Soal Penerapan K3RS, RSU Aisyiyah Padang Terima Kunjungan Majelis Kesehatan PP ‘Aisyiyah dan Kesjaor Kemenkes RI

Nasional | minangkabaunews.com | Published at Kamis, 11 November 2021 - 11:15
Soal Penerapan K3RS, RSU Aisyiyah Padang Terima Kunjungan Majelis Kesehatan PP ‘Aisyiyah dan Kesjaor Kemenkes RI

MINANGKABAUNEWS.COM, PADANG Terkait pendampingan implementasi keselamatan dan kesehatan kerja Rumah Sakit dan Kesehatan Kerja, Rumah Sakit Umum Aisyiyah Padang menerima kunjungan Majelis Kesehatan PP Aisyiyah dan Olahraga Ditjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI di Aula rumah sakit setempat, Kamis, (11/11/2021). Hadir Ketua PW Aisyiyah Sumbar Bunda Hj. Meiliarni Rusli, BPH RSU Aisyiyah Padang, Direktur RSU Aisyiyah Padang Selvi. Hadir juga sebagai narasumber Majelis Kesehatan PP Aisyiyah, Dra. Khairunnisa.

Rumah Sakit Umum Aisyiyah Padang sebagai salahsatu dari 100 rumah sakit se-Indonesia yang dinilai dalam penerapan K3RS.

Majelis Kesehatan PP Aisyiyah Khairunnisa mengatakan silahkan isi form asesmen sehanyak 189 item. kalau ada yang perlu diperbaiki segera perbaiki, self asesment akan berakhir dalam bulan November ini. Yang perlu dierahtikan dalan pnerapan K3 adalah kebijakan dan dana dengan zero accident, tegasnya

Pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan peran strategis karyawan di rumah sakit. Zero accident akan meningkatkan citra rumah sakit

Katanya, Sasaran pendampingan K3 dilakukan di 100 rumah sakit pada 10 provinsi se-Indonesia.

Sosialisasi diawali dengan Presentasi hasil self Assesment yang masuk berdasarkan form yang diminta melalui Google Form dari Tim pendampingan implementasi keselamtan dan kesehatan bagi rumah sakit Aisyiyah Padang.

Lanjutnya, dengan meningkatnya pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh masyarakat maka tuntutan pengelolaan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit (K3RS) semakin tinggi.

Sumber Daya Manusia (SDM) Rumah Sakit, pengunjung/ pengantar pasien, pasien dan masyarakat sekitar Rumah Sakit harus mendapatkan perlindungan dari gangguan kesehatan dan kecelakaan kerja, baik sebagai dampak proses kegiatan pemberian pelayanan maupun karena kondisi sarana dan prasarana yang ada di Rumah Sakit yang tidak memenuhi standar.

Pendeteksian dini dalam self-assessment risiko covid-19 diberikan melalui beberapa pertanyaan seputar pemeriksaan kesehatan terhadap gejala-gejala virus menular itu.

Ketika berperilaku K3 dilakukan dalam lingkungan rumah, diharapkan perilaku selamat dan sehat menjadi kebiasaan yang dilakukan secara otomatis, sukarela, dan tanpa harus diperintah atau diawasi oleh orang lain, imbuhnya.

Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Harus ada strukturnya dan orangnya yang menekuni soal K3. Perlu ada kebijakan dalam penerapan K3 secara komprehensif, tuturnya.

Rumah Sakit Dituntut menerapkan K3
Selain dituntut mampu memberikan pelayanan dan pengobatan yang bermutu, Rumah Sakit juga dituntut harus melaksanakan dan mengembangkan program K3 di Rumah Sakit (K3RS) seperti yang tercantum dalam buku Standar Pelayanan Rumah Sakit dan terdapat dalam instrument akreditasi Rumah Sakit.

Dalam Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya pasal 165: Pengelola tempat kerja wajib melakukan segala bentuk upaya kesehatan melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan bagi tenaga kerja. Berdasarkan pasal tersebut maka pengelola tempat kerja di Rumah Sakit mempunyai kewajiban untuk menyehatkan para tenaga kerjanya. Salah satunya adalah melalui upaya kesehatan kerja
disamping keselamatan kerja.

Pemenuhan Terhadap Regulasi K3
Rumah Sakit harus menjamin kesehatan dan keselamatan baik terhadap pasien, penyedia layanan atau pekerja maupun masyarakat sekitar dari berbagai potensi bahaya di Rumah Sakit. Oleh karena itu, Rumah Sakit dituntut untuk melaksanakan Upaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang dilaksanakan secara terintegrasi dan menyeluruh sehingga resiko terjadinya Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan Kecelakaan Akibat Kerja (KAK) di Rumah Sakit dapat dihindari.

Ketua PW Aisyiyah Sumbar, Bunda Meiliarni Rusli mengatakan K3 merupakan kunci penting keberlangsungan managemen rumah sakit dan perlindungan tenaga kesehtan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 makanya Politkehnik Aisyiyah Sumbar memiliki prodi K3.

Kesjaor Kemenkes RI, Dokter Wening Mawanti mengataka Regulasi dengan nama Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit resmi diundangkan pada 5 Januari 2017 lalu. Regulasi ini sekaligus mencabut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1087/MENKES/SK/VIII/2010 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit.

Permenkes No.66 Tahun 2016 memuat panduan yang sangat komprehensif dalam penerapan Sistem Manajemen K3 di rumah sakit. Regulasi ini diwajibkan kepada rumah sakit yaitu yang melaksanakan rawat jalan, rawat inap dan pelayanan gawat darurat. Regulasi ini tidak hanya fokus kepada pasien (patient safety) tapi juga ke seluruh manusia yang ada di rumah sakit seperti sumber daya manusia rumah sakit (pekerja) serta pengunjung. Permenkes 66 Tahun 2016 berfokus pada penerapan yang 8 rencana K3RS yang meliputi: manajemen risiko K3RS, keselamatan dan keamanan di Rumah Sakit, pelayanan Kesehatan Kerja;
pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari aspek keselamatan dan Kesehatan Kerjapencegahan dan pengendalian kebakaran, pengelolaan prasarana Rumah Sakit dari aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja, pengelolaan peralatan medis dari aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja dan kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana.

Bagi praktis keselamatan dan kesehatan kerja, Permenkes 66 Tahun 2016 bisa menjadi sebuah peluang baru mengingat bahwa setiap rumah sakit harus memiliki unit kerja fungsional K3RS dan harus dipimpin oleh orang yang memiliki kualifikasi di bidang K3 sebagaimana disebut dalam Pasal 26 ayat 1.

Ketersediaan APAR dan jalur evakuasi hal yang mendasar dalam penerapan K3RS, tutupnya

Artikel Asli