Kembangkan Kasus Angin Prayitno, KPK Tangkap Pegawai Pajak di Sulsel

Nasional | rmol.id | Published at Kamis, 11 November 2021 - 08:17
Kembangkan Kasus Angin Prayitno, KPK Tangkap Pegawai Pajak di Sulsel

RMOL.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap seorang pegawai pajak terkait pengembangan perkara dugaan korupsi perpajakan yang juga menjerat terdakwa Angin Prayitno Aji.

Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan, tim penyidik menangkap seorang pegawai pajak pada Rabu (10/11).

"Penangkapan dilakukan di Sulawesi Selatan," ujar Ali kepada wartawan, Kamis (11/11).

Seorang pegawai pajak tersebut kata Ali, dianggap tidak kooperatif selama proses penyelesaian penyidikan perkara yang saat ini sedang KPK lakukan.

"Hari ini, diagendakan dibawa ke Gedung Merah Putih di Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Perkembangannya akan kami sampaikan," pungkas Ali.

Dua mantan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah didakwa menerima uang sebesar Rp 15 miliar dan 4 juta dolar Singapura dari konsultan pajak tiga perusahaan.

Dakwaan ini dibacakan langsung oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK di sidang perdana terdakwa Angin Prayitno Aji selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (P2) pada DJP periode 2016-2019 dan terdakwa Dadan Ramdani selaku Kepala Sub Direktorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan DJP periode 2016-2019 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu siang (22/9).

"Menerima uang keseluruhannya sebelum Rp 15 miliar dan 4 juta dolar Singapura dari Aulia Imran Magribi dan Ryan Ahmad selaku konsultan pajak PT Gunung Madu Plantations (GMP) dari Veronika Lindawati selaku kuasa PT Bank PAN Indonesia (Panin), dari Agus Susetyo selaku konsultan pajak PT Jhonlin Baratama (JB)," ujar Jaksa Wawan Yunarwanto.

Hadiah tersebut diketahui atau patut diduga diberikan agar terdakwa Angin dan terdakwa Dadan merekayasa hasil penghitungan pajak pada wajib pajak PT GMP untuk tahun pajak 2016, wajib pajak PT Bank Panin tahun pajak 2016, dan wajib pajak PT JB untuk tahun pajak 2016 dan 2017.

Jaksa menjelaskan bahwa, setelah menjabat sebagai Direktur P2, Angin membuat kebijakan untuk mendapatkan keuntungan dari pemeriksaan kepada wajib pajak.

Kemudian, Angin memberitahukan kepada para supervisor tim pemeriksa pajak agar pada saat melaporkan hasil pemeriksaan sekaligus melaporkan fee untuk pejabat struktural (Direktur dan Kasubdit) serta untuk jatah tim pemeriksa pajak. Di mana pembagiannya adalah 50 persen untuk pejabat struktural, sedangkan 50 persen untuk jatah tim pemeriksa.

Dalam rentang waktu Januari 2018 sampai dengan September 2019, Angin bersama-sama Dadan, Wawan Ridwan selaku supervisor, serta tim pemeriksa pajak Alfred Simanjuntak, Yulmanizar dan Febrian telah menerima hadiah berupa uang setelah merekayasa penghitungan pajak PT GMP, PT Bank Panin, dan PT JB.

Atas perbuatannya, Angin dan Dadan didakwa dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHP.

Atau dakwaan Kedua Pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHP. []

Artikel Asli