Kinerja Polisi Jadi Sorotan, SETARA Pertanyakan Konsep Presisi Polri

limapagi.id | Nasional | Published at Kamis, 14 Oktober 2021 - 11:43
Kinerja Polisi Jadi Sorotan, SETARA Pertanyakan Konsep Presisi Polri

LIMAPAGI - SETARA Institute kembali menyoroti kinerja aparat kepolisian Tanah Air yang akhir-akhir ini dianggap buruk. Salah satu kontroversi penanganan kasus dugaan pencabulan di Luwu Timur, Sulawesi Selatan hingga melahirkan tagar #PercumaLaporPolisi yang viral di media sosial Twitter.

Terbaru, citra Polri kembali tercoreng dengan viralnya video kekerasan aparat Kepolisian dalam penanganan massa demonstrasi yang terjadi di depan kantor Bupati Tangerang, Provinsi Banten, Rabu, 13 Oktober 2021.

Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute, Ikhsan Yosarie mengatakan, tindakan aparat terhadap massa aksi tersebut jelas tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat ditolerir.

Menurutnya, tindakan oknum aparat tersebut jelas mencerminkan dehumanisasi terhadap massa demonstrasi, yang hak-haknya di jamin oleh konstitusi.

Itu hanya salah satu contoh dari berbagai tindak kekerasan aparat dalam setiap penanganan demonstrasi. Hal ini menunjukkan minimnya implementasi konsep Presisi Polri di lapangan, terutama oleh anggota-anggota. Polri yang humanis sama sekali tidak tercermin dalam tindakan-tindakan demikian, kata Ikhsan melalui keterangan tertulisnya, Kamis, 14 Oktober 2021.

Berkaca dari kasus tersebut, Ikhsan menegaskan, Kapolri semestinya melakukan evaluasi terkait visi Presisi (prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan) Polri terhadap berbagai jajarannya di daerah. Termasuk merancang indikator-indikator terukur yang wajib dipedomani oleh setiap anggota Polri.

Dia juga menekankan, tindakan kekerasan aparat yang terlihat jelas dalam video yang telah beredar jangan sampai direduksi hanya dengan video-video yang memperlihatkan kondisi korban yang telah atau masih baik-baik saja.

Pasalnya, selain rentan di rekayasa dan penuh tekanan, Ikhsan menilai, model penyelesaian tersebut juga melahirkan impunitas aparat dan menihilkan pertanggungjawaban.

Cara-cara konvensional menutupi praktik kekerasan seperti ini hanya menimbulkan kecaman lanjutan dari publik dan sama sekali tidak menyelesaikan masalah, ujarnya.

Ikhsan mengmbau, selain menindak dan menghukum pelaku kekerasan, Kapolri seharusnya memberikan sanksi kepada Kapolres Kabupaten Tangerang sesuai derajat kelalaiannya.

Jika perlu copot dari jabatan agar menjadi preseden dan efek jera bagi pimpinan-pimpinan Kepolisian daerah yang tidak tegas mendisiplinkan anggota-anggotanya dalam bertugas, tuturnya.

Artikel Asli