Perkara Korupsi Izin Ekspor Benur Biar Kapok! Hukuman Edhy Prabowo Diperberat

Nasional | rm.id | Published at Kamis, 11 November 2021 - 07:15
Perkara Korupsi Izin Ekspor Benur Biar Kapok! Hukuman Edhy Prabowo Diperberat

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding yang diajukan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Majelis hakim banding justru memperberat hukuman politisi Partai Gerindra itu. Dari semula 5 tahun penjara menjadi 9 tahun penjara. Sementara denda yang dijatuhkan tetap sama, yakni Rp 400 juta.

Dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan, demikian amar putusan banding.

Dalam putusannya, majelis hakim Pengadilan Tinggi menyatakan Edhy terbukti menerima suap Rp 25,7 miliar terkait penerbitan izin ekspor benih bening lobster (BBL) atau benur.

Majelis hakim banding juga menyatakan Edhy tetap harus membayar uang pengganti Rp 9,6 miliar dan 77.000 dolar Amerika. Namun pidana penggantinya ditambah berat, dari 2 tahun menjadi 3 tahun penjara.

Hukuman itu baru bisa diterapkan jika harta benda Edhy yang disita dan dilelang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak cukup untuk membayar uang pengganti.

Sementara terkait hukuman pencabutan hak politik, masih sama dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Yakni 3 tahun, sejak selesai menjalani hukuman.

Sebelumnya Edhy Prabowo mengajukan upaya hukum banding atas vonis lima tahun penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor) Jakarta.

Pengacara Edhy, Soesilo Aribowo mengatakan, pihaknya mengajukan banding lantaran ada dissenting opinion atau beda pendapat dalam putusan.

Dissenting opinion disampaikan, Hakim Anggota I Suparman Nyompa yang menilai Edhy hanya terbukti bersalah melanggar Pasal 11 UU Tipikor.

Sementara hakim lainnya berpendapat perbuatan Edhy memenuhi unsur tindak pidana Pasal 12 huruf a UU Tipikor. Kalau harus menghukum Pak Edhy (harusnya) Pasal 11, kata Soesilo.

Ancaman pidana dalam Pasal 11 yakni pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta.

Sedangkan ancaman pidana Pasal 12 yakni pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Pada sidang pembacaan vonis perkara Edhy Prabowo, hakim Suparman Nyompa menyampaikan dissenting opinion . Ia menilai Edhy seharusnya dijatuhi vonis melanggar Pasal 11 UU Tipikor.

Alasannya, Edhy tidak mengetahui uang 77 ribu dolar Amerika yang diterima Staf Khususnya, Safri. Uang itu dari Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP).

Hakim Suparman memaparkan, dalam sidang tidak terungkap Edhy mengarahkan anak buahnya untuk menerima suap atau meminta uang dari pengusaha eksportir benur.

Selain itu, menurut hakim Suparman, Safri terbukti tidak menyerahkan uang kepada Edhy. Melainkan ke Amiril Mukminin, sekretaris pribadi Edhy.

Alasan lainnya, Edhy tidak menandatangani izin ekspor dan budidaya benur PT DPPP.

Meski begitu, anggota majelis lain berpendapat berbeda. Edhy tetap dijerat Pasal 12 huruf a dan divonis 5 tahun penjara, denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan.

Majelis hakim menyatakan Edhy menerima uang suap sebesar 77 ribu dolar Amerika dari Direktur PT DPPP, Suharjito. Selain itu, Edhy juga menerima uang keuntungan sebesar Rp 24 miliar dari PT Aero Citra Kargo terkait ekspor benur. [BYU]

Artikel Asli