PTUN Menangkan Universitas Teknokrat, Ini Tanggapan Kuasa Hukum Rektor UTI dan LBH Bandarlampung

lampung.rilis.id | Nasional | Published at Kamis, 14 Oktober 2021 - 11:30
PTUN Menangkan Universitas Teknokrat, Ini Tanggapan Kuasa Hukum Rektor UTI dan LBH Bandarlampung

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandarlampung menolak gugatan yang diajukan tiga mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia (UTI) pada Rabu (13/10/2021).

Diketahui, tiga mahasiswa menggugat Rektor UTI karena mendapat sanksi berupa skorsing dan dropout (DO).

Menanggapi putusan itu, kuasa hukum Rektor UTI, Ahmad Fatoni mengatakan keputusan majelis hakim sudah tepat. Bahkan sedari awal, ia yakin gugatan para mahasiswa terhadap kliennya tidak akan terbukti.

"Kami bersyukur atas putusan tersebut, artinya keadilan itu ada dan masih memihak klien kami. Dalam fakta persidangan semua dalil yang diajukan oleh mahasiswa tidak terbukti, salah satunya tuduhan terhadap klien kami menerbitkan SK pemberhentian dan skorsing kepada mahasiswa melalui whatsapp adalah tidak benar," kata Ahmad dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/10/2021).

Bahwa dalam fakta persidangan, saksi-saksi juga telah menjelaskan bahwa benar penggugat mendirikan bangunan semi permanen yang digunakan untuk berkumpul sampai larut malam.

"Karena hal tersebut mengganggu masyarakat setempat, sehingga masyarakat melalui Linmas melaporkan kepada RT dan kelurahan yang menyebabkan klien kami, kampus Universitas Teknokrat Indonesia mendapatkan surat peringatan dari pihak kelurahan," ujarnya.

Menurutnya, Rektor UTI telah mencoba melakukan pendekatan persuasif kepada para penggugat dan telah mencoba memanggil mereka untuk klarifikasi, namun penggugat tidak hadir.

Senat fakultas dan universitas kemudian melakukan rapat hingga membentuk tim untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut. Perbuatan para pengguat juga melanggar aturan kampus, baik kode etik mahasiswa ataupun peraturan rektor.

"Sekarang kita sudah lihat putusan perkara ini telah di periksa oleh majelis hakim dan hasilnya gugatan mahasiswa tidak terbukti dan ditolak, jadi berdasarkan putusan pengadilan terbukti sudah secara sah dan meyakinkan perbuatan yang dilakukan oleh penggugat memang melanggar peraturan yang ada di kampus serta melanggar kode etik mahasiswa," tambahnya.

Menurut dia, hal ini menjadi pelajaran untuk mahasiswa karena setiap kampus ada aturan yang mesti ditaati, tidak ada kebebasan yang tanpa batas.

"Sampaikanlah kebebasan berekspresi pada saluran saluran yang tepat, apalagi Universitas Teknokrat Indonesia telah menyediakan Pusat Kegiatan Mahasiswa yang di sana banyak organisasi kemahasiswaan untuk menuangkan ide-ide dan belajar berorganisasi yang baik dan benar," tambahnya.

"Semoga menjadi pelajaran untuk kedepannya mahasiswa tersebut dalam hal ini penggugat," pungkasnya.

Sementara itu, kuasa hukum penggugat dari LBH Bandarlampung, Mohammad Prabunatagama mempertanyakan ketaatan administrasi dari PTUN Bandarlampung.

Ia menyayangkan putusan PTUN Bandarlampung yang dirasa belum menelurkan suatu putusan yang berkeadilan bagi para mahasiswa yang memperjuangkan hak dasarnya untuk memperoleh pendidikan.

"Kami YLBHI-LBH Bandar Lampung sebagai pihak yang concern terhadap proses penegakan hukum dan HAM sekaligus kuasa kukum para penggugat berpendapat bahwa seharusnya PTUN Bandarlampung sebagai peradilan administrasi seharusnya taat admintrasi dan menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud," katanya.

Pihaknya akan menempuh upaya hukum terhadap putusan tersebut demi terwujudnya keadilan di masyarakat.

"Maka putusan sebagaimana dimaksud patut diduga cacat adminsitrasi," ujarnya. (*)

Artikel Asli