Loading...
Loading…
Terungkap Di Sidang Korupsi Proyek KPK Cabut Penghargaan Gratifikasi Nurdin Abdullah

Terungkap Di Sidang Korupsi Proyek KPK Cabut Penghargaan Gratifikasi Nurdin Abdullah

Nasional | rm.id | Minggu, 07 November 2021 - 07:15

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencabut surat penghargaan yang pernah diberikannya kepada Nurdin Abdullah.

Pencabutan dilakukan lantaran Gubernur Sulawesi Selatan itu tertangkap tangan melakukan korupsi proyek.

Hal ini terungkap dalam sidangperkara Nurdin. Jaksa KPK Asri Irwan mengungkapkan Nurdin pernah mendapat penghargaan karena melaporkan gratifikasi. Tentunya kami cabut (penghargaan) karena perbuatannya kontradiktif, kata Asri.

Penghargaan diberikan karena Nurdin sempat melaporkan penerimaan karangan bunga pada saat pernikahan anaknya tahun 2019. Karangan bunga itu ditaksir bernilai Rp 50 juta.

Meski nilainya kecil, saat itu KPK menilai Nurdin pantas mendapat penghargaan. Belakangan terkuak, mantan Bupati Bantaeng itu menerima uang lebih besar.

Uang itu berasal dari kontraktor yang dimenangkan Nurdin dalam lelang proyek. Gratifikasi ini justru tidak dilaporkan Nurdin kepada KPK. Alasannya, uang itu untuk sumbangan masjid, kata Asri.

Ia mengatakan, pencabutan penghargaan ini menjadi pertimbangan jaksa untuk menuntut hukuman berat bagi Nurdin. Apalagi, Nurdin mengajak anak buahnya melakukan korupsi.

Salah satunya mantan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sulsel, Sari Pudjiastuti.

Asri mengutarakan, Sari mengaku diminta Nurdin mengurus proyek penunjukan langsung. Nurdin meminta agar penggarap proyek membayar fee .

Uang yang terkumpul kemudian dibagi-bagi. Mulai dari protokol, ajudan, pekerja taman, tukang masak dan pegawai lainnya di rumah dinas gubernur.

Padahal Nurdin ini selalu mewanti-wanti anggotanya supaya jangan tergoda, jangan terima fee . Di satu sisi, malah mengajak anggotanya untuk menerima, kata Asri.

Sementara pada sidang pemeriksaan terdakwa, Nurdin berdalih uang dari para kontraktor merupakan donasi. Kalau untuk pribadi saya, tentu saya laporkan (ke KPK), kelitnya.

Nurdin mengakui pemberian proyek kepada rekanan merupakan bentuk balas budi. Lantaran mereka sempat membantu Nurdin menjadi Gubernur Sulawesi Selatan.

Saya sampaikan ini sekarang relawan-relawan pada nuntut (balas budi) juga, ungkapnya.

Nurdin lalu memerintahkan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel Edy Rahmat memberikan paket-paket proyek penunjukan langsung (PL) ke relawan yang sebagian merupakan kontraktor kecil.

Pada sidang ini, Nurdin Abdullah didakwa menerima suap dan gratifikasi. Suap dari Agung Sucipto, pemilik PT Agung Perdana Bulukumba sebesar 150 ribu dolar Singapura dan Rp 2,5 miliar.

Sementara gratifikasi Rp 6.587.600.000 dan 200 ribu dolar Singapura berasal dari sejumlah kontraktor proyek Pemprov Sulsel. Di antaranya dari pemilik PT Gangking Raya dan CV Michella, Robert Wijoyo; pemilik PT Mega Bintang Utama dan PT Bumi Ambalat, Nuwardi Bin Pakku alias H Momo; dari Komisaris PT Karya Pare Sejahtera, Fery Tanriady dan dari pemilik PT Lompulle, Haeruddin. [BYU]

Original Source

Topik Menarik