Ketua KPK Firli Bahuri: BUMD Memiliki Kerawanan Tinggi Terjadinya Korupsi

Nasional | limapagi.id | Published at Kamis, 11 November 2021 - 07:30
Ketua KPK Firli Bahuri: BUMD Memiliki Kerawanan Tinggi Terjadinya Korupsi

LIMAPAGI - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, menyoroti banyaknya pejabat negara yang belum melaporkan harta kekayaannya ke KPK atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Firli mencontohkan, ketaatan penyampaian LHKPN di lingkup Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sangat rendah.

"KPK menyatakan lingkup BUMD memiliki kerawanan tinggi terjadinya korupsi," cuit Firli lewat akun Twitter-nya @firlibahuri dikutip Limapagi.id, Kamis, 11 November 2021.

Dia menyampaikan, untuk tahun ini, baru 18,46 persen atau 202 dari 1.094 BUMD yang menyetor LHKPN ke KPK. Padahal, kata Firli, tenggat pelaporan jatuh pada 31 Maret setiap tahunnya.

"Sudah terlewat 7 bulan yang lalu," ucap dia.

Firli melanjutkan, tingginya kerawanan korupsi di BUMD terlihat dari data penanganan perkara yang ditangani KPK pada periode 2004 hingga Maret 2021. Sebanyak 93 dari 1.145 tersangka atau 8,12 persen merupakan jajaran pejabat BUMD.

Data tersebut, kata Firli, menempatkan BUMD sebagai instansi peringkat keempat penyumbang tersangka korupsi terbanyak setelah pemerintah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, dan pemerintah provinsi. Firli menilai, para penyelenggara negara menyadari LHKPN ibarat alat deteksi dini tindak pidana korupsi.

"Maka, tidak salah bila terhadap pejabat yang enggan melapor harta kekayaan, masyarakat berpandangan ada sesuatu yang disembunyikan. Barangkali, itu karena ada hasil korupsi," ujarnya.

Ketidakpatuhan, kata Firli, baru satu masalah. KPK juga sudah mengungkapkan 95 persen data LHKPN tidak akurat. Banyak penyelenggara negara tidak jujur melaporkan harta kekayaan mereka mulai dari tanah, bangunan, rekening bank, sampai investasi lain.

"Sayangnya, belum ada pengaturan penjatuhan sanksi tegas bagi penyelenggara negara yang tidak patuh menyampaikan LHKPN. Demikian pula sanksi bagi mereka yang menyembunyikan kekayaan," ucap Firli.

Firli melanjutkan, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, diperlukan komitmen politik yang kuat di tingkat legislasi. KPK pun mendesak DPR dan pemerintah menggodok aturan sanksi yang dapat memaksa penyelenggara negara patuh melaporkan kekayaan.

Ketentuan itu, lanjut dia, dimasukkan dengan merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Hal ini karena, aturan tersebut hanya mengatur sanksi administratif bagi pejabat yang mangkir melapor kekayaan.

"Sudah saatnya pula menghadirkan aturan pembuktian terbalik bagi penyelenggara negara. Mereka harus bisa membuktikan harta kekayaan yang dimiliki tidak diperoleh dari hasil korupsi. Dengan begitu, pencegahan korupsi baru bisa bertaring," tuturnya.

Artikel Asli