang dilakukan Kadin menggunakan anggaran perusahaan masing-masing. Tidak sedikitpun ada anggaran Pemerintah yang parkir.

PT GSI itu di dalamnya ada sejumlah Perusahaan dan yayasan yang ikut investasi dalam bentuk lembar saham. Misalnya, PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtera. Kedua PT tersebut milik Luhut Binsar Panjaitan.

Selanjutnya, PT Adaro Bangun Negeri merupakan turunan PT Adora Energi, sahamnya dimiliki oleh Erick Thohir. Jika kedua menteri itu awalnya sebagai pengusaha, kemudian menjadi penguasa dipastikan telah menanggalkan vested interestdan urusan bisnisnya.

Itu syarat dan ketentuan berlaku sejak Orde Baru, ketika menjadi pejabat publik. Sebagai menteri tidak serta merta otoritas institusi dimainkan untuk kepentingan berbisnis proyek Pemerintah.

Jangankan menyalahgunakan wewenangnya, harta kekayaannya pun harus dilaporkan ke KPK dan dipantau dari waktu ke waktu cashflownya. Urusan bisnis diserahkan tatakelolanya kepada dirut atau orang yg dipercaya masing-masing pemiliknya.

Business is business yang bertujuan mencari keuntungan. Jadi, wajar jika perusahaan dan yayasan memiliki lembar saham mengharapkan gain, profit dan deviden dari investasinya itu.

Whatever proyek itu dari mana berasal. Yang utama pemilik perusahaan terikat dengan aturan. Prosedur bisnis yang benar, uang dari hasil bisnis yang benar dan membayar pajak yang benar, maka tak ada rambu-rambu larangan yang ditabrak, lalu apa salahnya?

Pembunuhan Kharakter

Terkait isu harga penyediaan alat tes Covid PCR dan antigen yang dinilai mahal oleh UMKM. Nuansa itu muncul dari keluhan dan persaingan usaha. Seolah pemilik perusahaan yang nota bene menteri dituding mendikte harga PCR dan dosis Vaksin.

Tudingan mengeruk keuntungan kemudian berselancar dan ditangkap tangan-tangan jahil. Bahkan, isu itu belakangan bergejolak menjadi konsumsi publik yang diplintir oleh pihak-pihak tertentu. Mereka senang melihat rakyatnya sengsara, dan sengsara melihat rakyat sehat.

Pasalnya, delik aduan pihak-pihak tertentu ke KPK dan BPK tidak didasari temuan data autentik. Mereka tidak paham membaca investasi finansial yang dikelola perusahaan.
Aduan mereka benar-benar tak didasari oleh temuan data yuridis. Yang ada hanya opini clipingdan dugaan bernuansa politis.

Itulah aroma hidden agenda. Jangan sampai syahwat kekuasaan pihak-pihak tertentu seperti Partai Prima, KAMI, dan masyarakat di luar sana yang mengklaim Relawan Jokowi, merobek-robek hasil konstruksi kerja-kerja keras yang tengah dilakukan kedua menteri Menko Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Negara BUMN, Erick Thohir.

Tangan-tangan jahil pun, yang terbiasa meng-obok-obok keadaan Program Vaksinasi Nasional dan membolak-balikkan hati publik lalu melaporkan kedua menteri di atas dengan lampiran cliping media sebagai sebuah kebenaran.

Ujung-ujungnya tiktokan dan mendesak Presiden Jokowi melakukan reshufle kabinet. Itu sama halnya skenario picisan dan manuver politik murahan dalam merebut, mempertahankan dan menjungkirbalikan kekuasaan terhadap kedua menteri itu. Tak diragukan lagi skenario itu by order dan dibelakang ada bohir.

Gelombang isu PCR bak tema yang dibawakan dalam panggung standing comedy. Tak lucu dan penonton tak diwajibkan aplause dengan tontonan gratis dari konsep demokrasi yang cacat sejak lahir.

Jangan pernah percaya sama banalitas elite yang suka goreng pisang sampai gosong. Sudah gosong dibilang semakin enak. Ada cara lain yang lebih elegan jika benar ada aroma bisnis PCR yang dilakukan kedua menteri Luhut dan Erick.

Republik ini punya institusi hukum, lembaga Kepresidenan dan DPR RI yang memiliki otoritas penuh terhadap pejabat publik yang bermain-main di atas penderitaan rakyat.

Sebaliknya, masyarakat pun tak boleh semaunya mengatas namakan demokrasi untuk merusak tatanan ekonomi dan kesehatan yang tengah diperbaiki akibat Pandemi. Apalagi mencemarkan nama baik.

Integritas orang jangan dirusak karena perbedaan visi politik, kepentingan dan urusan berbisnis. Itu pembunuhan karakter.

Reshuffle Kabinet

Sikap diam presiden Jokowi bukan tak peduli lindung. Beliau tahu persis mekanisme penggunaan anggaran dan aliran dana lari kemana. Pemerintah sebagai pengguna anggaran tahu persis penetapan harga alat PCR dan antigen.

Bahkan, partisipasi Kadin dalam ikut serta mensukseskan program Vaksinasi dinilai cara yang efektif dan proses percepatan pemulihan perekonomian nasional.

Tak berlebihan jika partisipasi pengusaha dalam program Vaksinasi berawal dari pertemuan Kadin dan presiden Jokowi di istana. Niat mensukseskan Vaksinasi disambut baik presiden.

Sebagai bentuk tanggungjawab moral pengusaha terhadap bangsa dan negara. Program Vaksinasi nasional, terutama bagi karyawannya. Di tataran operasional deviasi harus dimaklumi.

Bahkan, jika UMKM menilai harga Vaksin Gotong Royong mahal baik Vaksin dan biaya jasa pelayanannya, pemerintah dalam hal ini ketua pelaksana komite penangulangan Covid 19, tak pernah memaksa. Justru di beri opsi, dipersilahkan ikut program vaksinasi gratis yang dilakukan pemerintah.

Harga PCR berikut cairannya dan antigen, awalnya cukup mahal karena alat kedokteran itu impor. Akan tetapi berangsur turun bersamaan turunnya angka pertumbuhan Covid.

Apalagi, produksi massal itu untuk kebutuhan domestik dan ekspor ke negara-negara yang membutuhkan dalam rangka pemulihan ekonomi global.

Maka tak akan ada reshuffle kabinet ketika kinerja berjalan baik sesuai kebijakan dan strategi pemulihan ekonomi dan kesehatan.

Presiden Jokowi tahu persis menteri tengah giat-giatnya bekerja keras menyelamatkan perekonomian nasional dan menurunkan angka pertumbuhan Pandemi.

Walhasil, Presiden menilai dari waktu ke waktu perubahan yang terjadi baik itu perbaikan ekonomi mapun kesehatan masyarakatnya.

Ketika tuntutan orang-orang tertentu minta presiden melakukan reshuffle kabinet dianggap sepi dan hanya isapan jempol belaka. Mengapa?

Dinamika demokrasi tak mengenal batas toleransi dan menerabas jauh dari realitas ketika kepentingan syahwat kekuasaan menggelora.

Maka memperkosa politik dijalan umum pun mereka lakukan. Menyedihkan drama harga PCR picisan. []

* Penulis adalah Peneliti Yp Institute for Fiscal and Monetary Policy

Artikel Asli