Data KPAI Bocor, Anggota DPD Bilang Ini Masalah Serius

Nasional | jawapos | Published at Sabtu, 23 Oktober 2021 - 19:05
Data KPAI Bocor, Anggota DPD Bilang Ini Masalah Serius

JawaPos.com-Beberapa hari lalu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengakui, telah terjadi pencurian database KPAI. Menanggapi hal itu, Anggota Komite I DPD Abdul Rachman Thaha angkat bicara.

Menurut dia, berdasar studi yang dilakukan di beberapa negara, pihaknya memperoleh pelajaran penting. Intinya, risiko siber tidak lagi sebatas masalah keamanan informasi.

Dia mengatakan, keamanan siber bukan lagi urusan satu unit kerja tertentu. Masalah keamanan siber, termasuk keamanan basis data, telah menembus seluruh departemen dan fungsi organisasi.

"Dari situlah saya tandaskan bahwa seluruh kementerian dan lembaga negara harus sangat serius memperhatikan masalah risiko siber ini," ucap Abdul Rachman Thaha.

Dengan cara pandang seperti itu, lanjut dia, soal kebocoran data KPAI, patut diperiksa seberapa jauh Ketua KPAI punya pemahaman tentang kerahasiaan data di kantornya. "Seperti apa langkah-langkah yang sudah dilakukannya guna menjaga data itu," papar Abdul Rachman Thaha.

Menurut dia, apabila ketua KPAI lalai dan tidak pernah melakukan langkah pengamanan apa pun terhadap basis data mereka, boleh jadi ketua KPAI belum memiliki trait kepemimpinan yang memadai pada masa serba teknologi siber seperti sekarang. Apalagi jika taken for granted atau sengaja mengecilkan nilai keseriusan pemeliharaan data.

"Jajaran petinggi KPAI harus buka suara, data apa yang dicuri peretas. Juga, apa keseriusan dampak akibat porak-porandanya sistem keamanan siber KPAI tersebut. Masyarakat harus diberi tahu agar bisa mengambil langkah antisipasi," ucap Abdul Rachman Thaha.

Dia menambahkan, ketika UU Perlindungan Anak memuat pasal bahwa KPAI dapat menegur kementerian, pihaknya tidak menemukan ketentuan bahwa kementerian terkait pun dapat menegur KPAI. Padahal, kebocoran data itu sama sekali tidak patut dipandang enteng.

"Terbersit pemikiran saya bahwa jangan-jangan Dewan Etik KPAI perlu diaktifkan lagi. Bahkan karena UU menetapkan adanya sanksi pidana bagi pengekspos data sensitif tentang anak, patut ditinjau seberapa jauh mekanisme pidana juga relevan dijalankan sebagai respons atas situasi yang memalukan sekaligus mencemaskan di KPAI ini," kata Abdul Rachman Thaha.

Menurut dia, kejadian yang dialami KPAI menambah panjang kasus kebocoran data di kementerian dan lembaga. Padahal seharusnya keamanan dan kerahasiaan data warga dijamin pemerintah.

"Kerja lembaga-lembaga intelijen dalam menyikapi skandal-skandal kebocoran data siber yang seharusnya confidential, saya pertanyakan," ucap Abdul Rachman Thaha.

Artikel Asli