PKS soal Megawati Jadi Dewan Pengarah BRIN: Buka Peluang Politisasi Dunia Riset

limapagi.id | Nasional | Published at Kamis, 14 Oktober 2021 - 01:50
PKS soal Megawati Jadi Dewan Pengarah BRIN: Buka Peluang Politisasi Dunia Riset

LIMAPAGI - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR, Mulyanto meminta pemerintah untuk tidak mempolitisasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Menurut Mulyanto pelantikan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan pengarah BRIN membuka peluang politisasi di dunia riset nasional.

"Dengan kondisi ini, menurut saya, terbuka lebar peluang politisasi riset. Apalagi Ketua Dewan pengarah BRIN memiliki kewenangan yang lumayan besar, termasuk membentuk satuan tugas khusus," ujar Mulyanto dalam keterangan tertulis, Kamis 14 Oktober 2021.

Menurut Mulyanto, saat ini adalah titik krusial intervensi ideologi-politik di dunia riset dan inovasi.

Hal ini tercermin dari ditetapkannya Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) secara ex-officio sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, ujar Mulyanto.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Tugas Megawati tertuang dalam Perpres No 33/2021.

Dewan Pengarah bertugas memberikan arahan kepada kepala BRIN terkait perumusan kebijakan, penyelenggaraan penelitian, , pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi, dan inovasi menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.

Megawati selaku Ketua Dewan Pengarah, punya wewenang memberikan arahan, evaluasi, persetujuan, atau rekomendasi kebijakan. Dia pun dalam keadaan tertentu bisa membentuk satgas khusus.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Megawati bakal dibantu staf khusus paling banyak empat orang. Megawati juga diberikan honorium dan fasilitas berupa biaya perjalanan dinas

Artikel Asli