Pemerintah Dorong Jumlah Vokasi Jenjang Perguruan Tinggi

Nasional | jawapos | Published at Kamis, 11 November 2021 - 09:24
Pemerintah Dorong Jumlah Vokasi Jenjang Perguruan Tinggi

JawaPos.com Dunia pendidikan tinggi di Indonesia saat ini masih didominasi oleh pendidikan profesional. Padahal, era revolusi industri 4.0 menuntut semakin banyak lulusan berketerampilan dari pendidikan vokasi ketimbang tenaga profesional.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa di periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), mestinya jumlah pendidikan vokasi di level pendidikan tinggi diperbanyak.

Yang saya lihat justru sampai sekarang belum ada gerakan yang masif bagaimana merombak format pendidikan tinggi yang sekarang ini terlalu banyak pendidikan profesional akademis untuk kemudian diubah menjadi pendidikan vokasional, kata dia dalam keterangannya, Kamis (11/11).

Muhadjir pun mengurai permasalahan utama dalam dunia pendidikan di Indonesia yakni masih terdapat ketidaksesuaian lulusan SMA/SMK/MA dengan dunia kerja. Isu link and match itu bahkan sudah mulai sejak lama dan belum terselesaikan hingga kini.

Ia menyebut bahwa tidak mungkin kebutuhan lapangan kerja hanya diisi oleh lulusan-lulusan profesional. Sementara lapangan kerja di manapun akan menciptakan hirarki piramida yang pada puncaknya adalah tenaga lulusan profesional.

Di bawahnya mesti diisi oleh tenaga terampil lulusan vokasional. Dan di paling bawah adalah tenaga clerical lulusan SMK. Kalau tenaga profesional banyak sementara tenaga berketerampilan tinggi tidak ada, maka pasti akan disusul dengan pengangguran besar-besaran. Kalau semuanya ingin jadi dokter, maka tidak ada pasien, tuturnya.

Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya keras mereformat pendidikan tinggi menjadi lebih banyak pendidikan vokasi. Satu hal yang juga harus kita perhatikan betul, terutama berkaitan dengan bagaimana para pakar, guru, ataupun dosen kependidikan dapat merumuskan teori-teori pendidikan yang memang applicable untuk Indonesia, pungkas dia.

Artikel Asli