Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dulu, Tak Pakai APBN Sekarang Pakai APBN

rm.id | Nasional | Published at Minggu, 10 Oktober 2021 - 08:05
Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dulu, Tak Pakai APBN Sekarang Pakai APBN

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung lagi jadi omongan warganet. Gara-garanya, pemerintah akan pakai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk garap proyek itu. Padahal, dulu janjinya tidak.

Presiden Jokowi akhirnya merestui penggunaan APBN untuk mendanai Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang membengkak dari rencana awal. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021.

Aturan baru ini diteken Jokowi pada 6 Oktober 2021, menggantikan Perpres 107 Tahun 2015. Salah satu yang diubah Jokowi adalah Pasal 4 soal pendanaan.

Bunyi pasal tersebut adalah pendanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa pembiayaan dari APBN dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dengan memperhatikan kapasitas dan kesinambungan fiskal.

Padahal, di Perpres sebelumnya: Perpres 107 tahun 2015 menegaskan penugasan tidak menggunakan dana dari APBN serta tidak mendapatkan jaminan pemerintah.

Belakangan diketahui, biaya proyek kereta cepat membengkak hingga Rp 27 triliun. Alhasil, dalam beberapa bulan terakhir, rencana menyuntik Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN yang menggarap proyek ini mencuat.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio menilai, memang tidak ada pilihan lain: ubah Perpres atau mangkrak. Karena memang kelebihan cost -nya sangat banyak.

Agus sudah mengingatkan, bekerja sama dengan China gampang di awal. Namun di tengah jalan, nasibnya seperti proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Beda dengan Jepang.

Lagipula, saat ini cost -nya sangat mahal. Mau dijual berapa per tiketnya. Belum lagi, siapa yang mau menggunakan. Memang naiknya dari Halim, 40 menit ke Padalarang. Pertanyaan selanjutnya, ke Bandung naik apa.

Warganet juga ikutan mengomentari penggunaan APBN untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Mantan sekretaris Kementerian BUMN Said Didu melalui akun Twitternya @msaid_didu menilai Indonesia sudah terjebak dalam proyek kereta cepat.

Jebakan proyek kereta api cepat China semakin dalam. Selain tidak layak, biaya melonjak, sebelumnya dijanjikan tidak akan pakai uang rakyat lewat APBN, akhirnya berubah jadi gunakan APBN, cuitnya.

@faridgaban menyinggung soal kiritikan kepada proyek kerata cepat pada awal-awal. Pemerintah membela diri dengan mengklaim proyek tersebut tak pakai APBN. Tapi kini justru jadi sebaliknya.

Dulu, kritik publik thd proyek kereta cepat ditolak dengan alasan tak pakai uang negara. Kini, ketika biaya bengkak, uang negara dipakai. Ibukota baru akan idem-ditto. Presiden yang mengklaim proyek tanpa uang negara itu pengusaha, bukan negarawan, cuitnya.

@PresidenKopi ikutan menyentil penggunaan APBN untuk kereta cepat. Lain dulu lain sekarang. Pahamlah kita kita, cuitnya. [MEN]

Artikel Asli