Sandiaga Ingin Desa Cikakak Jadi Destinasi Kelas Dunia

republika | Nasional | Published at Kamis, 14 Oktober 2021 - 14:51
Sandiaga Ingin Desa Cikakak Jadi Destinasi Kelas Dunia

REPUBLIKA.CO.ID, BANYUMAS -- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menginginkan Desa Wisata Cikakak di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menjadi destinasi berkelas dunia.

"Keberpihakan kita dengan program andalan desa wisata untuk menghadirkan kesejahteraan masyarakat, terbukanya lapangan kerja, dan transformasi Desa Wisata Cikakak menjadi destinasi berkelas nasional, internasional, mungkin juga destinasi berkelas dunia," kata Menparekraf SandiagaUno saat mengunjungi Desa Wisata Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas.

Menurut dia, Desa Wisata Cikakak memiliki fenomena yang sama dengan Sangeh, Bali, dan memiliki beberapa produk ekonomi kreatif yang punya potensi besar.

"Seperti wajik ketek (kudapan yang terbuat dari ketela tekong khas Desa Cikakak) yang tadi kita coba. Tadi juga ada beberapa program ekonomi kreatif, batik, Insya Allah nanti kita kerjasamakan," kata dia.

Hal itu, kata dia,terkait permintaan Bupati Banyumas Achmad Husein untuk membawa investor infrastruktur. Dia mengatakan pihaknya akan melakukan riset terkait dengan keberadaan Masjid Saka Tunggal di Desa Wisata Cikakak yang konon dibangun pada tahun 1288.

"Kalau betul (dibangun) 1288, ini berarti lebih tua dari Masjid Demak. Ini berarti juga menjadi destinasi wisata religi," katanya.

Menparekraf juga mengakui para pelaku wisata dalam dua tahun terakhir tidak merasakan kunjungan wisatawan akibat adanya pandemi Covid-19. Kehadirannya disebut sebagai apresiasi kepada Bupati Banyumas atas kepemimpinannya dalam mengendalikan Covid-19.

"Kita harapkan dengan Covid-19 yang semakin terkendali, wisatawan Nusantara, malah mungkin wisatawan mancanegara bisa datang ke Desa Wisata Cikakak," kata dia.

Terkait batik, dia mengharapkan motif batik "Ngapak Cikakak" bisa jauh lebih dikenal serta menjadi suvenir untuk membuka lapangan usaha dan lapangan kerja bagi ibu-ibu anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) maupun Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Artikel Asli