Soal Polisi Banting Mahasiswa saat Unjuk Rasa, Ini Kata Anggota DPD

jawapos | Nasional | Published at Kamis, 14 Oktober 2021 - 10:20
Soal Polisi Banting Mahasiswa saat Unjuk Rasa, Ini Kata Anggota DPD

JawaPos.com Anggota Komite I DPD Abdul Rachman Thaha menanggapi aksi oknum polisi yang membanting mahasiswa saat pengamanan unjuk rasa di depan Kantor Pemkab Tangerang.

Menurut dia, kabar positif datang dari kasus smackdown di Tangerang Selatan, Polri berjanji memberikan tindakan tegas terhadap personelnya yang melakukan aksi membanting mahasiswa tersebut.

Mari kita tidak nihilkan kerja-kerja kebaikan polisi. Polri sejak dulu berupaya meyakinkan publik bahwa mereka telah melakukan kerja-kerja penegakan hukum atas berbagai peristiwa di tengah masyarakat, ujar Abdul Rachman Thaha.

Namun, lanjut dia, bisa dibilang sangat sedikit orang yang tahu tentang bagaimana Polri menjatuhkan sanksi dan memberlakukan hukum kepada para personelnya yang mencederai masyarakat dan bertindak tidak profesional lainnya.

Kesanggupan untuk mengenakan sanksi, lalu menyampaikannya ke publik, saya nilai sebagai cara membangun budaya akuntabilitas di lingkungan Polri. Tiga nilai dalam budaya akuntabilitas yang terefleksikan dari penjatuhan sanksi itu adalah integritas, responsibilitas, dan transparansi, papar Abdul Rachman Thaha.

Menurut dia, penyikapan yang bisa dilakukan tidak sebatas di lingkungan organisasi semata. Mekanisme hukum formil pun bisa diselenggarakan untuk memaksimalkan akuntabilitas kepolisian tersebut.

Pastinya, perlu disisir kasus demi kasus, agar tidak setiap misconduct oleh personel Polri ditangani secara pidana, tutur Abdul Rachman Thaha.

Dia menilai, pengenaan sanksi bagi personel merupakan langkah yang sangat baik yang dilakukan Polri.

Saya menantikan adanya data lengkap dari Polri tentang bagaimana pendisiplinan dan pemidanaan itu telah dilakukan secara internal. Ketersediaan data tentang hal itu tidak semestinya dipublikasikan secara insidental sebagai respons atas kegemparan di publik, ucap Abdul Rachman Thaha.

Dia menambahkan, Polri tidak usah khawatir bahwa data semacam itu akan mendelegitimasi institusi. Justru ketersediaan data, lanjut dia, sebagai refleksi kejujuran (transparansi) institusi Polri, akan meyakinkan masyarakat tentang kesanggupan korps Tribrata menjadi agen perubahan sosial.

Polisi tidak hanya menegakkan hukum di masyarakat, tapi juga menegakkan hukum di jajarannya sendiri, kata Abdul Rachman Thaha.

Abdul Rachman Thaha mengaku mendengar kabar bahwa personel yang membanting mahasiswa melakukan itu secara refleks. Pengakuan tersebut, kata dia, justru memunculkan pertanyaan bagaimana sesungguhnya program diklat bagi personel Brimob.

Refleks mengindikasikan bahwa penggunaan kekerasan mengabaikan tata urutan (prosedur) penanganan yang semestinya. Alhamdulillah, mahasiswa itu masih hidup dan relatif sehat. Dibanting keras dengan risiko mencederai tulang punggung dan bagian kepala, di mata saya sangat mengerikan. Kelumpuhan, gegar otak, koma, itulah yang sempat saya bayangkan, papar Abdul Rachman Thaha.

Refleks juga menggambarkan lemahnya kontrol emosi personel bersangkutan, tambah dia.

Abdul Rachman Thaha mengingatkan Polri agar selalu meng- upgrade kurikulum diklat personelnya. Jangan sampai, sadar tak sadar, ketegasan ekstra yang Polri lakukan sebagai respons terhadap situasi pandemi juga meluber ke pola-pola pengamanan aksi penyampaian aspirasi.

Tak dapat disangkal, demi menghentikan pandemi jangan sampai mengekang demokrasi, ucap Abdul Rachman Thaha.

Artikel Asli