Jokowi Lantik Megawati Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Ini Kata PKS

limapagi.id | Nasional | Published at Kamis, 14 Oktober 2021 - 03:05
Jokowi Lantik Megawati Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Ini Kata PKS

LIMAPAGI - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, DPR RI, Mulyanto menilai Presiden Joko Widodo tak mendengarkan masukan para ahli terkait posisi Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Mulyanto menjelaskan para ahli sudah minta Jokowi agar meninjau ulang kebijakan menjadikan Anggota Dewan Pengarah BPIP secara ex-officio sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan politisasi riset di dalam BRIN.

Ternyata Presiden Joko Widodo tidak memperhatikan masukan para ahli tersebut dan tetap melantik Ketua Dewan Pengarah BRIN dari Dewan Pengarah BPIP, ujar Mulyanto dalam keterangan tertulis, Kamis, 14 Oktober 2021.

Anggota Komisi VII DPR, itu menilai pemerintah memaksakan diri, karena keterkaitan riset dan inovasi terpaut jauh dengan BPIP

Mulyanto menyinggung soal peringkat inovasi Indonesia dalam laporan Global Innovation Index tahun 2021 (GII) yang semakin merosot. Posisi Indonesia bertengger pada peringkat ke-87 dari 132 negara.

Selain itu tugas-fungsi BRIN yang campur aduk sebagai pelaksana sekaligus sebagai penetap kebijakan riset dan inovasi, bahkan juga menjalankan fungsi penyelenggaraan ketenaganukliran serta keantariksaan.

"Dengan masalah yang besar dan mendasar itu saya pesimis konsolidasi kelembagaan ini berjalan baik," tegas Mulyanto.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Tugas Megawati tertuang dalam Perpres No 33/2021.

Dewan Pengarah bertugas memberikan arahan kepada kepala BRIN terkait perumusan kebijakan, penyelenggaraan penelitian, , pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi, dan inovasi menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.

Megawati selaku Ketua Dewan Pengarah, punya wewenang memberikan arahan, evaluasi, persetujuan, atau rekomendasi kebijakan. Dia pun dalam keadaan tertentu bisa membentuk satgas khusus.

Artikel Asli