Korupsi Proyek IPDN Sulut, Eks Kepala Divisi Konstruksi Adhi Karya Ditahan KPK

Nasional | limapagi.id | Published at Kamis, 11 November 2021 - 06:30
Korupsi Proyek IPDN Sulut, Eks Kepala Divisi Konstruksi Adhi Karya Ditahan KPK

LIMAPAGI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya Persero Tbk, Dono Purwoko, pada Rabu, 10 November 2021.

Dono ditahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan
konstruksi pembangunan gedung kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Minahasa- Sulawesi Utara (Sulut) pada Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011.

"Setelah memeriksa 113 saksi dan untuk mempercepat proses penyidikan, tim penyidik
melakukan upaya paksa penahanan pada tersangka DP (Dono Purwoko) selama 20 hari pertama," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Karyoto mengatakan, Dono ditahan mulai 10 November 2021 hingga 29 November 2021 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Dono sendiri, kata Karyoto, telah ditetapkan sebagai tersangka pada 2018.

Karyoto menyampaikan, sebelumnya KPK juga telah menetapkan dua tersangka. Mereka adalah Duddy Jocom selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
(AKPA) dan Adi Wibowo selaku Kepala Divisi Gedung atau Kepala Divisi I PT Waskita Karya.

Karyoto menjelaskan, kasus ini bermula saat diadakan pertemuan terkait adanya rencana pengadaan dan pekerjaan pembangunan gedung kampus IPDN di beberapa lokasi di Indonesia yang salah satunya di Kabupaten Minahasa, Sulut, pada awal 2010.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Kemendagri, perusahaan konsultan, dan perusahaan kontraktor yang salah satunya adalah Adhi Karya. Pertemuan lanjutan beberapa kali dilaksanakan di kantor Adhi Karya yang juga dihadiri pihak Kemendagri untuk membahas lebih rinci terkait proses lelang.

"Hasil dari pertemuan tersebut kemudian disepakati bahwa pengerjaan proyek pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kampus IPDN di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, akan dilaksanakan oleh PT AK (Adhi Karya) disertai adanya komitmen berupa pemberian sejumlah uang dalam bentuk fee proyek," ungkap Karyoto.

Fee itu, kata Karyoto, akan diberikan pihak Kemendagri yang dimasukan dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Kampus IPDN di Sulut tahun anggaran 2011.

Pemberian fee proyek tersebut kemudian disetujui oleh Dono Purwoko. Perintah untuk memberikan fee itu juga dicantumkan dalam surat penawaran Adhi Karya.

"Sekitar Desember 2011, tersangka DP (Dono Purwoko) diduga mengajukan pembayaran pelaksanaan pekerjaan mencapai 100 persen kepada DJ (Duddy Jocom), di mana progres pekerjaan baru terlaksana 89 persen," ucapnya.

Setelah itu, Duddy pun menindaklanjutinya dengan memerintahkan panitia penerima barang menandatangani berita acara serah terima barang yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Karyoto berujar, kurun November 2011 hingga April 2012, Dono diduga telah menyerahkan sejumlah uang dari Adhi Karya kepada Duddy sebagai imbalan fee atas dilaksanakannya proyek dimaksud.

"Akibat perbuatan tersangka DP (Dono Purwoko) dan kawan-kawan, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar sejumlah Rp19,7 miliar dari nilai kontrak sebesar Rp124 Miliar," ujar Karyoto.

Atas perbuatannya, Dono disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Artikel Asli