Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN Dan BPIP Mega Double Job

rm.id | Nasional | Published at Kamis, 14 Oktober 2021 - 07:30
Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN Dan BPIP Mega Double Job

Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri kini punya dua kerjaan sekaligus di pemerintahan. Kemarin, Ketua Umum PDIP itu, dilantik Presiden Jokowi menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sebelumnya, Ibu Banteng ini juga dipercaya menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Pelantikan Mega sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN ini, digelar di Istana Negara, Jakarta. Mega hadir dengan setelah baju kebaya berwarna coklat muda dan selendang warna biru pirus atau tosca.

Mega tidak sendiri. Ada 10 orang yang masuk dalam susunan Dewan Pengarah ikut dilantik dengan protokol kesehatan (prokes) ketat. Nama mereka tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2021 yang berlaku mulai 12 Oktober 2021.

Namun, satu di antaranya, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku Wakil Ketua Dewan Pengarah, tidak hadir langsung dalam pelantikan itu, karena sedang berada di Washington DC, mengikuti pertemuan tahunan Bank Dunia.

Selain Menkeu, Wakil Ketua Dewan Pengarah BRIN juga diisi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas yakni Suharso Monoarfa. Sementara posisi Sekretaris dipegang Sudhamek Agung Waspodo Sunyoto. Seorang pengusaha yang juga anggota Dewan Pengarah BPIP.

Anggotanya ada 6 orang. Rata-rata adalah ilmuwan dan guru besar. Yakni Emil Salim yang dikenal sebagai ahli ekonomi, Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) I Gede Wenten, Ahli Informasi Teknologi Marsudi Wahyu Kisworo, dan Ilmuwan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidroelektrik Tri Mumpuni.

Dua anggota lainnya beralmamater Universitas Gadjah Mada (UGM). Yaitu Guru Besar Adi Utarini dan Pakar Hukum dan Perundangan Bambang Kesowo.

Pengucapan sumpah Mega Cs dimulai sekitar pukul setengah 2 siang. Dipimpin langsung Jokowi.

Penunjukan Mega selaku Ketua Dewan Pengarah BRIN ini jadi sorotan. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai, selain faktor double job , ia juga khawatir Dewan Pengarah badan riset diketuai politisi. "Jadi banyak nuansa politisnya," kata Trubus, kemarin.

Memang, kata dia, penunjukan Mega itu sah-sah saja, jika berpedoman pada Perpres Nomor 78 Tahun 2021 Tentang BRIN. "Pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa ketua Dewan Pengarah adalah ex-officio ketua Dewan Pengarah BPIP. Otomatis pengangkatannya jadi legal," jelasnya.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto memberikan pembelaan. Kata dia, keputusan Presiden Jokowi menunjuk Mega sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN sudah tepat. Meskipun sebelumnya Mega sudah menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP.

"Karena riset dan inovasi harus digerakkan oleh ideologi bangsa agar Indonesia benar-benar berdaulat, berdikari, dan bangga dengan jati diri kebudayaannya, kata Hasto dalam keterangannya, kemarin.

Lagi pula, selama ini Mega disebut konsisten menyuarakan pentingnya penguasaan ilmu-ilmu dasar, riset, dan inovasi, serta terus memperjuangkan peningkatan anggaran penelitian 5 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Sebelumnya, Jokowi sudah membubarkan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dan memasukkan fungsinya ke dalam Kementerian Pendidikan (Kemendikbud). BRIN, lembaga riset yang sebelumnya melekat pada Kemenristek, diubah menjadi badan otonom.

Jokowi juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dalam Pasal 5 disebutkan, susunan organisasi BRIN terdiri atas Dewan Pengarah dan Pelaksana. [SAR]

Artikel Asli