KPK Cecar Sekretaris DPRD Lampung Tengah Terkait Kasus Azis Syamsuddin

jawapos | Nasional | Published at Minggu, 10 Oktober 2021 - 10:16
KPK Cecar Sekretaris DPRD Lampung Tengah Terkait Kasus Azis Syamsuddin

JawaPos.com Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa dua orang saksi terkait dugaan suap penanganan perkara yang menjerat mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. Tim penyidik KPK salah satunya memeriksa Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Syamsi Roli pada Jumat (8/10).

Syamsi Roli (PNS) yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan bukti dokumen pembahasan rapat pada DPRD Kabupaten Lampung Tengah, terkait pengurusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Minggu (9/10).

Tim penyidik lembaga antirasuah juga memeriksa seorang pihak swasta, dalam hal ini staf Bank Mandiri Bandar Jaya, Fajar Arafadi. Penyidik KPK menelisik dugaan transaksi perbankan dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara.

Fajar Arafadi (Staf Bank Mandiri Bandar Jaya), yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan transaksi perbankan dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara, ucap Ali.

Sementara itu, seorang saksi lainnya yang merupakan karyawan BUMN Neta Emilia mangkir panggilan penyidik KPK. Tim penyidik KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Emilia.

Neta Emilia (Karyawan BUMN), tidak hadir dan dilakukan penjadwalan ulang, pungkas Ali.

Dalam perkaranya, mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menjadi tersangka tunggal dalam kasus ini. Azis menjanjikan uang senilai Rp 4 miliar kepada mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju. Tetapi yang baru terealisasi sejumlah Rp 3,1 miliar.

Kasus ini bermula pada Agustus 2020, Azis Syamsuddin menghubungi Stepanus Robin Pattuju yang saat itu menjabat sebagai penyidik KPK, untuk meminta tolong mengurus kasus yang melibatkan Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado yang sedang dilakukan penyelidikannya oleh KPK.

Menindaklanjuti ini, Stepanus Robin Pattuju menghubungi Maskur Husain untuk ikut mengawal dan mengurus perkara tersebut. Lantas, Maskur Husain yang merupakan advokat menghubungi Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado untuk menyiapkan uang Rp 2 miliar.

Stepanus juga lantas menyampaikan langsung kepada Azis Syamsuddin terkait permintaan sejumlah uang dimaksud dan kemudian disetujui oleh Azis. Setelah itu Maskur Husain diduga meminta uang muka terlebih dahulu sejumlah Rp 300 juta kepada Azis.

Sebagai bentuk komitmen dan tanda jadi, Azis Syamsuddin dengan menggunakan rekening bank atas nama pribadinya diduga mengirimkan uang sejumlah Rp 200 juta ke rekening bank Maskur Husain secara bertahap.

Masih pada Agustus 2020, Stepanus juga diduga datang menemui Azis di rumah dinasnya di kawasan Jakarta Selatan untuk kembali menerima uang secara bertahap yang diberikan oleh Azis yaitu USD 100.000, SGD 17.600 dan SGD 140.500.

Azis Syamsuddin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Artikel Asli