Politikus Gerindra: Permendikbud PPKS Abaikan Nilai-nilai Agama

Nasional | limapagi.id | Published at Kamis, 11 November 2021 - 11:05
Politikus Gerindra: Permendikbud PPKS Abaikan Nilai-nilai Agama

LIMAPAGI - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi, menuai pro dan kontra.

Anggota Komisi X DPR Himmatul Aliyah mengakui maksud baik Permendikbud yang dikeluarkan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim tersebut. Namun, dia menilai Permendikbud tersebut mengabaikan nilai-nilai agama dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Saya menghargai maksud dikeluarkannya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 sebagai upaya menciptakan kehidupan kampus yang bebas dari kekerasan seksual. Namun, saya berpendapat bahwa Permendikbud ini mengabaikan nilai-nilai agama, kata Himma dalam keterangan yang diterima Limapagi, Kamis 11 November 2021.

Himma berdalih, Undang-Undang dasar 1945 pasal 31 ayat 3 menyebutkan secara eksplisit bahwa sistem pendidikan nasional bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia.

Dia mengakui, Permendikbud ini merujuk sejumlah UU seperti UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang di dalamnya mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan yang menghargai nilai-nilai agama. Namun dia menilai Permendikbud ini justru mengabaikan nilai-nilai agama dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Politikus Partai Gerindra ini menilai, agama telah mengatur mengenai masalah seksual dan melarang terjadinya kekerasan seksual. Menurutnya, Permendikbud justru berpotensi membiarkan aktivitas seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Alih-alih mencegah kekerasan seksual, Permendikbudristek ini justru membiarkan aktivitas seksual di lingkungan kampus yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, ujar Himma.

Himma meminta, segala kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah harus menempatkan kehidupan beragama, termasuk dalam lingkungan pendidikan.

Segala aturan mengenai penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi harus seiring dengan upaya menjaga keluhuran nilai-nilai agama, kata Himma.

Artikel Asli