KPK Tangkap Tersangka Baru Kasus Suap Perpajakan

Nasional | rm.id | Published at Kamis, 11 November 2021 - 08:10
KPK Tangkap Tersangka Baru Kasus Suap Perpajakan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap seorang tersangka dalam pengembangan kasus dugaan suap pemeriksaan pajak yang menjerat dua eks pejabat Ditjen Pajak yakni Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdhani. Tersangka itu, ditangkap di Sulawesi Selatan, pada Rabu (10/11) kemarin.

"Yang bersangkutan kami nilai tidak kooperatif selama proses penyelesaian penyidikan perkara yang saat ini sedang KPK lakukan," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Kamis (11/11).

Ali enggan mengungkapkan nama tersangka itu. Yang pasti, tersangka itu hari ini diagendakan dibawa ke Gedung Merah Putih di Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. "Perkembangannya akan kami sampaikan," tuturnya.

Informasi yang diterima wartawan, tersangka itu adalah Kepala KPP Pratama Bantaeng Sulawesi Selatan-Pemeriksa Pajak Madya, Dit 2 periode 2014-2019, Wawan Ridwan.

Dalam dakwaan Angin dan Dadan, Wawan Ridwan disebut turut menerima suap bersama tiga anggota tim pemeriksa pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak lainnya. Ketiganya yakni Alfred Simanjuntak,Yulmanizar, dan Febrian.

Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani didakwa menerima suap sebesar Rp 15 miliar dan 4 juta dolar Singapura atau setara Rp 42 miliar. Jika dikalkulasikan, total suap yang diduga diterima dua mantan pejabat pajak tersebut sekitar Rp 57 miliar.

Uang dugaan suap Rp 57 miliar tersebut diduga berkaitan dengan pengurusan pajak PT Jhonlin Baratama (JB); PT Bank PAN Indonesia (PANIN); serta PT Gunung Madu Plantations (GMP).

Uang suap sebesar Rp 57 miliar tersebut diterima pejabat pajak dari tiga konsultan dan satu kuasa pajak.

Mereka yakni, Veronika Lindawati selaku kuasa dari PT Bank Panin, Agus Susetyo selaku konsultan pajak PT Jhonlin Baratama. Kemudian, Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Magribi selaku konsultan pajak dari PT Gunung Madu Plantations.

Atas perbuatannya, kedua mantan pejabat pajak tersebut didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. [OKT]

Artikel Asli