Loading...
Loading…
Gegara Urusan Demokrat Bikin Kawan jadi Lawan

Gegara Urusan Demokrat Bikin Kawan jadi Lawan

Nasional | wartaekonomi | Senin, 11 Oktober 2021 - 16:00

Gara-gara urusan Demokrat, Yusril Ihza Mahendra yang selama ini dikenal berkawan baik dengan Hamdan Zoelva, bakal saling berhadapan. Yusril membela Demokrat dari kubu Moeldoko. Sementara Hamdan jadi pembela Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono. Yusril vs Hamdan, dari kawan kini menjadi lawan.

Demi melawan Moeldoko cs di pengadilan, Partai Demokrat di bawah komando AHY, menunjuk Hamdan Zoelva sebagai kuasa hukumnya. Dengan menjadi kuasa hukum Demokrat AHY, Hamdan tentunya bakal berhadapan dengan Yusril Ihza Mahendra yang merupakan kuasa hukum dari Moeldoko cs.

Padahal selama ini, Hamdan dan Yusril merupakan kawan baik. Keduanya sama-sama berasal dari PBB. Bahkan, Hamdan pernah jadi staf khusus Yusril kala menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara di era pertama kepemimpinan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan, Yusril pernah menjadi co-promotor saat Hamdan mengambil gelar doktor di Universitas Padjajaran.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menegaskan, ada 3 alasan kenapa pihaknya menunjuk eks Ketua Mahkamah Konstitusi itu sebagai kuasa hukum. Pertama, kapasitas dan kapabilitas selaku ahli hukum sangat teruji. Bahkan pernah menjadi ketua MK.

Kedua, kredibilitas dan integritas Hamdan tetap terjaga sampai dengan sekarang. Ketiga, memiliki idealisme yang sama dengan Demokrat. Yakni, hukum harus menjadi panglima di negeri ini, kebenaran dan keadilan harus tetap tegak di negeri ini, tidak tunduk oleh kuasa uang maupun intimidasi kekuasaan.

Nasib demokrasi pun tergantung oleh penegakan hukum di negeri ini. Karena itu, kami berjuang bersama untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di negeri ini. Di antaranya untuk merawat demokrasi di Indonesia, pungkas Herzaky

Sementara itu, Hamdan yang kini berstatus sebagai kuasa hukum Demokrat kubu AHY langsung melemparkan sindiran kepada Yusril. Kata dia, gugatan Yusril yang mewakili Moeldoko ke Mahkamah Agung terkait judicial review (JR) AD/ART Partai Demokrat, sangat aneh.

Karena pihak yang dijadikan termohon dalam JR adalah Menteri Hukum dan HAM, bukan Demokrat. Padahal, pihak yang harus sering didengar keterangannya dalam uji formil dan materil itu, seharunya pihak yang membuat peraturan. Karenanya, ia memohon kepada Mahkamah Agung (MA) agar menjadi pihak terkait dalam perkara, dengan alasan mereka merasa sebagai pihak yang signifikan dimintai keterangan soal pembuatan AD/ART.

Tak hanya materi gugatan, Hamdan juga menyindir Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat yang memilih Moeldoko sebagai ketua umum, merupakan acara kerumunan. Alasannya, berdasarkan saksi fakta, tidak ada peserta KLB Deli Serdang memiliki Surat Keputusan (SK) ihwal status kepesertaan yang sah.

Padahal, untuk menggelar KLB, ada tata cara yang harus dilengkapi. Salah satunya adalah peserta KLB harus quorum. Saya menganggap itu adalah kumpulan kerumunan, karena kongres itu ada tata caranya, memenuhi quorum apa tidak, sindirnya.

Apa tanggapan Yusril? Menteri Kehakiman era Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri itu, menyambut baik Hamdan sebagai kuasa hukum dari kubu lawan. Meskipun punya kedekatan, Yusril mengaku siap berhadapan dengan Hamdan di persidangan nanti. Ini jeruk makan jeruk, canda Yusril.

Sebagai sahabat, Yusril menganggap Hamdan sebagai orang profesional dan objektif. Pikirannya jernih dan jauh dari sikap emosional, tidak cengengesan untuk urusan hukum. Dia lantas menyindir para anak buah AHY yang kerap menyerangnya.

Menangani kasus hukum tapi jor-joran bikin manuver politik, hantam sana hantam sini seperti pakai jurus dewa mabuk dalam dunia persilatan. Karena itu, saya gembira mendengar Hamdan jadi lawyer pihak sana, kata Yusril.

Dalam perkara itu, Yusril yakin Hamdan akan bersikap profesional. Saya kira sebagai akademisi hukum dan mantan hakim dan Ketua MK, Hamdan akan melakukan tugas profesionalnya sebagai advokat yang mumpuni, kata Yusril.

Terkait penilaian Hamdan soal gugatannya disebut aneh, Yusril bilang, itu pendapat seorang kuasa hukum dari kubu lawan. Kalau analisisnya sambil lalu, tentu terlihat aneh. Tetapi kalau dianalisis dalam-dalam, justru sebaliknya, tidak ada yang aneh. Yang aneh justru sikap DPP Demokrat sendiri. Yang kami uji bukan AD/ART PD ketika berdiri, tetapi AD perubahan tahun 2020, terang Yusril.

Kata dia, AD perubahan itu bukan produk partai manapun, termasuk Demokrat. Setelah Undang-Undang Parpol, yang berwenang mengubah AD/ART adalah lembaga tertinggi dalam struktur partai tersebut. Sementara di Demokrat, lembaga tertinggi adalah kongres. AD perubahan Demokrat Tahun 2020 bukan produk DPP Demokrat, tetapi produk kongres tahun 2020.

Diakuinya, memang DPP partai berhak dan berwenang mewakili partai ke luar dan ke dalam. Sebagaimana halnya direksi perseroan terbatas (PT): berhak melakukan hal yang sama. Namun, kewenangan itu tidak menyangkut perubahan AD.

Yusril justru menganggap aneh, ketika Hamdan yang mewakili AHY cs menyampaikan permohonan kepada MA agar dijadikan pihak terkait. Di MK, keberadaan pihak terkait, yakni pihak yang berkepentingan dengan suatu pengujian UU, memang ada dan dikenal.

Tetapi di MA, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur keberadaan pihak terkait. Sehingga, kalau menggunakan logika hukum Demokrat, permohonan menjadi pihak terkait itupun tidak kurang anehnya. [MEN]

Original Source

Topik Menarik