LAG Edukasi Guru Hadapi Oknum Wartawan, APH, dan LSM

lampung.rilis.id | Nasional | Published at Minggu, 10 Oktober 2021 - 21:00
LAG Edukasi Guru Hadapi Oknum Wartawan, APH, dan LSM

Lembaga Advokasi Guru (LAG) terus memberikan edukasi dan bantuan terhadap guru-guru yang mengalami intimidasi dari oknum yang mengaku wartawan, aparat penegak hukum (APH), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Kali ini, LAG mengadakan kegiatan bertema "PTM, di Tengah Tekanan Eksternal dan Bahaya Covid-19 bagi Satuan Pendidikan" melalui zoom meeting , Minggu (10/10/2021).

Hadir dalam kegiatan ini para advokat yang tergabung dalam LAG dan anggota Komisi V DPRD Lampung Deni Ribowo serta Pimpinan Redaksi (Pimred) Rilis.id Wirahadikusumah.

Dalam sambutanya, Deni Ribowo memaparkan bahwa LAG terus bergerak memobilisasi bantuan hukum untuk tenaga pendidik yang mengalami intimidasi dari oknum eskternal tersebut.

"Program kita ini menciptakan PTM di tengah pandemi yang sangat berisiko dan membantu kualitas pendidikan dari gangguan oknum eksternal yakni dari APH, LSM, dan okum wartawan," papar Deni.

Ia mengungkapkan, LAG akan terus bergerak mengajak guru-guru kabupaten di Lampung agar tidak menjadi korban intimidasi dari oknum eksternal tersebut.

"LAG melakukan tindakan preventif agar kepala sekolah punya lawyer dan membantu bapak ibu guru dari gangguan eksternal dan tenang dalam menjalankan tugas sehari-sehari dalam mendidik anak kita," lanjut Deni.

Sementara, Wirahadikusumah mengatakan jurnalis harus bekerja sesuai UU Pers No. 40 tahun 1999. Yakni, mencari, menghimpun, mengolah, dan menyampaikan berita kepada masyarakat.

"Jelas sekali dalam menjalankan kerja-kerja jurnalistik itu jelas tidak boleh mengintimidasi, apalagi sampai memeras," kata Wira --sapaan akrabnya.

Sebab itu, lanjut Wira, apabila ada oknum yang mengintimidasi, apalagi sampai memeras itu telah melanggar kode etik jurnalis dan dapat dilaporkan ke penegak hukum.

Ia berpesan, kepada guru-guru jangan khawatir dan takut terhadap oknum wartawan tersebut. Ia meminta untuk menerima mereka, namun tanyakan kompetensi dan perusahaan medianya. Apakah sudah berbadan hukum atau belum.

"Sesuai aturan Dewan Pers, perusahaan media harus berbadan hukum PT, dan jelas tidak boleh bercabang. NIB-nya satu yakni perusahaan pers, "ungkap Wira.

Tak lupa, Wira berpesan untuk para guru-guru maupun kepala sekolah yang mengalami intimidasi dari oknum wartawan segera melaporkan ke pihak berwajib.

"Intinya berani melaporkan apabila ada pelanggaran pidana dan sudah menyimpang dari tindakan melanggar hukum positif yang ada di Indonesia," tegas Wira yang juga calon ketua PWI Lampung ini. (*)

Artikel Asli