Pengamat Ingatkan Pemilik Bakso Sony soal Ancaman Pidana

lampung.rilis.id | Nasional | Published at Minggu, 10 Oktober 2021 - 14:55
Pengamat Ingatkan Pemilik Bakso Sony soal Ancaman Pidana

Polemik antara Bakso Sonhaji Sony dengan Pemkot Bandarlampung hingga saat ini masih belum ada titik temu.

Usai menolak melakukan perdamaian dan menandatangani pakta integritas yang disiapkan Pemkot, pihak bakso Sony tak pernah lagi mendatangi Pemkot.

Melihat hal ini, pengamat hukum tata negara Universitas Lampung (Unila) mengingatkan, permasalahan ini bisa masuk ranah pidana.

Hal tersebut berdasarkan Peraturan Daerah No 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pada Pasal 124 ayat (2) menyebutkan soal wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD), mengisi dengan tidak benar, tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah.

Mereka ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

"Jadi Pemkot bersama Kepolisian bisa langsung melakukan penyelidikan," ungkapnya, Minggu (10/10/2021).

Yusdianto menjelaskan Pemkot Bandarlampung bisa melakukan penyidikan tindak pidana bidang perpajakan daerah bersama kepolisian juga diatur dalam Pasal 130 ayat (1) Perda No. 1 tahun 2011.

Pihak Penyidik bertugas memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polri.

"Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana," ujarnya.

Yusdianto menambahkan, pihak Bakso Sony juga melanggar Perda Nomor 06 tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik (E-Billing).

"Ini bisa sekali dipidanakan, tinggal menunggu pihak pemkot eksekusinya seperti apa, karena saat ini masih menunggu," kata dia. (*)

Artikel Asli