19 Negara Boleh Masuk Bali-Kepri

jawapos | Nasional | Published at Kamis, 14 Oktober 2021 - 12:46
19 Negara Boleh Masuk Bali-Kepri

PHRI Berharap Syarat Kedatangan Wisman Dipermudah

JawaPos.com Mulai hari ini penerbangan internasional diizinkan mendarat di Bali. Namun, tidak semua negara mendapat izin landing. Pemerintah membatasi izin hanya untuk 19 negara.

Meski demikian, masih dibutuhkan waktu hingga wisatawan pertama menjejakkan kaki di Pulau Dewata.

VP Corporate Secretary Angkasa Pura I Handy Heryudhitiawan mengungkapkan, hingga tadi malam (pukul 20.39 WIB/21.39 Wita), Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, belum menerima jadwal penerbangan komersial yang akan landing hari ini. Kami berharap pengumuman dibukanya kunjungan wisatawan asing bisa mendatangkan penerbangan komersial, kata Handy kepada Jawa Pos .

Kemarin (13/10) Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan pembukaan pintu kunjungan wisata bagi turis asing dari 19 negara (lihat grafis). Hal tersebut disampaikan Luhut dalam rapat koordinasi virtual di Jakarta. Sesuai arahan presiden, kami memberikan izin kepada 19 negara untuk bisa melakukan perjalanan menuju Bali dan Kepulauan Riau, ujar Luhut.

Luhut mengatakan, pemberian izin kepada 19 negara itu bukan tanpa alasan. Negara-negara tersebut dipilih sesuai dengan standar Badan Kesehatan Dunia (WHO) karena angka kasus konfirmasi Covid-19 mereka berada pada level 1 dan 2 dengan positivity rate yang rendah. Wisatawan dari 19 negara yang boleh masuk ke Indonesia itu hanya berlaku khusus untuk penerbangan langsung ke Bali dan Kepulauan Riau (Kepri).

Luhut menyatakan, semua jenis pelaku perjalanan dari 19 negara tersebut dapat masuk ke Bali dan Kepri selama mengikuti persyaratan sebelum (pre-departure) dan saat kedatangan (on arrival) yang telah ditetapkan pemerintah. Beberapa persyaratan itu, antara lain, melampirkan bukti sudah melakukan vaksinasi dua kali dengan waktu minimal 14 hari sebelum keberangkatan yang dibuat dalam bahasa Inggris. Selain itu, harus memiliki hasil RT-PCR negatif dalam kurun waktu 3 x 24 jam.

Sementara itu, semua negara lain (termasuk di luar 19 negara) tetap dapat masuk ke Indonesia melalui Jakarta atau Manado. Namun, mereka harus mengikuti ketentuan karantina dan testing. Lama karantina lima hari dan itu tidak hanya berlaku di Bali atau Kepri, tetapi juga pintu masuk lainnya, baik udara, darat, maupun laut, dan berlaku bagi semua jenis pelaku perjalanan seperti PMI, TKA, ASN, dan WNI/WNA umum, terang Luhut.

Selama karantina berlangsung di Bali dan Kepri, WNA/WNI yang masuk Indonesia tidak diperbolehkan keluar dari kamar/vila privat/kapal (live on board) sampai masa karantina berakhir. Pada hari keempat karantina, yang bersangkutan harus melakukan pemeriksaan PCR lagi.

Luhut menerangkan, biaya karantina ditanggung mandiri oleh wisman. Tidak ada yang dibiayai pemerintah. Karena itu, sebelum boarding menuju Bali atau Kepri, mereka harus menunjukkan bukti booking hotel, vila, atau kapal, jelasnya. Selain itu, sebelum kedatangan, pelaku perjalanan internasional ke Bali dan Kepri harus memiliki asuransi kesehatan dengan nilai pertanggungan minimal setara Rp 1 miliar dan mencakup pembiayaan penanganan Covid-19.

Luhut juga berpesan kepada Kemenkes, Kemenlu, Kemenhub, Kemenparekraf, BNPB, gubernur, Pangdam, dan Kapolda Bali untuk berkoordinasi serta menyelesaikan persiapan teknis kedatangan perjalanan internasional ke Bali. Selanjutnya, segera diterbitkan pula surat edaran (SE) oleh BNPB yang mengatur lebih detail tentang regulasi perjalanan internasional tersebut, ungkapnya.

Suasana di Bandara Ngurah Rai. Hari ini penerbangan internasional melalui bandara tersebut akan dibuka. (HUMAS ANGKASA PURA I)

Sementara itu, Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati mengatakan, kendati penerbangan internasional hari ini dibuka, wisatawan tidak akan langsung datang membanjiri Bali. Diperkirakan, dibutuhkan waktu mingguan hingga bulanan sampai ada turis asing yang datang.

Dari sisi penerbangan saja, misalnya, kepastian aturan sangat diperlukan. Sebab, penerbangan hanya bisa bergerak apabila ada kepastian tanggal tertentu. Jika tanggal sudah pasti, maskapai bisa menjual tiket. Baru sebulan kemudian ada penerbangan kunjungan wisata ke Bali. Sampai hari ini saya belum mendapatkan laporan ada pesawat internasional akan mendarat di Bali. Jadi, saya kira butuh waktu. Mungkin charter flight akan duluan datang, jelasnya.

Tjok Oka menyatakan, pemprov telah melakukan berbagai persiapan. Baik saat di bandara maupun tempat-tempat akomodasi. Sejauh ini memang ada beberapa persoalan yang sifatnya masih sangat dinamis. Misalnya, alur pemeriksaan PCR. Saat simulasi pertama, kata Oka, hasil PCR di bandara bisa keluar hanya dalam waktu satu jam. Dengan demikian, wisatawan cukup ditahan satu jam di bandara. Namun, ternyata ditemukan PCR satu jam itu tidak standar dan tidak bisa dipakai. Harus empat jam. Pola kita berubah lagi, jelasnya. Hal itu menyisakan beberapa pertanyaan. Misalnya, apakah wisatawan akan ditahan selama empat jam di bandara. Atau, apakah ada namanya hotel transisi. Atau, hotel isolasi. Sebab, di sana nanti dipecah yang positif akan masuk ke ruang isolasi dan yang negatif masuk ke tempat karantina, katanya.

Hingga kemarin, Pemprov Bali telah menyiapkan 35 hotel isolasi. Jika masih kurang, ada 55 hotel lagi yang mengajukan diri untuk menjadi tempat isolasi. Hotel yang ditunjuk harus punya akses berbeda antara tamu isolasi dan tamu reguler. Selain itu, pengelola hotel harus memiliki MoU atau kesepakatan dengan RS terdekat. Namun, ada juga wacana bahwa hotel isolasi hanya khusus pasien isolasi. Tidak boleh terima tamu reguler, jelasnya.

Sementara itu, pelaku usaha menanggapi positif pembukaan kembali Bali dan Kepri untuk wisman. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan, pembukaan Bali ditunggu-tunggu sektor perhotelan dan restoran. Sebab, Bali merupakan destinasi yang kontribusi wismannya sangat signifikan. Biasanya sebelum Covid-19 bisa 67 juta wisman per tahun. Bisa menyumbangkan 70 persen okupansi pada hotel-hotel di Bali, ujar Maulana kepada Jawa Pos kemarin (13/10).

Dia membenarkan, meskipun Bali dibuka per hari ini (14/10), dampak terhadap demand tidak akan langsung terjadi secara instan. Karena perjalanan wisman ini kan jauh. Mereka butuh travel plan, butuh melengkapi persyaratan, biaya, dan segala macam, katanya.

Sejauh ini, lanjut dia, okupansi hotel di Bali cukup terpuruk. Pelonggaran mobilitas domestik memang cukup membantu mengangkat okupansi perhotelan di Bali. Tapi, hanya bisa maksimal 30 persen. Dengan pelonggaran wisman, kita berharap bisa nambah 10 persen okupansi. Itu sudah lumayan, bebernya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Pauline Suharno mengamini bahwa kembali dibukanya Bali untuk wisman bisa menjadi momentum yang baik bagi dunia pariwisata. Astindo ingin menegaskan bahwa pembukaan bandara harus dibarengi dengan koordinasi yang baik antara pemerintah dan stakeholder lain, termasuk dengan travel agent dan industri airlines. Supaya kita bisa maksimal mendukung pembukaan Bali dengan sales dan marketing effort . Untuk airlines, mereka kan perlu waktu buat atur skedul, jualan tiket, dan sebagainya, beber Pauline kepada Jawa Pos .

Dia menyebutkan, idealnya 12 minggu sebelum Bali dibuka, pemerintah mengumumkan peraturan-peraturan yang sudah tetap. Dengan begitu, stakeholder-stakeholder bisa promosi dan menawarkan paket wisata. Sampai saat ini banyak (wisman, Red) yang menunjukkan minat untuk atur travel plan ke Indonesia. Tapi, kita belum berani jualan karena juknis belum jelas, urainya.

Penerbitan Visa

Menteri hukum dan hak asasi manusia (Menkum HAM) telah menerbitkan aturan teknis pemberian visa kepada orang asing yang berkunjung ke Indonesia. Aturan itu tertuang dalam Keputusan Menkum HAM No M.HH-02.GR.01.05/2021 tentang Jenis Kegiatan Orang Asing dalam Rangka Pemberian Visa Selama Penanganan Penyebaran Virus Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Di kepmen itu, Menkum HAM menetapkan sejumlah kegiatan yang dapat diberi izin visa. Antara lain, kegiatan wisata, pembuatan film, hingga mengikuti pendidikan. Kepmen ini mengubah lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.GR.01.05/2021 tentang Jenis Kegiatan Orang Asing dalam Rangka Pemberian Visa Selama Masa Penanganan Penyebaran Virus Corona 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, bunyi kepmen tersebut. Kepmen terkait pemberian visa itu sebelumnya ditandatangani Menkum HAM pada 22 September lalu.

Sementara itu, para pelaku usaha pariwisata di Bali berharap pemerintah tidak memberikan syarat yang terlalu berat kepada para wisman. Untuk awal pembukaan, mestinya wisatawan tak perlu dipersulit. Mereka perlu diberi kenyamanan meski tetap harus menerapkan protokol kesehatan (prokes) dengan ketat.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Badung I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya menilai persyaratan bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali akan menjadi pertimbangan dan evaluasi. Dia lantas membandingkan dengan Thailand, Dubai, Sri Lanka, Turki, dan negara lain yang tidak menerapkan syarat karantina. Yang ada hanya syarat untuk tes PCR. Jadi, sebelum berangkat, mereka tes swab PCR dulu dan hasilnya harus negatif. Setelah tiba di negara tujuan, misalnya Thailand, mereka dicek lagi. Kalau hasil tes PCR negatif, ya mereka bisa jalan-jalan. Tidak perlu karantina lagi, bebernya.

Dia menyadari, pemerintah sangat berhati-hati membuka keran pariwisata. Kalau karantina lima hari dan wisatawan libur hanya seminggu, saya rasa Bali belum menjadi pertimbangan (untuk dikunjungi, Red). Sebab, destinasi wisata di negara lain tidak perlu karantina, terangnya.

Informasi yang dia terima dari rekanan bisnisnya, seandainya karantina hanya tiga hari, ada kemungkinan wisman siap. Jadi, selama tiga hari mereka menggunakan fasilitas hotel karantina dan hari keempat hingga keenam mereka jalan-jalan. Kemudian hari ketujuh mereka balik dan kita tes lagi. Kalau hasilnya negatif, mereka bisa berangkat. Jadi, datangnya sehat, pulangnya juga sehat. Itu harapan kita, jelasnya.

Dia juga menanggapi syarat wisman harus memiliki asuransi kesehatan dengan nilai pertanggungan minimal Rp 1 miliar dan mencakup penanganan Covid-19. Menurut Suryanegara, hal itu bisa menjadi kendala. Asuransi kan ada tahapannya. Jadi, terserah mereka mau kelas I, II, III, atau kelas premium, terserah wisatawan. Kita tidak bisa menentukan. Kalau mereka satu keluarga, itu berapa totalnya. Tentu harus dikaji kembali dan dievaluasi kembali, terangnya.

Artikel Asli