Pemerintah Desa di Lobar Diberi Pendampingan Hukum

Nasional | suarantb | Published at Kamis, 11 November 2021 - 05:05
Pemerintah Desa di Lobar Diberi Pendampingan Hukum

Giri Menang (Suara NTB) Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, Drs. Yusuf, SH., turun menyapa desa-desa yang tersebar di 10 kecamatan di wilayah Lombok Barat (Lobar). Pihak Kejari turun dalam rangka menyosialisasikan program pendampingan hukum pemerintah desa. Sekaligus dilakukan penandatanganan kerja sama pendampingan hukum bidang perdata, tata usaha negara, dan pencegahan tindak pidana korupsi antara Kepala Kejari (Kajari) dengan semua kepala desa (Kades) di Lobar.

Kajari mengatakan bahwa kejaksaan membuka ruang seluas-luasnya kepada kepala desa untuk berinteraksi dengan kejaksaan sembari memberikan keyakinan kepada para kepala desa bahwa kehadiran kejaksaan dalam program ini untuk menemani pemerintah desa menjalankan proses pembangunan di desa.

Kejaksaan adalah sahabat desa, jangan ragu untuk datang langsung berkonsultasi dengan kejaksaan atau melalui telepon, silahkan catat nomor kontak ini, ujarnya saat ditemui di kantor Desa Dasan Baru, Rabu, 10 November 2021.

Untuk memudahkan komunikasi langsung dengan Kejari, ia bahkan menyebut nomor kontak HP dan nomor HP pribadinya kepada para Kades. Kemudian dicatat oleh seluruh Kades yang hadir. Yusuf juga mengajak kepala desa untuk lebih serius membangun desa dengan melibatkan partisipasi seluruh komponen masyarakat desa.

Selama ini laporan yang masuk dari masyarakat dan LSM ke kejaksaan karena kurang baiknya komunikasi dan pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, ujarnya.

Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid mendukung kegiatan penandatanganan kerja sama antara Kejari Mataram dengan para kepala desa se-Kecamatan Gunungsari dan Batulayar yang diinisiasi oleh Inspektorat dan Dinas PMD ini. Dia menyebutkan, kegiatan serupa dilakukan bagi semua desa yang ada di 10 kecamatan di Lobar.

Kegiatan ini secara pribadi saya sangat mendukung dan sudah seharusnya para Kepala Desa juga mendukung karena ini manfaatnya justru untuk rekan Kepala Desa, mintanya.

Dikatakan bupati, tujuan diaudit oleh Inspektorat memang untuk mencari kesalahan, tetapi mencari kesalahan untuk diperbaiki bukan untuk dihukum dan bukan untuk dipidanakan. Termasuk di dinas-dinas dan Sekretariat Daerah do bawah Sekretaris Daerah juga diperiksa oleh Inspektorat.

Wakil Bupati Lobar, Hj. Sumiatun yang membuka acara tersebut menyambut baik dan sangat mendukung program pendampingan hukum kepada pemerintah desa, karena bertujuan baik untuk mengedukasi aparatur desa dalam mengelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat secara benar dan akuntabel, berdaya guna dan berhasil guna mensejahterakan masyarakat desa.

Saya tentu sangat mendukung program ini apalagi saat ini masih ditemukan desa yang belum optimal mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, bahkan tidak sedikit desa harus berhadapan dengan hukum karena mengelola pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dengan cara-cara yang tidak tepat, baik dalam tataran proses maupun pengambilan keputusan, jelasnya.

Wabup meyakini permasalahan tersebut terjadi tidak semata karena rendahnya integritas aparatur desa, melainkan karena kurangnya profesionalitas aparatur desa. Hal ini jika dibiarkan akan berdampak kontra produktif terhadap cita-cita hidup berdesa itu sendiri.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Lobar, Heri Ramadan mengatakan, kegiatan sosialisasi program pembinaan dan pendampingan hukum sekaligus dilakukan penandatanganan kerja sama antara pihak Kejari dengan pihak desa.

Intinya mengawal desa supaya tidak salah mengelola DD, supaya tepat guna dan tepat sasaran untuk kemanfaatan Masyarakat desa, jelasnya.

Kegiatan itu dilakukan maraton, dimulai dari desa di wilayah selatan, utara dan tengah.

Kegiatan sosialisasi sekaligus perjanjian kerja sama untuk Sekotong, Lembar, dan Gerung dihadiri Wabup Lobar Hj Sumiatun. Selanjutnya Narmada dan Lingsar juga dihadiri Wabup, kemudian untuk Batulayar dan Gunungsari dihadiri langsung Bupati.

Sedangkan untuk Kediri, Labuapi dan Kuripan yang digelar Rabu, 10 November 2021, bupati diwakili Asisten III, Ilham. Pelaksanaan sosialisasi ini dibagi per wilayah, guna mengindari kerumunan. Program yang diinisiasi PMD, dan Inspektorat bekerjasama dengan Kejari ini jelas dia, tidak bermaksud untuk membela orang salah, namun untuk pencegahan dini.

Efektif berjalan terhitung sejak perjanjian kerja sama ditandangani, teknis bisa pendampingan ke desa, atau desa minta didampingi dan konsultasi, meminta pertimbangan hukum ke Kejari, ujarnya. (her)

Artikel Pemerintah Desa di Lobar Diberi Pendampingan Hukum pertama kali tampil pada SuaraNTB.

Artikel Asli