Tambang Liar Marak, DPR Dorong Pemerintah Bentuk Ditjen Gakkum

Nasional | rm.id | Published at Kamis, 11 November 2021 - 15:29
Tambang Liar Marak, DPR Dorong Pemerintah Bentuk Ditjen Gakkum

Anggota Komisi VII DPR, Muhammad Nasir mendorong pemerintah membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) untuk mengatasi persoalan tambang liar.

Politisi Partai Demokrat asal Daerah Pemilihan Riau 2 itu mengatakan, penambang liar tidak hanya masuk ke area koridor yang kosong, tetapi jugakonsesi perusahaan. Bahkan, belakangan ini kerap juga terjadi pencurian batu bara dan bijih mineral.

"Kami dapat laporan banyak penambang liar, termasuk batu bara koridor. Saya minta untuk rapat kerja dengan Menteri (ESDM), kita minta dibentuk Ditjen Gakkum untuk menangani pencurian batu," kata Nasir saat rapat dengan Dirjen MinerbaKementerian ESDM, Kamis (11/11).

Salah satu kasus penggangsiran konsesi dialami oleh PT Anzawara Satria, perusahaan batu bara yang terletak di Angsana, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Sejak Juni lalu, area tambang Anzawara diganggu oleh penambang liar.

Pihak perusahaan sudah melaporkan kasus tersebut ke Kementerian ESDM, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Namun hingga kini belum ada kepastian tindak lanjut.

Inti dari laporan kita ke Kapolri dan juga Menko Polhukam adalah meminta agar ada penegakan hukum terhadap para pelaku tambang liar yang terkesan tidak tersentuh hukum di Kalimantan Selatan, ungkapManager External Relation Anzawara, Emma Rivilla.

Saat ini, penambangan ilegal marak terjadi lantaran dipicu harga komoditas yang tengahmelambung. Sebagai gambaran, Harga Batubara Acuan yang dirilis Kementerian ESDM pada November sebesar 215 dolar AS per ton, rekor tertinggi selama puluhan tahun terakhir. [ UMM ]

Artikel Asli