DPRD: Aplikasi Solid Dinsos Bogor Belum Bekerja Maksimal

Nasional | republika | Published at Kamis, 11 November 2021 - 07:50
DPRD: Aplikasi Solid Dinsos Bogor Belum Bekerja Maksimal

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Usai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD) 2022 Kota Bogor, DPRD Kota Bogor meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial untuk masyarakat. Sebab sejauh ini aplikasi Sosial Integrasi Data (Solid) milik Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor masih belum bekerja maksimal.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Said Mohammad Mohan, mengatakan hal itu disebabkan karena minimnya sumber daya manusia (SDM) yang mengelola aplikasi tersebut.

Aplikasi Solid sampai hari ini kita belum puas. Sistem bagus tapi SDM tidak mendukung. Dinsos sudah maksimal, nah sekarang tinggal dikembangkan SDM-nya di Kelurahan, kata Mohan, Rabu (10/11).

Tak hanya itu, Mohan juga turut menyoroti pelayanan rumah sakit di Kota Bogor, khususnya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor. Ia meminta agar setelah lonjakan badai pandemi Covid-19 beberapa bulan lalu, RSUD Kota Bogor mulai berbenah diri agar siap menghadapi gelombang berikutnya atau adanya penanganan penyakit lainnya.

Jadi kemarin itu kita kan sudah maksimal sekali ya, RSUD Kota Bogor sudah bagus. Nah sekarang harus ditingkatkan lagi agar tidak kaget nantinya, yang kemarin kita jadikan pelajaran, tegasnya.

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti, menyoroti sektor pendidikan di Kota Bogor. Anggaran sektor pendidikan sendiri di dalam RAPBD 2022 sebesar Rp 491 miliar.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta agar Dinas Pendidikan (Disdik) terus melakukan evaluasi dan pemantauan, terhadap sistem pembelajaran tatap muka (PTM) yang sudah berjalan selama sebulan.

Jangan sampai kita lengah sehingga ada kasus yang muncul. Kami juga akan turut mengawasi sekolah-sekolah agar siswa-siswi bisa belajar dengan tenang, ucap Endah.

Tak hanya itu, masalah tawuran pelajar juga masih menjadi perhatian khusus Komisi IV DPRD Kota Bogor. Dimana kordinasi dengan MKKS, Satgas Pelajar dan Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah II Provinsi Jawa Barat akan terus ditingkatkan agar terjalin komunikasi yang baik.

Tentu target kami adalah Kota Bogor zero tawuran dan menjadi Kota Pendidikan, ujarnya.

Artikel Asli