Tahun Depan, Total Dana Kelurahan di Surabaya Mencapai Rp 57,6 M

Nasional | jawapos | Published at Kamis, 11 November 2021 - 12:10
Tahun Depan, Total Dana Kelurahan di Surabaya Mencapai Rp 57,6 M

JawaPos.com Tahun depan, anggaran dana kelurahan (dakel) untuk 154 kelurahan di 31 kecamatan mencapai Rp 57,6 miliar.

Anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya Mochamad Mahmud mengatakan, anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk pemavingan atau pembangunan saluran. Dewan dan pemerintah kota (pemkot) sepakat jika ada pagu untuk membeli delapan item, tutur Mahmud, Kamis (11/11).

Delapan item itu antara lain yakni tenda, kursi lipat, sound system , meja lipat, komputer, printer , LCD projector , hingga seragam. Untuk seragam, kata Mahmud, jenisnya beragam. Salah satunya seragam kader bumantik.

Politikus dari Fraksi Demokrat itu menuturkan, setiap kelurahan menerima anggaran dakel dengan nominal yang tidak sama. Hal itu bergantung dari jumlah RW/RT.

Misalnya, Kecamatan Asemrowo yang terdiri atas tiga kelurahan. Yaitu, Asemrowo, Genting Kalianak, dan Tambak Sarioso. Total anggaran dakel Kecamatan Asemrowo mencapai Rp 737.447.700, terang Mochamad Mahmud.

Dari 31 kecamatan di Surabaya, Asemrowo termasuk kecamatan yang paling rendah menerima dakel. Sementara itu, kecamatan penerima dakel terbesar Kecamatan Tambaksari. Yakni, Rp 3,5 miliar.

Dalam pembagian dakel, untuk 1 RW dengan jumlah kurang dari 10 RT mendapatkan 1 paket (tenda terop, kursi lipat, sound system , meja lipat, komputer, printer, LCD projector , dan seragam).

Nah, apabila 1 RW jumlah RT lebih dari 10, mendapatkan dua paket. Tanpa komputer, LCD proyektor , dan printer . Mengapa komputer kok bukan laptop? Supaya tidak dibawa pulang ke rumah, terang mantan ketua DPRD Surabaya itu.

Anggota Komisi A Fatkur Rohman menjelaskan, anggaran dakel itu merupakan upaya Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bisa sinkron dengan implementasi di bawah (RT/RW hingga masyarakat). Pemulihan ekonomi dan pemberdayaan warga harus terwujud dalam dakel.

Politikus dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengusulkan perlu bimtek pra musbangkel untuk pengurus RW. Hal itu bertujuan untuk keseimbangan antara usul sarana prasaran dan pemberdayaan masyarakat.

Agar saat musbangkel ide yang muncul bisa berimbang. Program pemulihan ekonomi mendapatkan ruang yang cukup di dakel, ujar Fatkur Rohman.

Artikel Asli