Dengar Keluhan Rakyat Rachmat Gobel Minta Kredit Macet Di Bawah Rp 10 Juta Diputihkan...

rm.id | Nasional | Published at Kamis, 14 Oktober 2021 - 07:15
Dengar Keluhan Rakyat Rachmat Gobel Minta Kredit Macet Di Bawah Rp 10 Juta Diputihkan...

Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel mengusulkan agar kredit macet usaha mikro di bawah Rp 10 juta diputihkan saja.

Setiap bertemu rakyat, itu yang dikeluhkan. Akibat pandemi Covid-19 banyak usaha yang tutup, sehingga tak bisa bayar pinjaman, kata Gobel, kemarin.

Hal itu disampaikan Gobel saat berdialog dengan petani di Kabupaten Gorontalo. Usul itu dia kemukakan langsung kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.

Gobel dan Wimboh menghadiri kegiatan kelompok tani dan koperasi petani yang mendapat bantuan dari perbankan.

Gobel mengatakan, hal itu juga menjadi pembicaraan sejumlah anggota DPR. Karenanya, dia berharap hal tersebut menjadi perhatian OJK dan pemerintah.

Akibat kredit macet, katanya, para petani dan pelaku usaha mikro dan kecil juga mengalami kesulitan untuk mendapat fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR), karena masuk dalam daftar Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Istilah SLIK ini merupakan pengganti istilah BI Checking , karena pengawasan perbankan kini berada di OJK, bukan lagi di Bank Indonesia (BI).

Menurut Gobel, akibat pandemi Covid-19 maupun akibat terkena musibah, banyak pelaku usaha mikro masuk dalam daftar SLIK. Karena itu, mereka tak bisa lagi mendapatkan pinjaman dari perbankan.

Dalam kondisi begitu, mereka lari ke rentenir dan pinjaman online (pinjol) ilegal yang bunganya sangat mencekik. Mereka jadi makin miskin, katanya.

Padahal, menurut Gobel, Presiden Jokowi sangat peduli untuk memberantas kemiskinan dan memperkuat UMKM.

Kita harus ada solusi nyata untuk menghapus kemiskinan. Kita juga harus memiliki visi yang sama bahwa UMKM harus kuat. Karena UMKM itu menyerap tenaga kerja yang besar dan juga fondasi ekonomi nasional, katanya.

Selain itu, Gobel juga mengingatkan agar perbankan melakukan pembinaan kepada UMKM agar usahanya sehat dan kualitas produk usahanya juga bagus.

Jadi jangan hanya memberikan kredit, tapi juga membina skill mereka, katanya.

Pembinaan itu, lanjut dia, termasuk kemampuan UMKM untuk memasuki ekonomi digital. Selain itu, produk UMKM juga harus bisa menjadi produk global.

Menanggapi hal tersebut, Wimboh Santoso mengatakan, hal itu sebetulnya menjadi perhatian semua pihak.

Kalau buat bank swasta prosesnya sederhana, tapi bagi bank negara menjadi rumit karena sudah isu legal, katanya.

Karena itu terikat pada undang-undang keuangan negara. Dan ini menjadi kerugian negara. Jadi, aturannya dihapus dulu dari undang-undang, katanya.

Namun, Wimboh mengusulkan, bahwa sebetulnya bisa mendapat top up kredit jika usaha mikro terkena dampak pandemi Covid 19 atau bencana.

Menurut Wimboh, untuk KUR, pemerintah juga telah memberikan subsidi bunga pinjaman sebesar 6 persen. Selain itu, juga ada subsidi bunga pinjaman 3 persen untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Gobel menambahkan, UMKM itu bukan cuma pedagang dan industri rumah tangga, juga termasuk pertanian dan perikanan.

Mereka petani pejuang. Pejuang pangan. Mereka adalah local investor, katanya.

Menurut Gobel, petani adalah aset nasional. Mereka telah menjaga kehormatan bangsa dengan menyediakan pangan untuk bangsa. [KAL]

Artikel Asli