RUU Penanggulangan Bencana Deadlock DPR Maunya BNPB Diperkuat

rm.id | Nasional | Published at Minggu, 10 Oktober 2021 - 07:15
RUU Penanggulangan Bencana Deadlock DPR Maunya BNPB Diperkuat

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Bencana belum tuntas. Masalah beratnya ada di nomenklatur Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sehingga undang-undang penting yang lebih setahun ini dibahas belum bisa disahkan.

Anggota Komisi VIII DPR John Kenedy Azis menuturkan, masalah nomenklatur dan kewenangan BNPB ini sudah ada di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Namun, dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diserahkan pemerintah, nomenklatur BNPB ini termasuk fungsi koordinasinya dihilangkan.

Kita sepakat bahwa tujuan mengajukan pembahasan RUU Penanggulangan Bencana ini untuk memperkuat BNPB. Kalau seumpama dihilangkan bagaimana kita memperkuatnya, tegas John di Jakarta, kemarin.

Karena itu, dia berharap polemik soal BNPB dan BPBD dalam pembahasan RUU ini diselesaikan. Apalagi gara-gara belum adanya kesepahaman bersama antara pemerintah soal BNPB ini, bukan hanya memperpanjang proses pengesahan undang-undang ini, namun juga membuat pembahasan RUU lainnya menjadi ikut tertunda.

Karena RUU Penanggulangan Bencana menemui jalan buntu, Komisi VIII jadi terhambat membahas undang-undang lain. Komisi juga membahas RUU tentang piatu, lansia. Tetapi karena deadlock (RUU Penanggulangan Bencana) kami tidak bisa melakukan pembahasan RUU lain, tegasnya.

Sejatinya, lanjut dia, penguatan BNPB ini sangat penting karena tugas koordinasi dan fungsi komando dalam penanggulangan bencana. Dengan RUU ini, BNPB nantinya bisa melakukan pendekatan mitigasi mulai dari prabencana, saat bencana, hingga pemulihan pascabencana.

Jadi mari kita sudahi polemik ini. Mari kita berpikir dan sepakat bahwa negara kita ini yang sudah tercatat sebagai negara rawan bencana. Sehingga, diperlukan satu kelembagaan yang kuat untuk menanggulangi bencana alam tersebut, harap dia.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf mengusulkan agar RUU Penanggulangan Bencana ini didrop dari pembahasan tingkat satu. Selanjutnya, diajukan kembali pada program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2023 sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPR.

Menurutnya, ini merupakan solusi terbaik menyusul belum adanya kesepakatan antara DPR pemerintah terkait postur lembaga penyelenggara penanggulangan. Dengan jeda waktu setahun, maka semua pihak akan memperoleh waktu yang cukup untuk melakukan pencermatan dan evaluasi, kata Bukhori.

Politisi PKS ini mengatakan, satu-satunya problem dalam pembahasan di RUU Penanggulangan Bencana ini adalah penyebutan nomenklatur BNPB dan BPBD. Dalam DIM yang diusulkan pemerintah, penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Badan yang diatur oleh landasan hukum setingkat Peraturan Presiden (Perpres).

Sayangnya, tak ada penjelasan lebih lanjut dari pemerintah mengenai Badan penanggulangan bencana yang dimaksud tersebut. Ini artinya, bencana yang sedemikian banyak di negeri ini justru hanya akan dikelola secara ad hoc, sesalnya.

Sementara itu, anggota Komisi VIII Abdul Wahid menuturkan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Badan Legislasi, pihaknya mendapat satu kali lagi kesempatan sidang untuk menuntaskan RUU ini. Jika sampai akhir tahun ini tidak tuntas, maka dipastikan RUU Penanggulangan bakal didrop dari prolegnas 2021.

Dia berharap pihak pemerintah mau melunak soal BNPB dan BPBD ini. Sebab peran dan fungsinya saat ini sangat penting. Dia tidak ingin, DPR periode ini tercatat dalam sejarah sebagai anggota yang menghilangkan BNPB. Kami ingin BNPB diperkuat. Kalau perlu kita kasih anggaran dari APBN 2 persen paling tidak untuk penanggulangan bencana, harapnya. [KAL]

Artikel Asli