Melalui Undang-Undang HPP Pemerintah Keluarkan Jurus Penerimaan Pajak

rm.id | Nasional | Published at Minggu, 10 Oktober 2021 - 06:30
Melalui Undang-Undang HPP Pemerintah Keluarkan Jurus Penerimaan Pajak

Pemerintah mengeluarkan berbagai jurus untuk meningkatkan penerimaan negara di 2022 yang ditargetkan Rp 1.846,1 triliun.

Langkah yang diambil pemerintah, antara lain menaikkan Pajak Penambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen. Dan menaikkan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) dari sebelumnya 30 persen, menjadi 35 persen bagi yang memiliki Penghasilan Kena Pajak (PKP) di atas Rp 5 miliar.

Tidak hanya itu, pemerintah juga batal menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan tahun depan dari 22 persen menjadi 20 persen. Pengenaan pajak karbon, hingga menambah fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau KTP sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk wajib pajak orang pribadi.

Kebijakan-kebijakan tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang sudah disahkan DPR menjadi Undang-Undang (UU) dalam Sidang Paripurna DPR ketujuh, Kamis (7/10).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, melalui langkah tersebut dan disahkannya Undang- Undang HPP, pemerintah bisa menambah penerimaan pajak Rp 139,3 triliun pada tahun 2022 dari target yang telah ditetapkan.

Target penerimaan perpajakan tahun depan Rp 1.510 triliun diharapkan bisa meningkat hingga Rp 1.649,3 triliun, kata Sri Mulyani saat Konferensi Pers RUU HPP, Kamis (7/10).

Sri Mulyani menjelaskan, dengan peningkatan potensi penerimaan perpajakan tersebut, maka tax ratio bisa mencapai 9,22 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2022.

Sementara, jika tak ada UU HPP, rasio pajak tahun depan hanya mencapai 8,4 persen dari PDB.

Menurut dia, tren pemulihan rasio pajak dengan adanya beleid sapu jagad perpajakan tersebut, akan terus membaik. Setidaknya, hingga 2025 yang diharapkan tembus 10,12 persen terhadap PDB.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menekankan, peningkatan rasio perpajakan tersebut juga akan dibarengi dengan adanya coretax system. Yang berguna untuk menunjang upaya intensifikasi dan ekstensifikasi otoritas pajak.

Basis perpajakan di Indonesia akan lebih luas dan kuat. Namun, tetap berpihak kepada kelompok yang tidak mampu. Ratio perpajakan akan meningkat lagi seiring pemulihan ekonomi dan Undang-Undang HPP, tegas Sri Mulyani.

Sementara, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai, UU HPP secara objektif memang ada yang diperlukan. Misalnya, integrasi data kependudukan dengan database pajak.

Kemudian pajak karbon, menutup celah penghindaran pajak lintas negara, pajak minimum sampai kepastian hukum soal sanksi pajak.

Memang langkah pemerintah ini bakal memberikan iklim baik bagi perekonomian Tanah Air. Seperti kelas menengah yang mendapatkan pengurangan pajak. Dan negara dapat tambahan pendapatan dari kenaikan pajak orang kaya, dengan penghasilan di atas Rp 5 miliar menjadi 35 persen, kata Bhima kepada Rakyat Merdeka .

Tapi, ada beberapa catatan lain yang bisa membuat reformasi pajak tidak optimal dan cenderung kontra terhadap pemulihan ekonomi. Dia menyebut, ini harus jadi perhatian pemerintah.

Bhima mencontohkan PPN yang tarifnya akan naik dari 10 persen ke 11 persen. Ini sangat berisiko terhadap pemulihan ekonomi, khususnya dampak ke daya beli kelas menengah.

Efek penyesuaian tarif PPN juga berdampak ke dunia usaha. Pengusaha sudah mulai ancang-ancang, yang tadinya ingin ekspansi jadi berpikir ulang soal kondisi permintaan barang di 2022.

Apakah harga barang perlu diturunkan menimbang kenaikan PPN? Apakah stok barang yang ada di gudang sekarang bisa laku terjual dengan harga yang lebih mahal di level konsumen akhir? Ini yang dikhawatirkan pengusaha, tegasnya. [NOV]

Artikel Asli