Tangani Banjir Di Jakarta Kudu Kompak Program Gerebek Lumpur Jangan Hanya Seremonial

rm.id | Nasional | Published at Minggu, 10 Oktober 2021 - 07:00
Tangani Banjir Di Jakarta Kudu Kompak Program Gerebek Lumpur Jangan Hanya Seremonial

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menganggap tiga dinas satuan teknis Provinsi DKI Jakarta belum optimal bekerja sama mencegah dan menanggulangi banjir. Harusnya, menghadapi ancaman banjir pada musim hujan, semua kudu kompak.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menyebut tiga dinas terkait itu, yakni Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Lingkungan Hidup (LH) dan Dinas Bina Marga.

Menurutnya, pelaksanaan pengerjaan infrastruktur pengendalian banjir di masing-masing dinas seringkali tidak sejalan. Misalnya, saat hujan deras, sejumlah underpass seringkali terendam banjir. Penyebabnya, sampah menumpuk sehingga menutup saluran air.

Urusan underpass ada di bawah Dinas Bina Marga, sedangkan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup. Keduanya harusnya bersinergi, bukan malah saling mengandalkan untuk membersihkan sampah, sindir Ida saat dihubungi, kemarin.

Politisi PDIP ini berharap, ketiga dinas tersebut mulai bekerja sama mengantisipasi banjir pada musim hujan. Mestinya, setiap tahun banjir di Jakarta berkurang, kalau bisa, tidak banjir sama sekali.

Jangan hanya bicara banjir tapi tidak ada solusi. Salah satu solusinya ya membuat saluran itu lancar, saran Ida.

Ida juga mengkritisi proyek Gerebek Lumpur yang baru dilaksanakan menjelang musim hujan. Dia heran mengapa Pemprov DKI Jakarta dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) menetapkan program itu sebagai program prioritas dan dimulai Maret 2021. Padahal, menurut Ida, pemeliharaan sungai dan kali di Jakarta bisa dilakukan sejak Januari 2021.

Dimulai saja untuk pengambilan lumpur itu Januari. Kan itu bisa dilakukan, dan merupakan pekerjaan rutin, ujarnya.

Ida juga makin kesal karena mendapat laporan program Gerebek Lumpur sebagai bentuk seremonial belaka. Setelah ditinjau oleh para pejabat, petugas pengerukan lumpur tidak melanjutkan kembali pekerjaan yang seharusnya dituntaskan.

Kemarin ada keluhan dari anggota Komisi D, bahwa gerebek lumpur ini seremonial saja. Setelah pejabatnya pergi, anak buahnya bubar, tidak ada yang melanjutkan pekerjaan. Ini yang menurut saya tidak efektif, tegas Ida.

Ida menyayangkan, program yang semestinya lebih penting seperti normalisasi, justru diabaikan dan lebih fokus pada pengerukan saja. Dia malu, karena program normalisasi dipegang dan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

Kendala yang terjadi karena Pemprov DKI tidak kunjung membebaskan lahan untuk normalisasi di bantaran sungai Ciliwung.

Sekarang nggak jalan-jalan normalisasi. (Kementerian) PUPR sudah uber-uber terus kapan bisa memulai pekerjaan, ucap Ida.

Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya mengandalkan program Gerebek Lumpur untuk mencegah banjir.

Padahal, upaya itu tidak cukup mempan mengantisipasi genangan pada musim hujan. Sebab, tidak banyak membantu mengurangi banjir lokal. Dia menyarankan, saluran air harus direhabilitasi dan bebas dari jaringan utilitas.

Persoalan saluran air bukan hanya masalah sendimen lumpur, kata Nirwono saat dihubung, kemarin.

Nirwono menjelaskan, persoalan saluran air di Jakarta disebabkan beberapa hal, di antaranya daya tampung saluran yang kecil.

Dia menyarankan dilakukan rehabilitasi secara menyeluruh. Saluran air mikro, tersier atau lingkungan yang saat ini berdiameter 0,5 meter harus diperbesar minimal 1,5 meter.

Kemudian saluran air masa, sekunder atau kawasan yang berdiameter 1 meter diperbesar menjadi 2,5 meter, dan saluran makro, primer atau kota yang saat ini berdiameter 1,5 meter diperbesar menjadi 3 sampai 5 meter.

Menurut Nirwono, seluruh saluran harus saling terhubung dengan baik menuju tempat penampungan air seperti danau, atau waduk terdekat.

Saluran air juga harus bebas dari jaringan utilitas kabel dan pipa yang tumpang tindih. Harus ditata ulang.

Misalnya, sebelah kiri khusus untuk jaringan kabel listrik-telepon-serat optik. Sebelah kanan khusus jaringan pipa air bersih-gas-air limbah. Sebelah tengah khusus saluran air, pungkasnya.

Bikin Sumur Resapan

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta Yusmada Faizal mengatakan, instansinya tengah menggenjot pembangunan sumur resapan untuk pengendalian banjir di Jakarta saat ini.

Salah satunya mengendalikan run-off . Supaya air hujan itu tidak buru-buru menggelondong ke saluran air. Makanya kami terapkan dengan drainase vertikal terang Yusmada.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Provinsi DKI Jakarta Syaripudin, memastikan pihaknya hingga saat ini terus menggencarkan penanganan dengan pembersihan sampah di badan sungai ataupun kali yang berpotensi rawan banjir.

Kami juga selalu membersihkan sampah-sampah yang ada di permukiman. Ini salah satu upaya mengatasi banjir dan saluran air beberapa sungai. Kami juga perbantuan alat untuk SDA (Sumber Daya Alam) dan BM (Bina Marga), sambungnya.

Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Hari Nugroho menyatakan, ihaknya akan bersikap responsif dalam penanganan ketika terjadi genangan di saluran drainase atau resapan air di trotoar, baik penanganan saat genangan hingga pasca genangan terjadi.

Kalau terjadi genangan, kami langsung keliling membuat tutup lubang, tandas Hari.

Sementara, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali memastikan tidak ada alat berat yang menganggur atau tidak bekerja dan berfungsi dalam rangka mengantisipasi dan mengendalikan banjir di Ibu Kota.

Alat berat tersebut harus terus beroperasi untuk melakukan pengerukan kali, sungai, setu, embung dan waduk untuk mencegah banjir.

Penanganan banjir, kata Marullah, selalu menjadi agenda prioritas setiap tahun di Jakarta. Meskipun, dia mengakui, kadang banjir yang datang di luar prediksi, namun pihaknya bekerja seoptimal mungkin mengantisipasinya.

Mudah mudahan saluran air, sungai, kali, setu, embung bisa dikeruk dengan baik. Sekarang masih jauh, mudah mudahan hujan bisa terkendali, ujar Marullah. [FAQ]

Artikel Asli