Ini Hasil Survei, Bukan Hoaks Rakyat Butuh Suplemen, Nggak Butuh Amandemen

rm.id | Nasional | Published at Kamis, 14 Oktober 2021 - 08:15
Ini Hasil Survei, Bukan Hoaks Rakyat Butuh Suplemen, Nggak Butuh Amandemen

Para pejabat dan politisi yang sangat ngebet ingin melakukan amandemen UUD 1945 sudah selayaknya membaca laporan survei yang dirilis Indikator Politik Indonesia (IPI).

Menurut lembaga survei top Tanah Air yang digawangi Burhanuddin Muhtadi PhD ini, mayoritas rakyat saat ini menyatakan nggak butuh amandemen. Rakyat kebanyakan justru lagi butuh suplemen karena ekonominya ambruk diterkam Corona.

Amandemen dan kondisi ekonomi ini, jadi dua poin menarik dari hasil survei yang dipaparkan IPI dalam diskusi publik yang digelar Fraksi Nasdem MPR, kemarin. Paparan hasil survei disampaikan langsung Direktur Eksekutif IPI, Burhanuddin Muhtadi.

Survei IPI ini dilakukan 2-7 September 2021 dengan jumlah responden 1.200, yang tersebar di 34 provinsi. Metode wawancara dengan random sampling. Tingkat kesalahan atau margin of error plus minus 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Terkait kondisi ekonomi, Burhanuddin dalam paparannya menuturkan, saat ini kondisi ekonomi rumah tangga menurun dibanding tahun lalu. 38,9 persen responden mengaku lebih buruk. 2,5 persen lainnya mengaku, kondisinya lebih parah: jauh lebih buruk.

Jika ditotal, ada sekitar 41,4 persen atau mayoritas responden mengaku, ekonominya sedang tidak baik-baik saja. Kondisi ini dialami masyarakat setelah hampir 2 tahun dihajar pandemi Corona. Kondisi ini jadi pertanda, kalau saat ini rakyat butuh suplemen untuk kembali membangkitkan ekonomi keluarganya.

Kendati demikian, responden yang merasa ekonominya lebih buruk saat ini trennya mengalami penurunan. Puncaknya terjadi di bulan Mei 2020 yang mencapai 83,7 persen, terus menurun hingga separuhnya di bulan September tahun 2021, yakni 41,4 persen.

Tergantung kita cara memandangnya, kata Burhanuddin sambil menyebut cara pandang dengan analogi gelas setengah kosong dan gelas setengah penuh.

Jika dilihat dari sudut pandang gelas setengah kosong, lanjut Burhanuddin, masih banyak yang mengatakan ekonomi rumah tangga keluarga Indonesia secara umum memburuk, ketimbang yang mengatakan membaik. Tapi, kalau dilihat dari sudut gelas setengah penuh, tren perburukan ekonomi rumah tangga secara overtime mengalami penurunan secara signifikan.

Itu kondisi ekonomi. Bagaimana soal amandemen? Dalam surveinya, Burhanuddin menyebut, penolakan terhadap rencana MPR untuk melakukan amandemen UUD 1945 cukup besar di masyarakat. Baik di masyarakat kalangan elit, maupun masyarakat dari kelas bawah. 88 persen responden mengatakan UUD 1945 merupakan dasar negara yang paling sesuai untuk Indonesia. Hanya 6,7 persen yang mengatakan tidak sesuai. Sisanya 5,3 persen tidak menjawab.

Bahkan, 49,1 persen responden secara tegas menyebutkan bahwa UUD 1945 tidak boleh diubah sama sekali. Hanya 28,2 persen yang bisa berkompromi: beberapa pasal boleh diubah untuk menyesuaikan perkembangan kebutuhan bangsa.

Ada pula yang membolehkan seluruh pasal di UUD 1945 diubah. Tapi jumlahnya minoritas, hanya 13,8 persen. Sisanya, 8,9 persen tak tahu dan tak menjawab.

Survei kemudian menanyakan pada responden apakah saat ini adalah waktu yang tepat dilakukan amandemen. Untuk mengetahui hasil ini, responden kemudian dibagi dalam dua golongan. Pertama, publik umum, dan kedua, kelompok elite, yang terdiri dari akademikus, aktivis NGO, anggota organisasi masyarakat, hingga tokoh agama.

Dari hasil survei itu, sebanyak 28,1 persen responden elite menyatakan sudah saatnya amandemen dilakukan. Sementara dari publik sebanyak 18,8 persen.

Sedangkan yang menyatakan belum saatnya dilakukan amandemen sebanyak 69 persen dari elite, dan 55 persen dari publik. Responden yang menjawab tak tahu/tak jawab: 2,9 persen dari elit dan 26,2 persen dari publik.

Yang mengatakan sudah saatnya dilakukan amandemen itu sedikit. Sebagian besar mengatakan belum saatnya (dilakukan amandemen), kata Burhanuddi. Mereka memandang UUD 1945 bukan kitab suci dan bisa untuk diamandemen, tapi saat survei dilakukan, elite lebih konklusif mengatakan belum saatnya, sambungnya.

Menurut dia, ada banyak jenis alasan dari responden yang menyatakan tak setuju amandemen. Paling banyak dari responden elite menilai belum ada alasan mendesak untuk melakukan amandemen. Sedangkan responden publik mayoritas menilai UUD saat ini sudah sesuai dengan kondisi bangsa.

Selain masyarakat umum, survei yang menyoal rencana amandemen UUD 1945 juga melibatkan responden elit, yakni pemuka opini nasional sebanyak 313 orang yang tersebar di 16 wilayah Indonesia. Wawancara responden elit ini dilakukan secara tatap muka dan virtual lewat aplikasi zoom sejak tanggal 1 hingga 30 September 2021.

Ketua Fraksi NasDem di MPR Taufik Basari selaku tuan rumah acara ini, cukup terkejut dengan paparan hasil survei IPI itu.

Padahal saat ini, eskalasi soal amandemen telah meningkat setelah Ketua MPR Bambang Soesatyo menyampaikan langsung rencana tersebut, Agustus lalu.

Taufik tidak menampik, amandemen UUD memang bukan hal yang tabu. Tapi, harus jelas dulu apa alasan kuat yang melandasinya. Karena UUD 1945 itu, kata dia, adalah hukum yang fundamental. Sehingga revisinya berbeda dengan Undang-Undang biasa.

Jika ada ide gagasan itu, lantas apa sebenarnya yang dimaui masyarakat? Karena kita tidak ingin gagasan tentang amandemen UUD 1945 itu hanya sekadar menjadi gagasan dan kepentingannya elit, kata Taufik.

Di luar diskusi, politisi senior PDIP, Hendrawan Supratikno tak mempermasalahkan hasil survei yang menyebut mayoritas publik menolak amandemen. Sebagai partai yang mendukung dilakukannya amandemen, tentunya PDIP, akan menjadikan hasil survei itu sebagai bahan diskusi.

Pasti survei seperti itu kami perhatikan ya, kata Hendrawan, dalam perbincangan dengan Rakyat Merdeka , tadi malam.

Namun, ia meyakini responden survei belum tentu sepenuhnya terinformasi dengan baik terkait apa saja yang menjadi pertimbangan amandemen terbatas itu diusulkan. Misalnya, terkait usulan dimasukkannya PPHN (Pokok-Pokok Haluan Negara).

Apakah respondennya well-informed atau tidak. Toh banyak orang yang gak paham tentang PPHN. Bahkan banyak anggota DPR sendiri banyak yang tidak dapat menjelaskan duduk perkara itu, kata anggota Komisi XI DPR ini.

Menurutnya, PPHN sangat diperlukan keberadaannya. Namun, ada yang berpendapat cukup dimasukkan lewat Undang-Undang biasa yang disepakati oleh pemerintah dan DPR. Tapi, ada juga yang mengusulkan akan ditetapkan lewat TAP MPR, hingga mengharuskan amandemen.

PPHN itu dibutuhkan. Karena negara tanpa PPHN itu ibarat kapal tanpa kompas, jelas politisi berlatar belakang akademisi ini .

Namun demikian, partainya, kata Hendrawan, juga tidak ingin tergopoh-gopoh amandemen itu dilakukan. Selain karena faktor situasi pandemi Covid-19, juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

Sekjen sudah menyampaikan secara terbuka, untuk slowing-down . Tidak terburu-buru dan tidak tergopoh-gopoh, tandasnya.

Ketua MPR Bambang Soesatyo yang dikonfirmasi tadi malam belum merespons survei tersebut. Meskipun pertanyaan yang dikirimkan via WhatsApp sudah dicentang biru, atau sudah dibaca.

Namun sebelumnya, politisi Partai Beringin yang karib disapa Bamsoet ini, belum mau surut terkait amandemen ini. Ia menargetkan akan merampungkannya sebelum masa jabatannya berakhir.

Harapan saya, di akhir jabatan nanti hasilnya bukan rekomendasi untuk periode yang akan datang, tekadnya, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (11/10). [SAR]

Artikel Asli