Bilang Banyak Pejabat Umpetin Harta Pak Firli, Bongkar!

Nasional | rm.id | Published at Kamis, 11 November 2021 - 07:50
Bilang Banyak Pejabat Umpetin Harta Pak Firli, Bongkar!

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mengungkapkan, banyak pejabat yang tidak jujur mengisi laporan kekayaannya karena mau umpetin hartanya. Biar nggak jadi fitnah, bongkar dong pak Firli pejabat yang umpetin hartanya.

Hal tersebut dikatakan Firli di akun Twitter pribadinya: @firlibahuri . Ada 17 poin yang dicuitkan Firli.

Cuitannya diawali tentang mental korup pejabat publik. Dia bilang, penyelenggaraan negara yang bersih tidak bisa dipisahkan dari prinsip keterbukaan.

Dari situ kemudian diatur kewajiban para penyelenggara negara untuk melaporkan kekayaan mereka setiap tahun, cuit Firli seperti dikutip Rakyat Merdeka , kemarin.

Kata Firli, kewajiban penyampaian Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHPKN) telah diatur sejak lebih dari dua dekade lalu. Diawali dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

KPK juga sudah mengungkapkan 95 persen data LHKPN tidak akurat. Banyak penyelenggara negara tidak jujur melaporkan harta kekayaan mereka.

Menurut dia, masih banyak pejabat negara yang menyembunyikan harta kekayaannya. Karena mereka mengetahui, LHKPN ibarat alat deteksi dini tindak pidana korupsi.

Jadi, wajar jika publik beranggapan, mereka menghasilkan kekayaan dengan cara korupsi. Mulai tanah, bangunan, rekening bank, sampai investasi lain, ada saja yang mereka sembunyikan, ungkapnya.

Karena itu, dia menyayangkan belum ada sanksi jika seorang pejabat negara tak jujur dalam menyampaikan LHKPN. Sayangnya, belum ada pengaturan penjatuhan sanksi tegas bagi penyelenggara negara yang tidak patuh menyampaikan #LHKPN. Demikian pula sanksi bagi mereka yang menyembunyikan kekayaan, imbuh dia.

Lantas, Firli menyebut ketidakpatuhan yang dilakukan para pejabat negara bagaikan mental korupsi. Kebiasaan itu harus dihapuskan karena melapor LHKPN itu berfungsi untuk meredam tindakan korup.

Pemecahan persoalan tersebut memerlukan komitmen politik yang kuat di tingkat legislasi! Ketidakpatuhan melaporkan harta kekayaan bagi pejabat publik merupakan salah satu mental korup yang harus dikikis! tegas mantan Kapolda NTB itu.

Lebih lanjut, Firli mendesak DPR membuat peraturan sanksi bagi pejabat negara yang tak patuh melapor harta kekayaan.

Kita mendesak @DPR_RI dan pemerintah menggodok aturan sanksi yang dapat memaksa penyelenggara negara patuh melaporkan kekayaan, tekannya.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengapresiasi pernyataan Firli. Kata dia, Firli semakin garang usai pensiun dari Polri.

Salah satunya ya ini, mengatakan 95 persen pejabat tidak jujur melaporkan hasil kekayaannya, jelas Boyamin kepada Rakyat Merdeka , kemarin.

Diakui Boyamin, hitungan Firli hampir sama dengan hitungannya. Bahkan lebih kecil lagi cuma di kisaran 2 persen pejabat yang jujur.

Dia yakin, Firli mengetahui siapa-siapa saja pejabat nakal yang melaporkan kekayaannya. Karena itu, dia mendesak Firli lebih implementatif mempertanggungjawabkan pernyataannya.

Harus memaksa pejabat itu jujur. Kalau tidak, cari asal-usul kekayaannya. Kalau ketemu, ada tindakan korupsi dan pencucian uang harus diproses hukum, tambah dia.

Di sisi lain, Pengamat Hukum dari Universitas Trisakti Abdul, Fickar Hadjar berharap, Firli jangan hanya omong doang. Seharusnya KPK bertindak refresif ketika menemukan ketidakakuratan LHKPN para pejabat.

Kalau Ketua KPK tahu ada penyimpangan tapi tidak melakukan tindakan, ya sama saja dengan menyetujui. Bahkan lebih jauh bisa disangka sebagai melakukan upaya penyimpangan itu sendiri, tukas Fickar. [UMM]

Artikel Asli